Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan penanaman ribuan pohon guna menghijaukan kota sekaligus mengurangi paparan panas matahari di wilayah perkotaan.

Program tersebut direncanakan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Setiap OPD ditargetkan menanam sedikitnya 10 pohon sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penghijauan kota.

Pernyataan itu disampaikan Septinus Lobat usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 kepada OPD di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Kamis (15/10/2026).

“Jadi, kita harus menanam pohon supaya pada siang hari kota ini tidak terkesan gersang. Dalam waktu dekat, kita akan mulai menanam pohon. Satu OPD menanam 10 pohon, sehingga nantinya akan ada ribuan pohon yang kita tanam,” ujar Lobat.

Ia menegaskan, keberhasilan program penghijauan tidak hanya bergantung pada penanaman, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dalam merawat dan menjaga pohon yang telah ditanam.

Karena itu, Lobat meminta masyarakat turut mengawasi serta memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak merusak atau menebang pohon yang ditanam untuk kepentingan bersama.

“Mohon dukungan masyarakat dan semua elemen. Pohon-pohon ini harus dipelihara karena manfaatnya untuk kita semua. Tolong berikan sosialisasi kepada adik-adik maupun warga agar jangan menebang pohon. Kita menanam dan merawatnya bersama-sama untuk melindungi kita dari panas terik matahari,” katanya.

Selain penghijauan, Pemerintah Kota Sorong juga memprioritaskan peningkatan keamanan lingkungan melalui pemasangan lampu penerangan di sejumlah lokasi yang masih gelap dan dinilai rawan gangguan keamanan.

Menurut Lobat, penerangan jalan menjadi salah satu langkah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama warga yang beraktivitas atau pulang pada malam hari.

“Kita pasang lampu-lampu di tempat-tempat yang gelap supaya tidak ada begal atau orang jahat di situ. Ketika masyarakat pulang malam-malam, kita ingin mereka merasa aman,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Sorong, lanjutnya, juga berencana mendukung penguatan keamanan wilayah dengan membangun kantor-kantor kepolisian sektor (Polsek) di lokasi yang dinilai rawan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Lobat mengatakan, arah pembangunan Kota Sorong difokuskan pada program-program yang konkret dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya merealisasikan rencana kerja secara terukur daripada sekadar menyampaikan target besar tanpa pelaksanaan yang jelas.

“Itu menjadi satu visi kita, bahwa ke depan kota ini harus aman. Kita tidak membuat visi yang muluk-muluk, bercerita panjang tetapi tidak bisa bekerja. Kita membuat visi yang singkat, padat, dan kita kerjakan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengharuskan pemerintah daerah menentukan prioritas secara cermat. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat berfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat.

“Anggaran perubahan kita tahun ini mengalami pengurangan. Karena itu, kita maksimalkan hal-hal inti saja yang bisa kita kerjakan, supaya masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” tutup Lobat.

Melalui program penghijauan, peningkatan penerangan di titik rawan, serta rencana penguatan fasilitas keamanan, Pemerintah Kota Sorong berharap tercipta lingkungan perkotaan yang lebih teduh, nyaman, dan aman bagi seluruh masyarakat.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak cepat merealisasikan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Septinus Lobat saat penyerahan dokumen DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi hal penting karena tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu sekitar dua bulan. Karena itu, setiap OPD diminta memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal agar kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

“Penekanannya, kita tinggal dua bulan lagi. Jadi, pimpinan OPD yang sudah menerima DPPA diharapkan secepatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam dokumen masing-masing. Tentunya diperlukan kerja cepat,” tegas Septinus.

Ia menjelaskan, pelaksanaan anggaran perubahan tetap diarahkan untuk mendukung visi Pemerintah Kota Sorong, yakni mewujudkan kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera.

“Fokus kita adalah bagaimana mewujudkan Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera. Itu menjadi visi pemerintah yang harus kita jalankan bersama,” ujarnya.

Septinus menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penataan Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya agar berkembang menjadi kota modern dengan lingkungan yang tertata dan nyaman bagi masyarakat.

“Kita punya visi untuk menata Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Kita harus mempersiapkan penataan kotanya dengan baik agar menjadi kota yang modern,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbanyak ruang hijau melalui pembangunan taman-taman dan penanaman pohon di sejumlah titik. Langkah tersebut diharapkan mampu memperindah wajah kota sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan asri.

Dalam kesempatan itu, Septinus juga mengimbau masyarakat agar ikut menjaga pohon-pohon yang telah ditanam oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup.

“Kita mulai membuat taman-taman dan menanam pohon untuk menghijaukan kota sesuai dengan visi kita. Karena itu, kami memohon kepada masyarakat agar tidak menebang pohon-pohon yang sudah ditanam oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup,” imbaunya.

Selain penghijauan, kebersihan kota menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Penataan saluran drainase dan pengaturan aliran air terus didorong untuk mengurangi dampak genangan ketika hujan turun.

“Kota harus bersih. Kita menata selokan, memperbaiki jalannya aliran air, serta membuat kanal-kanal di titik-titik yang selama ini terdampak ketika hujan turun,” jelasnya.

Septinus menyebutkan, kawasan Kilometer 10 menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya penanganan aliran air dan titik-titik rawan genangan. Pemerintah mulai melaksanakan langkah-langkah penanganan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada saat ini. Jadi, tidak semua harus kita kerjakan sekaligus, tetapi kita fokus pada visi dan misi pemerintah, terutama bagaimana menjadikan Kota Sorong bersih dan hijau,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pimpinan OPD dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mempercepat realisasi kegiatan, dan memastikan penggunaan anggaran perubahan sesuai dengan peruntukannya.

“Harapan kita, semua OPD bisa bekerja cepat dan fokus pada program yang sudah direncanakan. Kita ingin Kota Sorong semakin tertata, bersih, dan hijau sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan,” tutup Septinus.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, SMP hingga SMA sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Sorong.

Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).

Menurut Ruddy, secara kasatmata kabut asap masih terlihat menyelimuti Kota Sorong. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran dan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kabut asap perlu diwaspadai karena berpotensi membahayakan kesehatan. Sementara itu, laporan Dinas Kesehatan juga menunjukkan adanya masyarakat yang mengalami ISPA.

“Pemerintah daerah tidak ingin anak-anak kita jatuh sakit akibat paparan kabut asap. Karena itu, pembelajaran jarak jauh diberlakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik,” ujar Ruddy.

Ia menjelaskan, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memilih menerapkan pembelajaran dari rumah hingga kondisi udara dinilai lebih aman untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Kebijakan PJJ tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan BMKG dan Dinas Kesehatan Kota Sorong.

“Pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan apabila kondisi udara sudah membaik dan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait dinilai aman bagi anak-anak,” jelasnya.

Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar, kebijakan PJJ juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di Kota Sorong.

Ruddy mengatakan, pelaksanaan program MBG untuk sementara dihentikan selama peserta didik menjalani pembelajaran dari rumah. Keputusan tersebut diambil setelah adanya komitmen dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, penyaluran makanan bergizi kepada siswa selama kegiatan belajar berlangsung dari rumah dinilai kurang efektif apabila harus dilakukan dengan mengantarkan makanan ke masing-masing rumah peserta didik.

Karena itu, penghentian sementara program MBG dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan serta upaya melindungi kesehatan anak-anak di tengah kondisi kabut asap.

Pemerintah Kota Sorong berharap masyarakat, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kebijakan tersebut. Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama hingga kualitas udara di Kota Sorong kembali membaik dan aktivitas belajar tatap muka dapat dilaksanakan seperti biasa.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Sorong meski hujan deras mengguyur selama dua hari terakhir menjadi perhatian Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polresta Sorong Kota. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi jarak pandang di perairan dan meningkatkan risiko kecelakaan laut.

Mengantisipasi kondisi itu, Satpolairud mengingatkan para nelayan dan awak kapal agar meningkatkan kewaspadaan serta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum maupun selama melakukan pelayaran.

Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngopi Bareng Nelayan yang dipimpin Kasat Polairud Polresta Sorong Kota, AKP Sultan. Kegiatan berlangsung di atas kapal KMN. CAHAYA MADINA 77 yang berlabuh di depan Dermaga Pelabuhan Perikanan Klademak atau Jembatan Puri, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong pada Selasa (13/10/2026).

Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kasat Polairud mengingatkan para nakhoda dan awak kapal agar selalu memantau informasi cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, nelayan diminta memastikan lampu navigasi berfungsi dengan baik, menggunakan alat bantu navigasi dan komunikasi secara optimal, serta mempertimbangkan untuk menunda pelayaran apabila kondisi perairan dinilai tidak aman.

“Walaupun Kota Sorong telah diguyur hujan deras selama dua hari terakhir, kabut asap masih ada. Kami mengimbau para nakhoda dan awak kapal agar tidak mengabaikan kondisi cuaca, meningkatkan kewaspadaan, dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut,” pesan Kasat Polairud.

Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting bagi setiap pelaku aktivitas laut, terutama ketika jarak pandang terbatas. Karena itu, setiap keputusan untuk berlayar harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan keamanan di perairan.

Dalam pertemuan tersebut, Satpolairud tidak hanya menyampaikan pesan keselamatan, tetapi juga membuka ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi nelayan sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat pesisir.

Nakhoda KMN. CAHAYA MADINA 77, Irfan, menyambut baik kehadiran personel Satpolairud. Ia menyatakan akan meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan kondisi perairan demi menjaga keselamatan selama melaut.

Pada kesempatan yang sama, Kasat Polairud turut mengingatkan nelayan agar memilih lokasi berlabuh jangkar yang tidak mengganggu alur pelayaran. Nelayan juga diminta mewaspadai orang tidak dikenal yang naik ke kapal serta menjauhi konsumsi minuman keras dan narkoba.

Satpolairud juga mengajak masyarakat pesisir untuk segera melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya tindak pidana. Laporan dapat disampaikan melalui Layanan Polisi 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

Kegiatan Ngopi Bareng Nelayan merupakan bagian dari program Ngopi Bareng Masyarakat yang digagas Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan. Program ini menjadi sarana membangun komunikasi terbuka, menyerap aspirasi warga, serta memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan humanis tersebut, Polresta Sorong Kota terus mendorong terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sekaligus meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya keselamatan pelayaran. Upaya ini sejalan dengan semangat Polri, “Polisi Bersama Masyarakat.”

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong mulai memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sosialisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong ini berlangsung di Vega Prime Hotel & Convention, Selasa (13/10/2026).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Abdul Rahim Oeli, S.E., bersama Kepala DPPLH Kota Sorong, Corina Mansawan, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Abdul Rahim menegaskan bahwa inventarisasi GRK merupakan bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh gambaran yang jelas mengenai sumber dan besaran emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor.

Menurutnya, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengambil peran melalui kebijakan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Ia menjelaskan, pendataan emisi perlu dilakukan secara sistematis, termasuk terhadap sektor transportasi dan pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi sumber emisi. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu pemerintah menentukan prioritas program serta merumuskan strategi pengurangan emisi secara tepat sasaran.

Abdul Rahim juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait meningkatkan koordinasi dalam penyediaan data. Kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan inventarisasi yang berkualitas.

Ia berharap hasil inventarisasi GRK Tahun 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat merumuskan langkah pengendalian emisi secara terukur sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Abdul Rahim menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan tersebut menghasilkan data dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, sehingga upaya perlindungan lingkungan di Kota Sorong dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkesinambungan.(***)

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Ngopi Bareng bersama tokoh masyarakat dan warga di Warung Kopi Ketapang, Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, pada Selasa (13/10/2026).

Kegiatan yang digagas Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., ini dihadiri Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., M.H., yang mewakili Kapolresta, bersama sejumlah pejabat utama Polresta, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Turut hadir Kabag Ops Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin, S.I.K., M.H., Kapolsek Sorong Kota AKP Disa J.S. Putra, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Binmas AKP Riklof Tutupary, Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Saleh, Ketua Pemuda Jembatan Puri Anto, dan masyarakat Kompleks Pasar Baru.

Mengusung semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencari solusi bersama bersama jajaran kepolisian.

Dalam dialog itu, Dewan Penasihat KKSS, Saleh, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, capaian positif dalam pelaksanaan tugas kepolisian perlu dipertahankan, sedangkan berbagai kekurangan dalam pelayanan harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Persoalan keamanan lingkungan turut menjadi perhatian. Ketua Pemuda Jembatan Puri, Anto, mengungkapkan keresahan warga terhadap maraknya kasus pencurian, mulai dari rumah penduduk, kendaraan bermotor, hingga barang-barang milik nelayan yang berada di atas kapal.

Ia juga menyoroti konsumsi minuman keras (miras) yang dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Selain persoalan pencurian, warga meminta peningkatan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengawasan di kawasan Kompleks Pasar Baru dinilai penting untuk mengantisipasi penggunaan meriam dan kembang api yang berpotensi mengganggu ketertiban maupun membahayakan masyarakat.

Warga juga mengusulkan agar sistem keamanan lingkungan (siskamling) kembali diaktifkan sebagai langkah memperkuat pengawasan dan mencegah tindak kriminal di lingkungan permukiman.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle mengatakan bahwa persoalan peredaran miras, narkoba, pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menjadi perhatian kepolisian. Namun, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Melalui kegiatan Ngopi Bareng ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci ganda pada kendaraan, serta tidak ragu melaporkan setiap gangguan kamtibmas kepada kepolisian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Polresta Sorong Kota akan berkoordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan peredaran serta perizinan penjualan miras. Selain itu, Satbinmas dan Bhabinkamtibmas didorong mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan sebagai bagian dari penguatan keamanan berbasis masyarakat.

Wakapolresta juga mengingatkan warga agar memanfaatkan layanan Polisi 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kejadian, menyampaikan pengaduan, atau meminta bantuan kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Sorong Kota mengusulkan koordinasi lintas instansi untuk menyiapkan pos pengamanan di kawasan Pasar Bersama dan Pasar Baru menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama masa perayaan.

Sementara itu, Kabag Ops mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat persoalan kabut asap masih menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak kualitas lingkungan.

Melalui kegiatan Ngopi Bareng, Polresta Sorong Kota berharap komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi, peningkatan pengamanan, serta kerja sama berkelanjutan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Sorong. (***)

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kondisi kualitas udara di Kota Sorong dan wilayah sekitarnya yang kian memprihatinkan mendorong Kepala Suku Besar IMEKKO, George Dedaida, S.Hut., M.Si., meminta Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi pencemaran udara.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan kualitas udara yang menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Berdasarkan data BMKG melalui Stasiun Pemantau Global Sorong, PM2.5 merupakan partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat membahayakan kesehatan apabila terhirup dalam konsentrasi tinggi. Adapun nilai ambang batas (NAB) PM2.5 untuk pengukuran selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Data pengamatan pada 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT hingga 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dari seluruh periode pemantauan, selama empat jam kualitas udara tercatat berada pada kategori Sangat Tidak Sehat, sedangkan 20 jam lainnya masuk kategori Tidak Sehat.

Peningkatan konsentrasi PM2.5 tersebut secara umum dipengaruhi pergerakan massa udara dari arah tenggara dan selatan yang membawa partikel dari wilayah dengan banyak titik panas atau hotspot menuju lokasi pengamatan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Sorong pada periode tersebut juga menunjukkan kategori Tidak Sehat.

Menanggapi kondisi itu, George menilai pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, langkah pencegahan dan perlindungan kesehatan warga harus dilakukan sejak dini.

“Ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).

Ia meminta Gubernur Papua Barat Daya selaku Ketua Satgas Karhutla segera mengonsolidasikan seluruh unsur terkait untuk mempercepat penanganan kebakaran. Upaya tersebut, menurutnya, perlu mencakup pemadaman titik api, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta dukungan anggaran darurat apabila dibutuhkan.

George juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan sebagai salah satu upaya mendukung penanganan kebakaran. Namun, langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan hasil kajian teknis pihak berwenang.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya, penanganan kebakaran dan dampak asap tidak akan berjalan optimal tanpa koordinasi yang kuat antarpihak.

George turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk sementara waktu serta membatasi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel halus.

Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah, kata dia, perlu bertindak cepat agar pencemaran udara tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih luas.

“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan, termasuk pemadaman kebakaran,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menegaskan pentingnya penguatan peran kader dan peningkatan kualitas pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) guna mendukung transformasi layanan dasar yang terintegrasi bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan temu kader Posyandu yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pelayanan Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Senin (12/10/2026).

Dalam sambutannya, Jemima menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum Tim Pembina Posyandu beserta rombongan yang hadir di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kehadiran rombongan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para kader untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan Posyandu.

Menurutnya, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang tertata, kader yang kompeten, serta kerja sama lintas sektor.

Ia menjelaskan, pelaksanaan transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Sementara itu, penguatan registrasi Posyandu didukung oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4-1935 Tahun 2026 tentang tata cara pemberian nomor registrasi Pos Pelayanan Terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Jemima juga memaparkan kondisi pelayanan Posyandu di Kota Sorong. Dengan jumlah penduduk mencapai 304.389 jiwa, Kota Sorong memiliki 118 Posyandu yang didukung sekitar 1.200 kader.

Dari total tersebut, sebanyak 87 Posyandu telah melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP). Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, hingga kelompok usia lainnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, Kota Sorong memiliki 5.599 bayi, 26.549 balita, serta 5.538 ibu hamil. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, serta kader Posyandu yang memiliki kemampuan memadai.

Jemima mengakui, penguatan Posyandu di Kota Sorong masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan peralatan penunjang pelayanan.

Karena itu, ia menilai kader Posyandu memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan transformasi layanan kesehatan di tingkat masyarakat. Para kader merupakan penggerak yang berinteraksi langsung dengan warga sehingga menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.

Menurutnya, peningkatan kapasitas kader perlu diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan pelayanan sehari-hari.

Tim Pembina Posyandu Kota Sorong, lanjut Jemima, berkomitmen memperkuat seluruh Posyandu melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, perangkat daerah terkait, tenaga kesehatan, pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan seluruh kader.

Ia berharap kegiatan temu kader tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan sosialisasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejumlah tindak lanjut yang diharapkan mencakup penguatan registrasi Posyandu, peningkatan kompetensi kader, optimalisasi pelayanan berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penguatan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) berbasis masyarakat.

Jemima menegaskan, keberhasilan transformasi Posyandu tidak cukup diukur dari tertibnya administrasi atau jumlah fasilitas yang tersedia. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan, kemampuan kader, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Sorong berharap 118 Posyandu yang tersebar di wilayahnya dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Selain menggelar temu kader, Jemima Elisabeth Lobat bersama Tim Pembina Posyandu Kota Sorong juga melakukan aksi nyata melalui pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Jemima bersama tim memberikan vaksinasi kepada balita sebagai upaya mendukung perlindungan kesehatan anak sejak dini.

Tidak hanya itu, tim juga menyalurkan bantuan sembako dan alat kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, serta memberikan bantuan sembako kepada anak-anak penyandang disabilitas.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas kesehatan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Tim Pembina Posyandu Kota Sorong berharap pelayanan Posyandu tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga semakin memperkuat kepedulian sosial, memperluas jangkauan pelayanan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk balita dan anak-anak penyandang disabilitas.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat ditunjukkan Polresta Sorong Kota melalui aksi pembagian masker kepada pengendara dan pengguna jalan di traffic light depan Mapolresta Sorong Kota, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Jumat (9/10/2026).

Aksi sosial tersebut menjadi bagian dari semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sekaligus langkah preventif untuk membantu melindungi warga dari risiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan dipimpin Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., M.H., bersama para pejabat utama (PJU) dan personel Polresta Sorong Kota. Mereka turun langsung ke jalan untuk membagikan masker kepada pengendara yang berhenti di lampu merah.

Tidak hanya membagikan masker, personel kepolisian juga memberikan imbauan secara humanis agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi kesehatan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak.

Wakapolresta Sorong Kota, AKBP Gleen Rooi Molle, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang berpotensi terdampak kabut asap.

Mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., ia menegaskan bahwa kehadiran kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak kabut asap, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta membatasi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak.

Menurutnya, upaya menjaga kesehatan dan lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan, mobilitas, serta aktivitas sehari-hari.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat berarti kita saling peduli dan bekerja sama. Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah karhutla serta menjaga Kota Sorong agar tetap aman, sehat, dan nyaman bagi kita semua,” tambahnya.

Di sela-sela pembagian masker, personel Polresta Sorong Kota turut mengingatkan para pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui aksi tersebut, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, serta memperkuat kemitraan antara Polri dan warga.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM —Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Raja Ampat, Umar Wailissa, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat segera memberlakukan sistem pembelajaran daring atau Belajar dari Rumah (BDR) bagi siswa-siswi menyusul kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah tersebut.

‎Desakan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. MD KAHMI menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, sehingga kegiatan belajar tatap muka perlu dievaluasi selama kualitas udara belum dinyatakan aman.

‎Permintaan tersebut juga merujuk pada langkah pemerintah daerah lain di Papua Barat Daya. Pemerintah Kota Sorong, misalnya, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.3.3/1303/2026 yang memberlakukan pembelajaran dari rumah secara daring pada 8–10 Oktober 2026 akibat kabut asap. Kebijakan itu diambil untuk mencegah risiko gangguan kesehatan pada peserta didik.

‎Berdasarkan pembaruan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat per 7 Oktober 2026, tercatat 143 titik kejadian karhutla dalam rangkaian penanganan sejak akhir Juli hingga awal Oktober 2026. Luas wilayah terdampak mencapai 1.254,26 hektare.

‎Dari total luasan tersebut, sekitar 1.195,2 hektare telah berhasil dipadamkan. Namun, sekitar 59 hektare masih belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan lanjutan. Sejumlah lokasi yang masih menjadi perhatian antara lain Kampung Atkari-Solal, Kampung Samate, Hutan Warkesi, serta kawasan belakang RSUD Waisai.

‎Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dampak karhutla bukan hanya berkaitan dengan kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan, tetapi juga paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.

‎Kabut asap yang menyelimuti wilayah Raja Ampat dalam sepekan terakhir juga telah dikeluhkan warga. Pemberitaan RRI pada 9 Oktober 2026 mencatat kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara yang dinilai mengganggu kesehatan, khususnya anak-anak.

‎MD KAHMI Raja Ampat meminta Dinas Pendidikan tidak menunggu sampai muncul keluhan kesehatan di lingkungan sekolah untuk mengambil langkah pencegahan. Penerapan pembelajaran daring atau metode belajar dari rumah dinilai dapat menjadi pilihan sementara selama kondisi udara belum aman bagi aktivitas luar ruangan.

‎Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet dan kondisi geografis Raja Ampat. Bagi siswa di kampung-kampung yang mengalami keterbatasan akses internet, sekolah dapat mempertimbangkan modul pembelajaran atau penugasan terstruktur agar proses pendidikan tetap berlangsung.

‎Kebijakan tersebut juga perlu disertai koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan karhutla serta kualitas udara secara berkala. Dengan demikian, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dapat didasarkan pada perkembangan kondisi lapangan dan pertimbangan kesehatan.

‎MD KAHMI berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera merespons situasi ini melalui kebijakan yang mengutamakan keselamatan peserta didik tanpa mengabaikan keberlangsungan proses belajar mengajar.

‎Di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya tuntas, perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan dinilai harus menjadi bagian penting dari langkah tanggap darurat pemerintah daerah.