Blog

Melanesiatimes.com – Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diprakarsai oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, dan sejumlah tokoh aktivis lainnya, perlu mendapat perhatian khusus. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi sedang menghadapi gelombang yang begitu besar, sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Dalam konferensi persnya hari ini, Sabtu (15/8/2020), Din Syamsudin menyampaikan alasan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

“Berbagai elemen bangsa bersepakat untuk membentuk KAMI karena adanya persamaan pandangan, pikiran, dan perasaan akan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terakhir ini yang kami anggap telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai-nilai dasar Negara Indonesia” jelas Din Syamsudin.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Imanuel Cahyadi menilai pembentukan KAMI sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Pembentukan KAMI sebagai wadah aktualisasi bagi tokoh-tokoh yang berpartisipasi didalamnya adalah bagian dari proses demokrasi dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, hal ini diharapkan jangan sampai menimbulkan polemik baru di ruang publik”, ujarnya.

Imanuel menilai semangat pendirian KAMI yang ingin menyelamatkan Indonesia harus dibuktikan, tidak hanya melalui gagasan, namun juga melalui aksi nyata.

“Narasi pendirian KAMI dalam semangat menyelamatkan Indonesia harus dibuktikan dengan aksi nyata. Apalagi, saat ini negara Indonesia sedang dilanda pandemi Covid- 19. Sudah sewajarnya bila KAMI bersama dengan seluruh elemen bangsa yang lain bergotong royong untuk menyelamatkan Indonesia untuk keluar dari krisis. Inilah yang harus menjadi fokus kita bersama saat ini”, tegasnya.

Walau didasari oleh semangat menyelamatkan Indonesia, Imanuel tidak menampik kemungkinan bahwa pendirian KAMI juga sarat akan muatan politis. Ia hanya berharap bahwa para tokoh yang terlibat didalamnya mampu menempatkan prioritas penyelamatan negara dari pandemi Covid- 19 diatas tujuan politis lainnya.

“Kita juga menyadari bahwa ada motif politik yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut. Namun, prioritas saat ini adalah menyelamatkan Indonesia dari Covid- 19 agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi yang lebih dalam. Apapun yang menjadi agenda politis dari para tokoh tersebut harusnya diperjuangkan sesuai porsinya, yaitu pada agenda Pemilu yang nanti akan kita laksanakan kembali pada tahun 2024 nanti. Harapan saya, semua elemen masyarakat dan pemerintah saat ini bisa berperan mengambil bagian dalam solusi permasalahan bangsa saat ini”, tutup Imanuel. (*)

Melanesiatimes.com – Pesta demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada 23 september 2020 mendatang, hal ini tentu memberikan ruang tersendiri bagi para pasangan calon yang akan maju dan bersaing dalam merebut simpati Rakyat untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih baik.

Harapan akan terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dalam setiap aspek haruslah menjadi parameter perubahan yang signifikan dan komprehensif. visi misi para calkada harus dapat dipertanggungjawabkan secara serius bukan hanya pintar berwacana bak singa podium di depan massa publik namun realitanya ketika terpilih janji² politik di masa kampanye pun terabaikan, entah apa yang merasuki mereka.?

Etika politik sebagai falsafah moral dalam proses berdemokrasi harus dikedepankan, oleh para kontestan yang akan bersaing nanti, berani melakukan kontrak politik (revolusi sikap) dengan rakyat, menolak cara² inkonstitusional untuk mendapatkan kekuasaan karena akan menciderai proses demokratisasi itu sendiri. payung hukum (asas legalitas) tentang etika politik kehidupan berbangsa dan bernegara diatur jelas dalam TAP MPR NO 4 Tahun 2001.TAP ini sebagai acuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara artinya bahwa pemerintahan itu harus menjunjung tinggi nilai² pancasila yang berkeadaban bebas dari segala conflict of interest, bersih dari praktik² korupsi, kolusi, nepotisme, agar senantiasa penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan sesuai ketentuan perundang²n yang berlaku di Bangsa ini.

Evaluasi terhadap rekam jejak atau trade record bakal calon pemimpin yang akan diusung di daerah itu pun tak kalah penting, hal ini dalam rangka menjamin secara fair kehadapan pemilih cerdas bahwasanya memilih pemimpin itu kudu berkualitas agar tidak memberikan preseden buruk di masa jabatannya kelak ketika terpilih dan berada dalam pemerintahan.

Adapun tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi ( UUD 1945) sejatinya menjadi energi positif, nurani dan rasionalitas bagi calon kepala daerah supaya tidak lupa diri tetapi tahu diri. jika tidak dipahami akan mudah terjerembab dalam kubangan lumpur yang akan dipertanggungjawabkan atas nama Konstitusi dan sudah barang tentu kehilangan kepercayaan daulat rakyat.

Kesadaran hukum rakyat terhadap adanya dugaan praktik politik transaksional (politik uang) di level pilkada harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, pengawas dan penyelenggara pemilu.Rakyat diharapkan bekerja sama menolak serta menjadikan politik uang sebagai musuh bersama (common enemy) parpol pengusung calon kepala daerah pun diminta tegas kepada anggotanya jika terindikasi melakukan politik uang sanksinya harus jelas, pemecatan dengan tidak hormat.

Fenomena politik uang, adalah refleksi realitas kekinian maka penting dan mendesak dideteksi secara dini,ditekan,dicegah,oleh lembaga penegak hukum,pengawas dan penyelenggara pemilu agar tidak menjadi virus pembodohan pendidikan politik buruk di tengah² masyarakat yang menghendaki lahirnya sosok baru kepala daerah yang meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu siddiq, amanah, fathonah, tabligh.

Rakyat jangan hanya dijadikan objek politisasi kekuasaan tetapi harus diikutsertakan terlibat mengelola perekonomian rakyat, menentukan aturan main, tanpa mengurangi sedikitpun etika moral yang berlaku. Undang² Nomor 32 tahun 2004( tentang Pemerintahan Daerah) Baik,Bersih dan Berwibawa adalah sebuah keniscayaan. demikian halnya pula jika merujuk/mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Keterbukaaan Informasi Publik, dimana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik adalah syarat dan ciri penting Negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. setiap kebijakan pemerintah daerah harus pro terhadap rakyat bukan menyengsarakan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan ( vox populi vox dei) .

Penulis  : Kamil Mony ( Praktisi Hukum)

MELANESIATIMES.COM – Momentum hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember, generasi milenial memiliki harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru Firli Bahuri dkk. Mereka inginkan pimpinan KPK yang bertaring, berani untuk membumi hanguskan korupsi.

“Kami meminta agar pimpinan KPK baru yang akan dilantik nanti bisa lebih berani dalam melakukan perlawanan terhadap para koruptor. Dan mengarusutamakan pada upaya pencegahan, itu penting untuk digarisbawahi, karena generasi milenial inginkan hal itu,” ungkap Direktur Pusat Kajian Islam Indonesia & Humanitarian (Puskim) Amirullah.

Hal itu mengemuka disela-sela diskusi publik bertema “Refleksi Hari Anti Korupsi se Dunia : Generasi Milenial Ditengah Kanker Korupsi” yang diinisiasi Forum Intelektual Muda (FIM) Ciputat bersama dengan berbagai kelompok aktivis diantaranya FKMBC, dan Puskim di Mixmi Cafe Ciputat Tangerang Selatan, Senin (9/12/2019).

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk meleburkan opini negatif publik bahwa pimpinan KPK yang baru masih diragukan. Selain itu, dia mengingatkan agar lembaga antirasuah kedepan untuk tidak bermain politik praktis, dan bisa mengusut kasus besar yang betul-betul merugikan keuangan negara. Dia tak ingin pemberantasan korupsi lebih besar pasak daripada tiang.

“KPK agar jangan bermain politik, dan KPK bisa melakukan pencegahan dengan sistem yang komprehensif. Libatkan semua pihak agar tercapai Indonesia bebas korupsi,” jelasnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur FIM Ustad Sahlan, bahwa kalangan milenial menginginkan suatu hal yang substansial yakni pencegahan korupsi. Kata dia, korupsi sudah menjadi satu perhatian pemerintah dan menjadi kerisauhan bersama khususnya intelektual muda.

“Ini persoalan yang serius, milenial kita sudah geram dengan penyakin serius yang merongrong negara ini. Kita harus menjawab dan mencari solusinya,” katanya.

“Bagaimana korupsi ini diberantas dan dipangkas hingga ke akarnya,” tambah dia lagi.

Disesi diskusi tersebut, turut hadir Pembicara diantaranya adalah Zul Amirul Haq (Intelektual Muda Ciputat), Cecep Hidayatulloh (BEM PTAI-SI), Syamsurijal (Intelektual Muda Ciputat), Toriq Majid (BEM FITK), dan Fahrurrozi (BEM PTIQ).

Sementara itu, Toriq Majid mengajak generasi muda untuk bisa melakukan jihad fisabilillah dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Perangi benih-benih korupsi, sudah termasuk jihad fisabilillah. Dan korupsi ini merusak khittah negara, karena bisa berpengaruh dengan keuangan nasional,” sambungnya.

Dilanjutkannya, para pegawai dan penyidik KPK juga diminta untuk menyikapi korupsi tidak hanya pada penindakan saja (represif), tapi upaya preventif yaitu pencegahannya. Dia mencatat jika pembelajaran korupsi sejak dini bisa dilakukan di sektor keluarga. Berikutnya, sekolah atau kampus.

Melanesiatimes.com – Jelang momentum hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2019, Pemuda asal NTT yang juga mantan Pilot Budi Soehardi mengajak masyarakat Indonesia bersatu kembali.

Apalagi, sudah adanya upaya rekonsiliasi bangsa dengan ditunjukkannya sikap negarawanan Presiden Jokowi yang menunjuk rival utamanya Prabowo Subianto sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju.

“Momentum politik sudah selesai, jangan ada lagi perselisihan karena beda dukungan politik. Masyarakat Indonesia harus kembali bersatu demi menjaga keutuhan NKRI. Karena tugas kita masih panjang, kita mesti terus berjuang untuk membangun Indonesia demi anak cucu kita kelak,” ungkap pria yang akrab disapa Budi.

Hal itu dia kemukakan saat ditemui Yayasannya Roslin Jl. Claret Matani RT.19 RW.06 Desa Penfui Timur, Kupang Tengah, Kupang, NTT, hari ini.

Budi yang jadi Iconik Pancasila di NTT ini mengajak seluruh Pemuda Indonesia untuk kembali mengucapkan isi Sumpah Pemuda.

Melanesiatimes.com – Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Azhari meminta kader PMII khsususnya di Jakarta untuk mewaspadai aksi unjuk oleh kelompok mahasiswa BEM SI terkait UU KPK. Pasalnya, bukan tidak mungkin aksi tersebut disusupi oleh kepentingan politik praktis atau bahkan oleh kelompok radikal yang menyamar dalam gerakan mahasiswa.

Hal itu dikatakan Daud Azhari usai Diskusi yang digelar PKC PMII DKI bertema “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Bingkai Persatuan Pemuda dan Mahasiswa dalam Menjaga Keutuhan Bangsa” di Hotel Megamatra Jakarta Timur, Rabu (16/10).

“Kepada mahasiswa PMII Jakarta khususnya di UNJ untuk tidak ikut aksi yang digerakkan oleh BEM SI. Kita khawatir aksi mahasiswa ini disusupi sekaligus ditunggangi kepentingan politik praktis dan bukan tidak mungkin oleh kelompok mahasiswa yang mengusung ide khilafah dimana induk organisasinya yaitu HTI sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah,” ujar Daud Azhari yang biasa dipanggil Daud Gerung.

Kekhawatiran Daud ini cukup beralasan karena rekam jejak aktifis-aktifis BEM SI didominasi aktifis KAMMI yang lebih dekat dengan partai politik PKS. Dan hari-hari ini momen krusial pemerintah sedang menyusun kabinetnya.

Selain itu penyusupan oleh kelompok mahasiswa Gema Pembebasan sebagai underbouw HTI juga kemungkinan besar bisa terjadi. Setelah HTI dibubarkan, aktifitas pengkaderan melalui Gema Pembebasan masih terjadi tetapi mereka bergabung dengan kelompok mahasiswa lain yang menolak apapun yang dilakukan pemerintah.

“Memang sulit untuk dibuktikan tetapi kita antisipasi agar mahasiswa PMII berpikir cerdas dan tidak menari diatas gendang orang lain. Dalam situasi politik seperti ini, kita bergerak dengan akal sehat. Yang tampak di permukaan bukan berarti yang sebenarnya. Bisa jadi ada kekuatan politik yang menggerakan mahasiswa. Jadi seolah-olah ini gerakan mahasiswa murni, tetapi ternyata ini adalah gerakan politik yang dibungkus sebagai gerakan mahasiswa,” tegasnya.

Daud Azhari menilai gerakan mahasiswa bisa saja bersikap kritis tanpa harus melakukan gerakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau tidak setuju dengan UU KPK hasil revisi, mahasiswa bisa melakukan kajian intelektual sesuai kemudian melakukan Judicial Review ke MK ketimbang menuruti ambisi politik para mentor atau donatur dari LSM yang memiliki agenda politik terselubung,” pungkasnya.

Seperti diketahui mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI akan melakukan aksi di Istana Negara menolak berlakunya UU KPK hasil revisi dan mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu. Meski sudah ada himbauan agar tidak ada aksi menjelang pelantikan Presiden, namun BEM SI tampaknya tidak menghiraukan himbauan ini.

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) akan turun ke Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta, untuk menolak RUU Omnibus Law, Senin (9/3). Diprediksi akan ada seribu orang yang turun dalam aksi kali Gejayan Memanggil ini. Ada 4 RUU yang dikritisi, yaitu Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara, dan Farmasi. Info selengkapnya, simak video berikut.

Keputusan pemerintah Arab Saudi menutup sementara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi membuat area Ka’bah kosong. Penutupan ini dilakukan untuk sterilisasi area Ka’bah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Simak informasi selengkapnya dalam video di atas.