Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Manfaat tersebut turut dirasakan keluarga Dolfina Leunaknyari, peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III, saat mendapatkan pelayanan kesehatan di RSAL dr. R. Oetojo Sorong.

Pada Senin (5/10/2026), keluarga Dolfina menceritakan pengalaman mereka saat membawa sang ibu ke rumah sakit setelah mengalami sejumlah keluhan kesehatan. Sebelumnya, kondisi Dolfina mulai menurun ketika berada di rumah. Ia mengeluhkan sakit pada bagian perut dan dada, disertai rasa pusing yang diduga berkaitan dengan kondisi tekanan darahnya yang rendah.

“Memang awalnya mama sudah sakit di rumah. Keluhannya di bagian perut, dada, kemudian agak pusing juga karena tensinya rendah. Karena kondisi tersebut, kami memutuskan untuk membawa mama ke rumah sakit agar bisa mendapatkan pemeriksaan,” ujar pihak keluarga.

Setibanya di RSAL dr. R. Oetojo Sorong, keluarga mengaku bersyukur karena Dolfina langsung mendapatkan pelayanan. Menurut mereka, petugas rumah sakit memberikan respons dengan cepat dan sigap sehingga pasien segera memperoleh penanganan medis.

“Puji Tuhan, ketika kami datang ke rumah sakit, mama diterima dengan baik. Pelayanannya juga sangat baik dan cepat, sehingga mama bisa langsung ditangani. Kami sebagai keluarga tentu merasa sangat terbantu melihat petugas yang sigap memberikan pelayanan ketika kondisi mama sedang kurang baik,” ungkapnya.

Setelah menjalani pemeriksaan dan penanganan di Unit Gawat Darurat (UGD), kondisi Dolfina kemudian dinilai membutuhkan perawatan lebih lanjut. Ia selanjutnya dipindahkan ke ruang rawat inap untuk menjalani perawatan dan pemantauan kondisi kesehatan.

“Setelah beberapa waktu di UGD, mama langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Prosesnya berjalan dengan baik dan cepat, sehingga kami merasa lebih tenang karena mama sudah mendapatkan tempat untuk melanjutkan perawatan,” tuturnya.

Bagi keluarga Dolfina, kepesertaan JKN menjadi salah satu hal yang sangat membantu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit yang telah memberikan pelayanan selama proses perawatan.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang selama ini sangat membantu kami. Terima kasih juga kepada pihak rumah sakit yang sudah sigap melayani mama. Puji Tuhan, sekarang kondisi mama sudah lebih baik dari hari sebelumnya,” jelasnya.

Pengalaman tersebut membuat keluarga Dolfina mengajak masyarakat, khususnya peserta JKN, untuk tidak ragu memanfaatkan jaminan kesehatan yang telah dimiliki ketika membutuhkan pelayanan medis.

“Untuk siapa pun pengguna BPJS Kesehatan, jangan takut kalau sakit. Manfaatkan jaminan kesehatan yang sudah dimiliki dan pilih fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan agar bisa mendapatkan pelayanan yang diperlukan,” pungkasnya.(***)

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Raja Ampat terus mendapat perhatian. Melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), anggota DPRK Raja Ampat Muamar Khadafi menyalurkan bantuan tujuh unit motor tempel berkekuatan 15 PK untuk mendukung aktivitas masyarakat nelayan.

‎Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan rakyat sekaligus mendorong konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

‎“Bantuan ini bukan hanya soal memberikan sarana kepada nelayan, tetapi bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui potensi laut yang kita miliki. Kita ingin ekonomi biru di Raja Ampat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap menjaga laut sebagai sumber kehidupan untuk generasi berikutnya.” ujar Kadafi

‎Muamar juga dapat menekankan bahwa peningkatan produktivitas nelayan harus berjalan seimbang dengan prinsip perikanan berkelanjutan.

‎“Selain nelayan di dorong untuk semakin produktif, tetapi produktivitas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Laut Raja Ampat memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian ikan, terumbu karang, mangrove dan ekosistem pesisir. Jangan sampai hari ini kita mendapatkan manfaat, tetapi generasi berikutnya kehilangan sumber kehidupannya.” ungkapnya.

‎Tujuh unit motor tempel 15 PK tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas nelayan, memperlancar aktivitas penangkapan ikan dan pengangkutan hasil perikanan, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha masyarakat pesisir.

‎Dalam perspektif ekonomi biru, bantuan sarana produksi perikanan tidak semestinya berhenti pada peningkatan kemampuan melaut. Penguatan kapasitas nelayan juga perlu disertai edukasi mengenai praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, keselamatan melaut, perlindungan habitat pesisir serta pengelolaan hasil perikanan.

‎“Kita tidak ingin pembangunan ekonomi pesisir hanya mengejar hasil tangkapan. Yang kita dorong adalah bagaimana nelayan sejahtera, tetapi sumber daya laut tetap terjaga. Kalau laut sehat, nelayan juga punya masa depan,” demikian pernyataan Muamar Khadafi.

‎Raja Ampat memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi biru karena kekayaan sumber daya lautnya menjadi penopang kehidupan masyarakat, sekaligus memiliki nilai ekologis dan pariwisata yang sangat tinggi.

‎Karena itu, dukungan terhadap nelayan melalui Pokir diharapkan menjadi bagian dari kebijakan yang menghubungkan kesejahteraan masyarakat, produktivitas perikanan dan konservasi laut secara bersamaan.

‎Dengan pendekatan tersebut, bantuan tujuh unit motor tempel 15 PK bukan sekadar bantuan alat produksi, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Raja Ampat.

Melanesiatimes.com, SorSel PBD — Pelaksanaan pembangunan ruas jalan Teminabuan–Konda yang dibiayai melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian serius Komisi III DPR Papua Barat Daya. Pasalnya, proyek dengan alokasi anggaran Rp7,9 miliar dan panjang efektif sekitar 8 kilometer tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan fisik yang signifikan saat dilakukan peninjauan lapangan.

Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Max Hehanussa, bersama Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredy Marlissa, dan sejumlah anggota komisi turun langsung ke Kabupaten Sorong Selatan, pada Kamis (8/10/2026).

Kunjungan ini dilakukan guna melihat perkembangan pekerjaan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya DPRP memastikan program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah dapat direalisasikan sesuai perencanaan, terutama proyek yang memiliki peran penting bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Max Hehanussa menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelaksanaan proyek yang telah masuk dalam program APBD Perubahan 2026. Menurutnya, pengawasan di lapangan diperlukan agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami hadir di sini untuk melihat langsung perkembangan fisik pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan, khususnya ruas jalan Teminabuan–Konda dengan panjang efektif sekitar 8 kilometer dan anggaran Rp7,9 miliar,” ujar Max.

Ia mengungkapkan, proses pelelangan proyek tersebut telah berjalan. Namun, hasil pemantauan menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan fisik belum terlihat secara berarti. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

Menurut Max, percepatan pelaksanaan pekerjaan menjadi hal penting mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas. Jika realisasi anggaran tidak berjalan sesuai target, terdapat risiko anggaran tidak terserap secara optimal dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada 2027.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi. Pengawasan dari Komisi III DPR Papua Barat Daya akan kami lakukan secara melekat agar pelaksanaan pekerjaan benar-benar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Komisi III menilai, keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur tidak hanya berpotensi memengaruhi penyerapan anggaran, tetapi juga dapat menunda manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah terkait diharapkan mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan efektif, tanpa mengabaikan kualitas konstruksi maupun ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredy Marlissa, menyoroti pentingnya ruas jalan Teminabuan–Konda bagi masyarakat Sorong Selatan, khususnya dalam menunjang distribusi hasil perkebunan dan hasil laut dari kawasan pesisir.

Menurut Fredy, akses jalan yang memadai akan membantu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi warga. Oleh sebab itu, pembangunan ruas tersebut perlu diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

“Kami berharap jalan ini bisa difungsikan sesuai harapan masyarakat. Akses tersebut sangat penting untuk mendistribusikan hasil kebun maupun hasil laut dari wilayah pesisir,” ungkap Fredy.

Ia juga meminta kontraktor pelaksana memanfaatkan kondisi cuaca yang relatif mendukung untuk mempercepat pekerjaan. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembangunan tidak semakin terkendala apabila terjadi perubahan cuaca.

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, Fredy berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja maksimal sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRP Papua Barat Daya menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mendorong ketepatan waktu, efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan pembangunan jalan Teminabuan–Konda mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat merilis pembaruan data penanganan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga 7 Oktober 2026.

‎Berdasarkan Rekapan Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Raja Ampat, tercatat sebanyak 143 titik kebakaran dengan total luas area terdampak mencapai 1.254,26 hektare atau 12.542.624 meter persegi.

‎Dari total luasan tersebut, BPBD mencatat 1.195,2 hektare atau 11.952.274 meter persegi telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan di lapangan.

‎Namun, masih terdapat sekitar 59 hektare atau 590.350 meter persegi area yang belum sepenuhnya padam.

‎Beberapa wilayah yang masih memerlukan penanganan meliputi Kampung Atkari Solal dengan kondisi sekitar 15 persen, Kampung Samate 50 persen, Pulau Dayan 0 persen, Hutan Warkesi 40 persen, serta kawasan di belakang RSUD 10 persen.

‎Dalam operasi penanganan Karhutla, BPBD Raja Ampat mengerahkan personel bersama sejumlah unsur terkait.

‎Kekuatan personel yang tercatat dalam laporan terdiri dari 31 personel BPBD dan 120 personel Batalyon. Selain itu terdapat personel dari Kodim, Polri, Brimob, Posal, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran serta tenaga medis.

‎BPBD menyebut proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

‎Kondisi cuaca panas, angin kencang, lahan kering dan bergambut, keterbatasan sumber air, kerusakan peralatan, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan selang pemadam, serta munculnya kembali bara setelah proses pemadaman menjadi sejumlah hambatan dalam operasi.

‎Melihat kondisi geografis dan luasnya wilayah terdampak, BPBD Raja Ampat menyampaikan kebutuhan penanganan melalui udara atau water bombing untuk membantu mempercepat pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

‎Selain dukungan water bombing, BPBD juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan, pemeliharaan peralatan secara berkala, penambahan sumber daya air, serta pemantauan secara intensif setelah pemadaman.

‎Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bara yang masih tersisa dapat ditangani dan mencegah munculnya kembali titik api di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

‎BPBD Raja Ampat mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.

‎Data ini merupakan pembaruan Rekapan Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Raja Ampat per 7 Oktober 2026.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dua pekan ke depan menjadi periode krusial bagi Kabupaten Raja Ampat dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan.

‎Bukan hanya persoalan titik api. Kabut asap kini mulai mengancam aktivitas masyarakat, kesehatan warga hingga keberlangsungan proses belajar-mengajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi udara semakin memburuk.

‎Kepala BPBD Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan secara intensif dalam dua pekan ke depan, khususnya terhadap perkembangan kabut asap dan kondisi udara di wilayah Waisai.

‎Menurut Guntur, langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada perkembangan situasi di lapangan serta informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

‎“Kita akan melihat perkembangan dua minggu ke depan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melihat kondisi di lapangan,” ujar Guntur.

‎BPBD sebelumnya telah mengeluarkan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat, termasuk pelajar mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di Kabupaten Raja Ampat.

‎Kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kabut asap mulai mengganggu jarak pandang di Kota Waisai. Berdasarkan pembaruan informasi yang diterima BPBD dari BMKG, jarak pandang di Waisai berada di kisaran 1 kilometer.

‎Jika dalam dua pekan mendatang kondisi semakin buruk dan aktivitas luar ruangan dinilai tidak lagi aman bagi peserta didik, pemerintah membuka kemungkinan menerapkan pembelajaran dari rumah.

‎“Untuk mengamankan anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah, kami dari Satgas akan berkoordinasi dengan pimpinan Forkopimda untuk menetapkan proses pembelajaran belajar dari rumah,” tegas Guntur.

‎Namun, opsi tersebut tidak serta-merta diberlakukan. Keputusan akan mempertimbangkan perkembangan kondisi udara, jarak pandang serta hasil pemantauan bersama.

‎Guntur juga mengingatkan bahwa persoalan kabut asap di Raja Ampat memiliki karakter yang kompleks.

‎Raja Ampat memang menghadapi Karhutla di sejumlah wilayah, namun pada saat bersamaan daerah ini juga dapat menerima kiriman asap dari wilayah lain, mengingat posisi geografis Raja Ampat yang berbatasan dan berdekatan dengan sejumlah wilayah di Papua dan Maluku.

‎Kondisi tersebut membuat penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api di wilayah Raja Ampat.

‎Mitigasi harus berjalan dari hulu hingga perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

‎Karena itu, Satgas Karhutla bersama BPBD dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan situasi sekaligus berkoordinasi dengan Forkopimda.

‎Periode dua pekan ke depan menjadi penting karena pemerintah harus memastikan dua hal berjalan bersamaan: pengendalian Karhutla dan perlindungan masyarakat dari dampak asap.

‎Masker menjadi perlindungan awal bagi warga yang harus tetap beraktivitas. Sementara sekolah menjadi salah satu sektor yang harus siap melakukan penyesuaian apabila kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan belajar secara normal.

‎Bagi BPBD, langkah antisipasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah dampak Karhutla berkembang menjadi persoalan kesehatan dan pendidikan yang lebih luas.

‎Raja Ampat kini tidak hanya berpacu dengan api, tetapi juga berpacu dengan waktu—sebelum asap semakin pekat dan ruang aktivitas masyarakat semakin terbatas.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Di tengah kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi persoalan serius di Raja Ampat, kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.

‎Karang Taruna, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Barisan Merah Putih (BMP) Raja Ampat turun langsung ke jalan membagikan masker gratis kepada masyarakat di depan Satuan Lalu Lintas (Lantas) Waisai, Rabu (7/10/2026).

‎Aksi sosial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Karang Taruna Raja Ampat, Adil A. Nanuru, bersama Ketua GAMKI Raja Ampat, Khores Kelelufna, serta BMP Raja Ampat yang diwakili Wakil Ketua Kundrat Kaisepo.

‎Para pimpinan organisasi tersebut bahkan turun langsung mengawal pembagian masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di kawasan Lantas Waisai.

‎Gerakan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kini harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap Karhutla.

‎Ketua Karang Taruna Raja Ampat Adil A. Nanuru menegaskan, pembagian masker bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kepedulian langsung terhadap masyarakat.

‎Menurut mereka, Karhutla tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ketika asap mulai mengganggu ruang aktivitas masyarakat, dampaknya telah menjadi persoalan bersama.

‎Karang Taruna, GAMKI dan BMP juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.

‎“Mari kita jaga Raja Ampat bersama. Jangan membakar sembarangan. Jangan sampai karena kelalaian, dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Ketua Karang Taruna.

‎Sementara itu, Ketua GAMKI Raja Ampat, Khores Kelelufna, turut berada di lapangan bersama para anggota untuk memastikan aksi sosial tersebut berjalan dan masyarakat mendapatkan masker.

‎Keterlibatan Ketiga Organisasi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kondisi sosial masyarakat di tengah ancaman Karhutla.

‎Hal senada ditunjukkan Wakil Ketua BMP Raja Ampat, Kundrat Kaisepo, yang hadir mewakili Ketua BMP dalam aksi tersebut.

‎Ketiga organisasi menilai persoalan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah dan aparat.

‎Karang Taruna, GAMKI dan BMP ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika asap menyelimuti wilayah mereka.

‎Aksi di depan Lantas Waisai itu sekaligus menjadi pesan bahwa penanganan Karhutla harus berjalan beriringan antara penanggulangan kebakaran, pencegahan, perlindungan masyarakat dan kepedulian sosial.

‎Ketika asap menyelimuti Waisai, mereka memilih turun ke jalan. Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, masker menjadi bentuk kecil dari solidaritas besar untuk Raja Ampat.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Raja Ampat tidak bisa dilihat hanya dari titik api yang muncul di wilayah sendiri. Kabupaten yang dikenal sebagai kawasan kepulauan ini juga berada dalam posisi geografis yang berhadapan dengan sejumlah wilayah yang disebut menjadi sumber atau jalur kiriman kabut asap.

‎Kepala BPBD Raja Ampat Guntur Tamima mengakui bahwa Raja Ampat saat ini berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang menghasilkan asap akibat karhutla. Namun di sisi lain, wilayah ini juga menerima kiriman asap dari daerah lain, termasuk Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

‎“Raja Ampat produksi asap, namun kita juga salah satu korban menerima kabut kiriman asap dari luar,” ujar Guntur.

‎Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena secara geografis Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan yang berada di kawasan perairan dan berbatasan atau berdekatan dengan wilayah-wilayah lain di Papua dan Maluku. Karena itu, kabut asap tidak mengenal batas administratif pemerintahan ketika terbawa arah angin dan kondisi atmosfer.

‎Persoalannya kemudian bukan sekadar siapa yang menghasilkan asap, tetapi bagaimana daerah-daerah yang saling berdekatan menghadapi dampak asap lintas wilayah.

‎Raja Ampat menghadapi konsekuensi ganda. Karhutla yang terjadi di wilayah sendiri berpotensi menambah beban asap, sementara asap dari luar wilayah juga dapat memperburuk kondisi udara di Waisai dan kawasan lainnya.

‎Kondisi ini semakin serius setelah BPBD menerima pembaruan informasi dari BMKG bahwa jarak pandang di Kota Waisai berada di kisaran satu kilometer.

‎Situasi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengeluarkan imbauan penggunaan masker bagi masyarakat serta lingkungan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

‎Fenomena kabut asap lintas wilayah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah di kawasan Papua dan Maluku.

‎Sebab, asap tidak berhenti di garis batas kabupaten, provinsi maupun wilayah administratif. Ketika terjadi karhutla di satu wilayah, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di wilayah lain tergantung arah angin, cuaca dan kondisi atmosfer.

‎Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah. Dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan lintas provinsi, terutama dalam pertukaran data titik panas, arah pergerakan asap, kondisi kualitas udara serta langkah perlindungan masyarakat.

‎Bagi Raja Ampat, persoalan ini menjadi semakin penting karena kabupaten tersebut sedang menghadapi karhutla yang menurut BPBD telah berlangsung sekitar tiga bulan.

‎Jika kondisi memburuk dalam dua pekan pemantauan ke depan, BPBD Raja Ampat bahkan membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mempertimbangkan pembelajaran dari rumah demi melindungi anak-anak sekolah dari paparan kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk aktivitas luar ruangan.

‎Dengan demikian, Raja Ampat bukan hanya harus memadamkan api di wilayahnya sendiri, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi kabut asap yang datang dari luar wilayah. Dan di titik inilah persoalan karhutla berubah menjadi persoalan lintas batas ekologis: api boleh berasal dari satu wilayah, tetapi asap dan dampaknya dapat menjadi masalah bersama.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Raja Ampat telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Kondisi kabut asap yang menyelimuti Waisai membuat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah pencegahan dengan mengimbau masyarakat, termasuk pelajar, menggunakan masker saat beraktivitas.

‎Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan kondisi Raja Ampat cukup kompleks karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi salah satu daerah yang menghasilkan asap dari karhutla, tetapi juga menerima kiriman asap dari sejumlah wilayah lain.

‎“Jujur kita juga salah satu penghasil asap saat ini di Pegunungan Barat Daya. Akan tetapi Kabupaten Raja Ampat ini juga salah satu daerah yang mendapatkan kiriman asap dari daerah lain, seperti Maluku, Maluku Utara, dan juga pada umumnya Papua Barat dan Papua,” ujar Guntur.

‎Menurutnya, kebijakan penggunaan masker tersebut dilakukan berdasarkan analisis perkembangan situasi serta informasi dari BMKG. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Bupati Raja Ampat sebagai pimpinan daerah untuk mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan masker.

‎Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum di Kota Waisai, tetapi juga lingkungan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

‎Guntur menjelaskan, salah satu pertimbangan utama adalah kondisi jarak pandang di Kota Waisai yang dalam pembaruan informasi terakhir BMKG berada di kisaran 1 kilometer.

‎“Kondisi situasi dan jarak pandang yang ada di Kota Waisai ini kurang lebih 1 km, dan itu update terakhir yang kami terima oleh BMKG,” katanya.

‎Selain penggunaan masker, Satgas Karhutla Raja Ampat juga menyiapkan langkah lanjutan apabila kondisi kualitas udara dan kabut asap semakin memburuk.

‎Guntur mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dalam dua pekan ke depan sekaligus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan.

‎Apabila situasi dinilai semakin tidak memungkinkan bagi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak sekolah, BPBD bersama Satgas akan berkoordinasi dengan Forkopimda Raja Ampat untuk mempertimbangkan penerapan pembelajaran dari rumah.

‎“Untuk mengamankan anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah, kami dari Satgas akan berkoordinasi dengan pimpinan Forkopimda untuk menetapkan proses pembelajaran belajar dari rumah,” tegasnya.

‎Menurut Guntur, opsi tersebut akan ditempuh apabila kondisi sudah tidak memungkinkan bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas di luar ruangan.

‎Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Raja Ampat kini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman titik api, tetapi juga mulai menyentuh aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pendidikan di tengah paparan kabut asap.

‎BPBD Raja Ampat sendiri masih melakukan pemantauan perkembangan situasi karhutla dan kondisi udara dengan mengacu pada informasi serta peringatan dini dari BMKG.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kapal patroli milik Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polresta Sorong Kota berubah menjadi ruang belajar bagi puluhan anak pesisir di Pulau Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Selasa (6/10/2026) sore.

Melalui program Perpustakaan Terapung, kapal KP. Pulau Raam XVII-2003 tidak hanya digunakan untuk menjalankan tugas patroli, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir.

Sekitar 65 anak usia dini hingga pelajar mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Kegiatan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 17.30 WIT dengan suasana belajar yang santai dan menyenangkan.

Kegiatan diawali dengan patroli sambang menggunakan KP. Pulau Raam XVII-2003. Dalam kegiatan tersebut, personel Satpolairud menyapa anak-anak yang sedang bermain di sekitar pantai dan kemudian mengajak mereka mengikuti kegiatan belajar di atas kapal.

Sesampainya di atas kapal, anak-anak diajak membaca dan berhitung melalui metode sederhana yang disesuaikan dengan usia mereka. Interaksi yang berlangsung secara santai membuat peserta terlihat antusias mengikuti setiap materi yang diberikan.

Tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dasar membaca dan berhitung, personel Satpolairud juga memberikan edukasi mengenai lingkungan laut yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Raam.

Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai jenis biota laut serta jenis-jenis ikan yang dilindungi. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

Edukasi tersebut sekaligus diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap kelestarian lingkungan laut sejak usia dini. Mereka diajak memahami bahwa laut bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga harus dijaga bersama.

“Kami ingin anak-anak di wilayah pesisir tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Selain membaca dan berhitung, mereka juga kami ajak mengenal serta menjaga kekayaan laut yang ada di sekitar mereka,” ujar personel Satpolairud di sela kegiatan.

Program Perpustakaan Terapung diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif ruang belajar bagi anak-anak pesisir sekaligus mendorong tumbuhnya kebiasaan membaca dan rasa ingin tahu.

Kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi personel Satpolairud untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di wilayah pesisir Kota Sorong.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada peserta, personel Satpolairud turut membagikan makanan ringan kepada seluruh anak yang mengikuti kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Satpolairud Polresta Sorong Kota menunjukkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

Kehadiran aparat juga diarahkan untuk memberikan edukasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya semangat belajar dan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda pesisir.

Kegiatan Perpustakaan Terapung di Pulau Raam berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong  — Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Paripurna XIV DPR Kota Sorong Masa Persidangan III Tahun 2026 yang salah satu agendanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPR Kota Sorong untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Dalam rapat paripurna tersebut, Achas Marlon Budji secara resmi diangkat sebagai anggota DPR Kota Sorong melalui mekanisme PAW, menggantikan almarhum Melkianus Way, S.E. yang telah meninggal dunia.

Anshar Karim mengatakan, proses pemberhentian dan pengangkatan PAW merupakan bagian dari dinamika kelembagaan DPR yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Kota Sorong, dan seluruh masyarakat Kota Sorong, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada almarhum Melkianus Way, S.E., yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian dan perjuangan lembaga DPR Kota Sorong,” ujar Anshar.

Menurutnya, kepergian almarhum tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan sejawat, partai politik, serta masyarakat yang selama ini pernah berinteraksi dan menerima pengabdian almarhum.

Anshar menilai, Melkianus Way patut dikenang bukan semata karena pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR Kota Sorong, tetapi juga atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap seluruh pengabdian serta kebaikan almarhum menjadi kenangan yang baik bagi semua pihak.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan kepada seluruh keluarga dalam menghadapi masa duka ini,” katanya.

Di sisi lain, Anshar menyampaikan ucapan selamat kepada Achas Marlon Budji yang resmi mengemban amanah sebagai anggota DPR Kota Sorong melalui mekanisme PAW untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Ia menegaskan, pengangkatan tersebut bukan sekadar pergantian posisi, melainkan merupakan amanah dan tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat.

Karena itu, Anshar berharap Achas dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sorong.

Sebagai anggota DPR Kota Sorong, Achas diharapkan mampu menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara konstruktif, objektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Anshar juga berharap kehadiran Achas Marlon Budji dapat memperkuat sinergi antara DPR Kota Sorong dan Pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus ditempatkan dalam semangat kebersamaan, dialog, dan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kota Sorong membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen, termasuk DPR Kota Sorong, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu bersama membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anshar mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong untuk terus memperkuat hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Ia menilai, sinergi yang baik antara kedua lembaga menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepada Achas Marlon Budji, Anshar kembali berpesan agar amanah sebagai wakil rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Bekerjalah dengan hati, dengarkan suara rakyat, dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” pesannya.

Anshar kembali menyampaikan penghargaan kepada almarhum Melkianus Way atas pengabdian yang telah diberikan bagi Kota Sorong serta menyampaikan selamat bekerja kepada Achas Marlon Budji dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPR Kota Sorong.