Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya melakukan audiensi dan silaturahmi dengan perwakilan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di kantor Perwakilan SKK Migas Pamalu di ruang rapat kantor SKK Migas jalan puncak Arfak Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kemitraan antara perusahaan pers dan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, mengatakan JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berfokus pada penguatan perusahaan pers. Audiensi tersebut juga merupakan bagian dari amanah pengurus pusat JMSI untuk menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, instansi vertikal, serta dunia industri.

Menurut Aris, keberadaan JMSI diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pendukung dalam menghadirkan pemberitaan yang baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat atau publik.

“Tujuan kami bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber. Kami berharap dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk SKK Migas dan KKKS, sehingga perusahaan pers dapat menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, JMSI Papua Barat Daya berharap pertemuan tersebut menjadi awal terjalinnya kerja sama kemitraan yang baik antara perusahaan pers dengan instansi maupun perusahaan di sektor industri migas.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Eko Ariawan Filipus, menyambut baik audiensi tersebut sebagai bentuk upaya membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara SKK Migas, KKKS, dan perusahaan pers.

Menurut Eko, sebagai pihak yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan KKKS dalam industri hulu migas, terdapat berbagai tantangan serta informasi yang perlu diketahui masyarakat dan para pemangku kepentingan. Karena itu, komunikasi yang baik dengan media menjadi penting agar informasi mengenai industri hulu migas dapat tersampaikan secara tepat kepada publik.

Ia berharap kemitraan antara perusahaan pers dan industri migas semakin erat, khususnya dalam mendukung pemberitaan yang berimbang, akurat, dan informatif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan, tantangan, serta perkembangan industri hulu migas.

Audiensi tersebut turut dihadiri Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Otniel L. Wafom, bersama tim.

Hadir pula perwakilan KKKS Pertamina EP Papua Field, yakni Amarullah selaku Senior Officer Commrel & CID Zona 14, Jaryati dan Sandi Rumbiak dari Commrel & CID Zona 14, serta Cindy Bosawer selaku Administrator Commrel. Sementara itu, KKKS RH Petrogas diwakili Arens Tanati, Senior Supervisor Relation & Communication.

Dari JMSI Papua Barat Daya, audiensi diikuti Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta sejumlah pengurus lainnya.

Melalui pertemuan tersebut, JMSI Papua Barat Daya berharap komunikasi dan sinergi antara organisasi perusahaan media, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat. Kemitraan yang terbangun diharapkan mampu mendukung penyebaran informasi yang transparan, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran perusahaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

Melanesiatimes.com, Aimas PBD — Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) bersama Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Papua Barat Daya memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA YPK Bethel, Kabupaten Sorong, tentang bahaya judi online (judol) dan penipuan online, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIT tersebut dipimpin AKP Esterlina F. Adadikam bersama Aipda Ambo Asse dan Briptu Yosua Wanggai. Edukasi ini diikuti para pelajar kelas X hingga XII sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap berbagai ancaman kejahatan di ruang digital.

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai dampak negatif judi online, berbagai modus penipuan melalui internet, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan digital.

Selain itu, siswa-siswi diingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Mereka juga diminta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan, tidak sembarangan mengeklik tautan mencurigakan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dari pihak yang tidak dikenal.

Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada generasi muda agar mampu menghadapi tantangan di era digital.

Menurutnya, pemahaman mengenai bahaya judi online dan penipuan online perlu ditanamkan sejak dini sehingga para pelajar dapat menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengajak para siswa untuk fokus menuntut ilmu, mengisi waktu dengan kegiatan positif, serta memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan potensi diri, bukan untuk aktivitas yang dapat merugikan masa depan.

“Jangan mudah tergiur keuntungan instan dari judi online dan jangan mudah percaya terhadap pesan atau tawaran yang mencurigakan. Lindungi data pribadi dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif demi masa depan yang lebih baik,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan kolaboratif Ditbinmas dan Bidhumas ini, Polda Papua Barat Daya berharap para pelajar SMA YPK Bethel semakin memahami risiko kejahatan digital dan mampu melindungi diri dari berbagai modus penipuan maupun jeratan judi online.

Para pelajar juga diharapkan dapat menjadi pelopor literasi digital dengan menyebarkan informasi dan pesan-pesan positif kepada keluarga, teman sebaya, serta lingkungan sekitarnya.

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang cerdas bermedia digital, memiliki kesadaran hukum, serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kondisi asap mulai mengganggu mobilitas wisatawan di Provinsi Papua Barat Daya. Sejumlah penerbangan dilaporkan menghadapi kendala, mulai dari pesawat yang harus berputar sebelum mendarat hingga pengalihan pendaratan ke bandara lain. Dampak ini juga berpotensi menghambat aktivitas wisata di sejumlah destinasi, meski hingga kini belum ada laporan pembatalan kunjungan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan dampak asap saat ini lebih terlihat pada terganggunya waktu perjalanan dan mobilitas wisatawan, baik ketika tiba di daerah tujuan maupun saat hendak mengunjungi destinasi wisata.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pelepasan kapal perang dalam rangka Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Pelabuhan Kodaeral, Selasa (20/10/2026).

“Kalau dari sisi penundaan atau pembatalan kunjungan, sampai saat ini belum ada laporan. Namun, yang pasti kondisi ini mengganggu mobilitas wisatawan karena waktu perjalanan menjadi tidak menentu,” ujar Yusdi.

Ia menjelaskan, gangguan penerbangan menjadi salah satu dampak yang dirasakan wisatawan. Pesawat yang hendak mendarat terkadang harus berputar-putar, bahkan dialihkan ke bandara lain apabila kondisi tidak memungkinkan.

Situasi tersebut dapat memengaruhi jadwal perjalanan wisatawan yang telah menyusun agenda kunjungan ke berbagai destinasi di Papua Barat Daya.

Selain transportasi udara, kondisi asap juga berpotensi mengganggu kegiatan wisata di lapangan. Wisatawan yang semula berencana mengunjungi destinasi tertentu bisa memilih menunda perjalanan hingga kondisi asap berkurang demi kenyamanan dan keselamatan.

Meski demikian, Yusdi menegaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai pembatalan kunjungan wisatawan akibat kondisi tersebut.

Menurutnya, periode September hingga Mei merupakan musim kunjungan wisatawan ke Papua Barat Daya. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang menggunakan penerbangan menuju daerah ini, dengan tingkat keterisian pesawat yang mulai ramai kembali.

Yusdi juga menjelaskan bahwa perjalanan wisatawan mancanegara, khususnya yang mengikuti paket wisata, umumnya telah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan, sebagian paket perjalanan tersebut telah dipasarkan sejak tahun sebelumnya.

“Paket-paket wisata ini sudah dijual sejak tahun lalu. Karena itu, kita berharap wisatawan tetap dapat datang sesuai rencana, meskipun saat ini ada tantangan akibat kondisi asap,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya telah mengimbau para pelaku usaha pariwisata serta pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan selama kegiatan wisata berlangsung.

Yusdi berharap pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menghadapi kondisi tersebut agar dampaknya tidak semakin meluas.

“Kita berharap melalui berbagai upaya pemerintah dan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat, kondisi asap ini bisa segera berlalu,” pungkasnya.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan perkembangan kondisi asap serta dampaknya terhadap aktivitas pariwisata, sehingga mobilitas wisatawan dan kegiatan kunjungan ke berbagai destinasi di Papua Barat Daya dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golongan Karya (Golkar), Anwar Kopong, kader Partai Golkar sekaligus anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat, menyampaikan ucapan selamat serta harapan agar momentum ini semakin memperkuat komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Anwar berharap, bertambahnya usia Partai Golkar tidak hanya menjadi perayaan perjalanan organisasi politik, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh kader untuk memperkuat pengabdian, menjaga kepercayaan rakyat, dan menghadirkan kerja nyata bagi masyarakat.

“Selamat ulang tahun ke-62 Partai Golkar. Semoga Golkar semakin matang dalam perjalanan politiknya, semakin dekat dengan masyarakat, dan senantiasa menjadikan kepentingan rakyat sebagai landasan utama dalam setiap perjuangan,” ungkap Anwar Kopong.

Menurutnya, politik memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan jabatan dan kekuasaan. Politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, menghadirkan keadilan, serta mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai kader partai sekaligus wakil rakyat di DPRK Kabupaten Raja Ampat, Anwar menilai bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata dan tanggung jawab. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat, masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan hingga pelayanan publik.

“Jabatan politik adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Ada suara masyarakat yang harus didengar, ada kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan, dan ada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Ia berharap, seluruh kader Partai Golkar tidak hanya hadir di tengah masyarakat ketika momentum politik tiba, tetapi juga senantiasa berada bersama rakyat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

Menurut Anwar, keberhasilan sebuah partai politik tidak semata-mata diukur dari besarnya kekuatan politik atau jumlah jabatan yang dimiliki, melainkan juga dari kontribusi dan manfaat nyata yang diberikan bagi masyarakat.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga tindakan nyata. Karena itu, momentum HUT ke-62 ini harus menjadi semangat bagi seluruh kader Golkar untuk bekerja lebih tulus, mendengar lebih banyak, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Anwar juga berharap Partai Golkar terus membuka ruang bagi kritik dan aspirasi masyarakat. Baginya, partai politik harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah, sehingga suara masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat.

Ia menegaskan, semangat berkarya dan mengabdi harus tercermin dalam sikap setiap kader, baik ketika menjalankan tugas di lembaga legislatif maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Semoga di usia ke-62 ini, Partai Golkar semakin kuat dalam pengabdian, semakin konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat, dan terus melahirkan gagasan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, politik yang bermakna adalah politik yang membuat rakyat merasa didengar, dihargai, dan merasakan manfaat dari setiap perjuangan,” tutup Anwar Kopong.

Selamat HUT ke-62 Partai Golkar. Terus berkarya, mengabdi, dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai arah perjuangan.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong menegaskan tidak melakukan pembiaran terhadap maraknya penjualan minuman beralkohol di wilayah setempat. Melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, pemerintah memperkuat pembinaan sekaligus memastikan para pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong, Musa Fonataba, saat memimpin pertemuan bersama para pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang tergabung dalam Asosiasi Minuman Beralkohol (Asmikol), di Ruang Rapat Anggrek, lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (20/10/2026).

Musa menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menyosialisasikan perda, tetapi juga mengevaluasi perkembangan proses perizinan yang sedang ditempuh para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), BPPRD, serta Satpol PP.

“Tujuan kita hari ini adalah menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2026 sekaligus melihat sejauh mana proses perizinan yang sedang dilakukan para pelaku usaha. Karena itu, seluruh OPD teknis kita hadirkan agar mereka mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Musa.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan agar aktivitas penjualan minuman beralkohol berjalan sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya menertibkan usaha sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan.

“Jangan sampai muncul opini bahwa pemerintah membiarkan penjualan minuman beralkohol. Tidak ada pembiaran. Pemerintah hadir untuk membina, mengawasi, dan memastikan para pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia mengatakan, pengaturan penjualan minuman beralkohol juga mengacu pada ketentuan di tingkat nasional, termasuk regulasi kementerian terkait perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian, pemerintah daerah menjalankan kewenangannya melalui pengawasan, pengendalian, serta penegakan ketentuan perizinan sesuai aturan yang berlaku.

Musa mengakui, aktivitas penjualan minuman beralkohol di Kota Sorong masih menjadi perhatian pemerintah. Dalam kegiatan pengawasan sebelumnya, petugas menemukan tempat usaha yang telah memiliki izin dan tempat usaha yang masih belum melengkapi perizinannya, termasuk sejumlah lokasi di Jalan Kilang dan kawasan tempat hiburan malam.

Ia menjelaskan, tempat usaha yang menyediakan minuman beralkohol disertai musik, karaoke, pertunjukan langsung, dan fasilitas hiburan lainnya perlu memenuhi persyaratan sesuai klasifikasi kegiatan usahanya. Karena itu, setiap pelaku usaha diminta menempuh prosedur perizinan yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

“Kita tidak bisa serta-merta mengambil tindakan di luar ketentuan. Namun, para pelaku usaha harus segera mengurus izin sesuai klasifikasi usahanya. OPD teknis akan memeriksa apakah persyaratannya terpenuhi, termasuk ketentuan mengenai jarak tempat usaha dari sekolah dan rumah ibadah,” jelasnya.

Dalam proses tersebut, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan akan melakukan pemeriksaan lapangan sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penerbitan berita acara dan rekomendasi teknis sebelum proses perizinan dapat dilanjutkan melalui Dinas PTSP.

Musa menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, terdapat 34 pelaku usaha yang telah terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan masih menjalani proses pemenuhan persyaratan perizinan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 pelaku usaha telah mengajukan permohonan melalui Dinas Pariwisata, sedangkan 12 pelaku usaha tercatat mengajukan permohonan melalui Dinas Perdagangan. Pemerintah pun meminta para pelaku usaha segera melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang masih kurang.

“Dari 34 pelaku usaha yang terdaftar, proses pengajuan permohonan di Dinas Pariwisata baru dilakukan oleh 15 pelaku usaha, sementara di Dinas Perdagangan ada 12 pelaku usaha. Karena itu, kami minta semuanya segera menindaklanjuti proses perizinan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan pemerintah daerah bukan merupakan izin operasional penjualan minuman beralkohol. Rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi tempat usaha yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha melengkapi persyaratan dan menyelesaikan proses perizinan.

“Rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah bukan izin untuk menjual minuman beralkohol. Itu merupakan rekomendasi tempat usaha yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan dan mengurus izin sesuai perda yang berlaku,” tegas Musa.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut disertai kesempatan waktu hingga satu tahun bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan persyaratan perizinan. Kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh dimaknai sebagai pembebasan dari kewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Asmikol, Hans Perebabo, turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perkembangan perizinan anggota asosiasi. Musa menyebutkan, salah satu pelaku usaha yang memenuhi persyaratan telah mendapatkan izin melalui Dinas PTSP, sementara pelaku usaha lainnya masih menjalani tahapan pemeriksaan dan kelengkapan dokumen.

Pemerintah Kota Sorong berencana melaksanakan sosialisasi dan evaluasi secara berkala, dengan melibatkan OPD teknis terkait. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perizinan sekaligus memastikan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol berjalan lebih efektif.

Musa berharap seluruh pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Yang kita inginkan adalah seluruh pelaku usaha tertib dalam menjalankan usahanya. Pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penjualan minuman beralkohol di Kota Sorong berlangsung sesuai ketentuan,” tutupnya.

Melanesiatimes.com, Sorong PBD – Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut kembali memperkuat komitmen menjaga ketersediaan uang Rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam ekspedisi yang berlangsung pada 20–28 Oktober 2026 tersebut, Bank Indonesia menyiapkan modal kerja sebesar Rp10,6 miliar untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat di enam pulau sasaran. Kegiatan ini menggunakan KRI Layaran-854 sebagai sarana operasional untuk menjangkau wilayah kepulauan yang sulit diakses melalui jalur darat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan jajaran TNI AL atas dukungan serta kerja sama yang selama ini terjalin dalam mendukung kelancaran distribusi uang Rupiah di berbagai wilayah Indonesia.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Kasal dan TNI Angkatan Laut atas sinergi yang telah berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat ke depannya,” ujar Setian dalam sambutannya pada seremoni pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026.

Menurutnya, distribusi uang Rupiah di Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis negara yang terdiri atas ribuan pulau, berbatasan dengan sejumlah negara, serta masih terbatasnya infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.

“Dalam pelaksanaan tugas pengedaran uang Rupiah, Bank Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, kami membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya TNI Angkatan Laut yang memiliki armada dan kemampuan operasional untuk menjangkau wilayah dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

Setian menuturkan, sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL telah berlangsung sejak 2012. Dalam kurun waktu 2012–2025, kedua institusi telah melaksanakan 150 kali kegiatan layanan kas keliling di wilayah 3T dengan menjangkau 766 pulau.

Pada 2025, program tersebut berhasil menjangkau 18 provinsi dan 91 pulau di wilayah 3T, dengan realisasi penukaran uang Rupiah mencapai Rp154,4 miliar. Kegiatan ekspedisi juga dilengkapi pelayanan kesehatan bersama tim medis TNI AL, bantuan sosial melalui kerja sama dengan Baznas, serta edukasi bela negara.

Keberhasilan program ini turut mengantarkan Bank Indonesia meraih penghargaan Currency Initiative dalam ajang 11th Annual Central Banking Awards 2024 di London, Inggris. Penghargaan tersebut diberikan atas upaya BI melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat dalam memastikan masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar.

Memasuki 2026, pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat diperluas dengan target 19 kegiatan di 19 provinsi dan jangkauan 97 pulau di wilayah 3T. Perluasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemerataan layanan kas sekaligus memperkuat penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, modal kerja yang disiapkan mencapai Rp10,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat 10,4% dibandingkan modal kerja pada ekspedisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,6 miliar.

“Melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap uang Rupiah yang layak edar,” ungkap Setian.

Ia menjelaskan, enam pulau yang menjadi sasaran ekspedisi kali ini meliputi Kaimana, Namatota, Arguni, Yeliu, Sauwandarek, dan Waisai. Tim yang terlibat terdiri atas Pejuang Rupiah dari Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Departemen Pengelolaan Uang, serta sejumlah kantor perwakilan BI lainnya.

Selain memberikan layanan penukaran uang melalui layanan ritel dan wholesale, ekspedisi ini juga menghadirkan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi fisik uang, menggunakan Rupiah secara bijak, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap mata uang nasional.

Tidak hanya itu, masyarakat di pulau-pulau yang dikunjungi juga akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui kolaborasi dengan TNI AL.

“Kami juga memberikan edukasi dan sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah serta pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kami berharap kehadiran ekspedisi ini memberikan manfaat nyata, bukan hanya dari sisi layanan keuangan, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Setian turut memohon dukungan Gubernur Papua Barat Daya beserta jajaran pemerintah daerah agar pelaksanaan ekspedisi dapat berjalan lancar, khususnya dalam menjangkau pulau-pulau sasaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ia berharap sinergi antara Bank Indonesia, TNI AL, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mendukung pemerataan layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Mengusung tema “Jelajah Rupiah untuk Kedaulatan Negeri di Timur Indonesia”, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 diharapkan mampu memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar, memperluas literasi masyarakat tentang Rupiah, dan memperkuat kedaulatan negara hingga ke pulau-pulau terluar.

Melalui ekspedisi ini, Bank Indonesia bersama TNI AL menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang lebih merata sekaligus memastikan Rupiah tetap menjadi simbol kedaulatan ekonomi bangsa di seluruh pelosok Indonesia.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi komitmen Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah yang layak edar sekaligus memperluas pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, dalam acara pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Kodaeral Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

Ekspedisi yang berlangsung selama delapan hari, mulai 20 hingga 28 Oktober 2026, ini akan menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan masyarakat di daerah yang memiliki tantangan geografis tetap memperoleh akses terhadap uang Rupiah dengan jumlah cukup, pecahan sesuai kebutuhan, dan kondisi layak edar.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Yusdi Lamatenggo, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan penghargaan kepada Bank Indonesia atas konsistensinya dalam menjaga ketersediaan Rupiah hingga ke wilayah kepulauan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia atas komitmennya dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar hingga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki tantangan geografis,” demikian petikan sambutan Gubernur.

Penghargaan juga diberikan kepada TNI Angkatan Laut atas dukungan, pengamanan, dan kerja sama yang memungkinkan pelayanan negara menjangkau masyarakat di wilayah 3T.

Gubernur menegaskan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat bukan sekadar kegiatan pendistribusian dan penukaran uang, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan mata uang sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Rupiah adalah alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan, identitas bangsa, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Rupiah yang layak edar hingga pulau-pulau terluar memiliki arti strategis bagi persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya dalam sambutan tersebut.

Usai kegiatan di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Gubernur Papua Barat Daya bersama rombongan melanjutkan agenda menuju pelabuhan untuk melepas secara langsung Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang akan bertugas menjangkau sejumlah wilayah kepulauan.

Adapun daerah yang menjadi tujuan ekspedisi meliputi Waisai, Sauwandarek, Kaimana, Pulau Namatota, Pulau Arguni, dan Yeliu. Selama pelaksanaan misi tersebut, tim akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tujuan, khususnya terkait penukaran uang Rupiah dan edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan mata uang nasional.

Pelepasan tim ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan agar masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan dapat memperoleh uang Rupiah yang layak edar. Kehadiran tim juga diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran Rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Tak Hanya Penukaran Uang, Ekspedisi Juga Dukung Pencegahan Stunting

Selain pelayanan keuangan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 juga mendapat apresiasi karena turut mendukung pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan stunting bagi masyarakat di wilayah kepulauan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Perhatian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ibu, anak, dan keluarga, merupakan bagian penting dari pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Dukungan serta kolaborasi lintas sektor seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran negara di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan layanan ekonomi, tetapi juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.

Ia berharap dukungan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, menjaga kesehatan keluarga, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.

Menurutnya, sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh kegiatan ini dan berharap sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat,” tegasnya dalam sambutan tersebut.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Rupiah dengan mengenali ciri keasliannya, merawat uang dengan baik, dan menggunakan Rupiah dalam transaksi di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, dukungan terhadap edukasi kesehatan dan pencegahan stunting dinilai penting untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Kepada seluruh anggota Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Gubernur berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berpesan agar seluruh anggota tim senantiasa mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian,” demikian pesan Gubernur.

Ia berharap seluruh rangkaian ekspedisi pada 20–28 Oktober 2026 dapat berjalan lancar dan aman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah 3T.

Menutup sambutannya, Gubernur kembali menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut atas sinergi dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kerja sama tersebut diharapkan terus berlanjut guna memperluas pemerataan pelayanan publik, meningkatkan akses keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan, mulai dari perundungan (bullying), konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi balap liar.

Pesan tersebut disampaikan saat dirinya bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara bendera hari Senin di MAN Model Kota Sorong, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan setelah Kapolresta terlebih dahulu melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, tepat di depan sekolah tersebut.

Dalam amanatnya, Amry menekankan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus mempersiapkan diri sejak dini melalui pendidikan, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.

“Adik-adik harus fokus belajar, jauhi miras, narkoba, bullying, dan balap liar. Jadilah generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan mampu membawa perubahan positif bagi masa depan,” tegasnya.

Suasana upacara semakin interaktif ketika para siswa diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sejumlah pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi mengenai situasi keamanan di Kota Sorong, penanganan konflik sosial, hingga persyaratan menjadi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Menanggapi pertanyaan terkait isu demonstrasi di Kota Sorong, Kapolresta menjelaskan bahwa kepolisian terus membangun komunikasi dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala suku untuk menyikapi berbagai persoalan dan menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga menyoroti penanganan konflik yang dipicu pemalangan jalan. Menurutnya, penyelesaian persoalan semacam itu perlu mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, serta kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat.

Kepolisian, lanjutnya, harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi akar persoalan dan membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar konflik tidak meluas serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Amry memberikan penjelasan mengenai peluang bagi putra-putri yang ingin menjadi Taruna Akpol. Ia menyampaikan bahwa kesempatan tersebut terbuka bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan harus melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, kemampuan jasmani, serta tahapan seleksi lainnya.

Selain pembinaan karakter, Kapolresta turut mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama bagi para siswa yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

Ia meminta pelajar menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta memanfaatkan fasilitas zebra cross yang tersedia di depan sekolah ketika menyeberang jalan.

“Keselamatan adalah yang utama. Gunakan zebra cross saat menyeberang dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya tindak kriminal, segera hubungi Layanan Polisi 110 yang dapat diakses secara gratis,” ujarnya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi program Polisi Bersama Masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan dialog langsung antara kepolisian dan generasi muda.

Melalui kegiatan ini, Polresta Sorong Kota berharap para pelajar semakin memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, berani menyampaikan persoalan secara bertanggung jawab, serta mampu menjadi pelopor keselamatan, kedamaian, dan perilaku positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Melanesiatimes.com, Maybrat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat untuk masa bakti 2025–2030. Minggu (18/10/2026).

Pendaftaran ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat Tahun 2026.

Ketua Steering Committee (SC) Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat, Matheus Basna, yang juga merupakan anggota DPRK Maybrat, menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan forum konstitusional partai untuk memperkuat organisasi dan mengonsolidasikan seluruh kader.

Menurut Matheus, Musda merupakan agenda lima tahunan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Karena itu, forum tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat kesiapan partai menghadapi tantangan politik ke depan.

“Musda ini merupakan agenda lima tahunan sekaligus forum konstitusional yang diatur dalam AD/ART partai. Forum ini juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat organisasi, mengonsolidasikan struktur dan kader, serta mempersiapkan seluruh elemen partai menghadapi agenda politik, baik di tingkat lokal maupun nasional pada tahun-tahun mendatang,” bebernya.

Ia menilai, konsolidasi melalui Musda penting untuk memastikan seluruh struktur partai tetap solid, proses kaderisasi berjalan dengan baik, serta seluruh elemen Golkar dapat bergerak bersama dalam menjalankan program dan strategi politik partai.

Sejalan dengan agenda tersebut, panitia Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat telah mengumumkan tahapan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat melalui surat bernomor B-01/PAN-MUSDA IV/PG-MBT/VIII/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Sekretaris Steering Committee (SC), Azis Silehu, turut menjadi bagian dari unsur kepanitiaan yang menjalankan tahapan persiapan Musda, termasuk proses pendaftaran bakal calon ketua sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman panitia, pendaftaran bakal calon dibuka pada 20–21 Oktober 2026. Selanjutnya, pengembalian berkas pendaftaran dijadwalkan pada 22 Oktober 2026, bersamaan dengan tahapan verifikasi dan penetapan bakal calon.

Pendaftaran berlangsung di Sekretariat Panitia Musda IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat, Hotel Alfira, Jalan Capitan Herahawer Solossa, Kelurahan Ayamaru, wilayah Mefkajim, Ayamaru, Kabupaten Maybrat.

Pelayanan pendaftaran dibuka pukul 10.00–16.00 WIT. Bakal calon dapat mendaftarkan diri secara langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk.

Sementara itu, pengembalian berkas pendaftaran wajib dilakukan sendiri oleh bakal calon dan tidak dapat diwakilkan. Berkas harus diserahkan paling lambat pukul 17.00 WIT pada 22 Oktober 2026.

Panitia mengimbau seluruh pihak yang berminat mengikuti proses pencalonan agar memperhatikan jadwal serta ketentuan administrasi yang berlaku, sehingga setiap tahapan dapat berlangsung tertib sesuai mekanisme partai.

Pelaksanaan Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan kader, menata organisasi, serta memantapkan kesiapan partai dalam menghadapi dinamika dan kontestasi politik pada masa mendatang.

Dengan demikian, Musda tidak hanya berorientasi pada penentuan ketua baru, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi guna memperkuat peran Partai Golkar di Kabupaten Maybrat.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program Minggu Kasih. Kali ini, kepolisian memberikan edukasi tentang bahaya perundungan atau bullying kepada jemaat Gereja GKI Pengharapan Kabanolo, Kelurahan Matamalagi, Kota Sorong, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIT tersebut dihadiri Pendeta Sina Mangenteno, S.Th., majelis jemaat, serta jemaat gereja, termasuk anak-anak dan remaja.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., M.H., hadir mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H. Ia menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya mengenai pentingnya mencegah perundungan sejak dini.

Wakapolresta menjelaskan bahwa perundungan dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, keluarga, tempat kerja, hingga pergaulan sehari-hari. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Ia menguraikan, perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti memukul dan mendorong, tetapi juga dapat berbentuk ejekan, hinaan, makian, pengucilan, penyebaran rumor buruk, hingga perundungan siber melalui media sosial maupun grup percakapan.

Menurutnya, perundungan tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa. Perilaku tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan ketakutan, serta menghambat perkembangan dan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

“Anak-anak perlu diajarkan untuk berani menyampaikan bahwa dirinya tidak suka diperlakukan secara tidak baik. Berani bukan berarti membalas dengan kekerasan, tetapi berani menolak perundungan dan mencari bantuan kepada orang tua, guru, maupun orang dewasa yang dipercaya,” pesan AKBP Gleen Rooi Molle.

Selain memberikan pemahaman kepada anak-anak, Wakapolresta mengajak para orang tua, pihak gereja, dan seluruh jemaat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak, termasuk melalui perkataan dan tindakan yang baik. Orang tua juga diimbau menghindari kebiasaan menghina atau membanding-bandingkan anak karena dapat melukai perasaan dan merendahkan harga diri mereka.

Wakapolresta turut mengingatkan bahwa tindakan perundungan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pencegahan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak agar kasus perundungan dapat dikenali serta ditangani sejak dini.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyosialisasikan Layanan Polisi 110 sebagai saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meminta bantuan kepolisian secara gratis selama 24 jam, termasuk ketika terjadi gangguan kamtibmas atau situasi yang membutuhkan kehadiran petugas.

“Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jika membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Layanan 110 secara gratis. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Pendeta Sina Mangenteno bersama majelis jemaat menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan edukasi yang diberikan oleh jajaran Polresta Sorong Kota. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan, terutama dengan menyasar kalangan pemuda dan remaja melalui berbagai kegiatan pembinaan di lingkungan gereja.

Menanggapi harapan tersebut, pihak kepolisian menyatakan terbuka untuk mendukung kegiatan pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat. Jemaat maupun pengurus gereja yang membutuhkan kehadiran personel Polri dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada pihak kepolisian.

Melalui program Minggu Kasih, Polresta Sorong Kota terus mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dengan membangun komunikasi, memperkuat kepedulian sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Edukasi mengenai bahaya perundungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, melindungi anak-anak, serta mewujudkan lingkungan keluarga, sekolah, gereja, dan pergaulan yang aman, nyaman, serta bebas dari perundungan.