Blog

Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pemerintah bisa menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 dengan penyelenggaraan yang sehat, menjauhkan politik uang dan mencegah penularan covid-19.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan proses pilkada yang benar akan membuat separuh kegiatan dan perjuangan KPK dalam memberantas korupsi selesai. “Pilkada ini pembersihan korupsi secara struktural,” tegasnya. Proses ini mendorong terpilihnya orang yang berintegritas sebagai kepala daerah. Proses penyelenggaraan pemerintah daerah di tangan kepala daerah yang berintegritas akan bebas dari korupsi.

Ghufron mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers daring (11/9) saat menyampaikan poin rekomedasi bagi pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada serentak. Menkopolhukam Mahfud MD mewakili pemerintah menerima rekomendasi tersebut.

Poin rekomendasi ini merupakan hasil dari seminar internasional bertajuk “Pilkada disaat Pandemi: Melindungi Kualitas Demokrasi dan Mencegah Potensi Korupsi” yang dilakukan pertengahan tahun ini.

Ghufron menyampaikan rekomendasi yang meliputi empat poin, pertama upaya dalam pencegahan korupsi dan kecurangan, kedua menjaga netralitas birokrasi dan mengawasi fungsi pelayanan publik, ketiga menjaga kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada; dan keempat pengadaan barang dan jasa penunjang pilkada yang bebas dari praktik korupsi.

Terkait upaya dalam pencegahan korupsi dan kecurangan dalam Pilkada, Ghufron menuturkan KPU dan Bawaslu harus melakukan kerjasama dengan PPATK dan KPK dalam upaya mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan dimasa Pilkada. “Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya menemukan 82% Pilkada didanai oleh sponsor, maka kita harus mencermati aliran dana dari sponsor tersebut,” jelasnya.

Penyelenggara pilkada juga diharapkan bisa membuat peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada berbasis karakteristik wilayah. “Harus ada pengawasan ketat atas perilaku koruptif terutama dalam penyalahgunaan anggaran dan distribusi bantuan sosial oleh Pemda.” KPK, lanjut dia, menemukan petahana yang memberikan bansos ke masyarakat dan digunakan untuk kampanye terselubung.

Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini, KPK menyampaikan dua rekomendasi yakni pemberian suara melalui mekanisme pemilihan absensi (Absentee Ballot) dan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih harus diutamakan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Ghufron, meskipun sudah dibuka peluang mekanisme e-voting (Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada) namun belum diatur detail dalam UU Pilkada. Dalam mekanisme ini, pemilih boleh memberikan suara melalui pos ataupun mekanisme online. Namun, kesiapan pemerintah untuk melakukan hal ini belum terlihat.

MELANESIATIMES.COM – Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Korupsi politik bahkan dinilai bisa membuat ekonomi negara menjadi bangkrut karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digrogoti oleh koruptor yang berada diarea kekuasaan.

Hal itu diungkapikan ekonom senior Faisal Basri saat kegiatan NGOBRAS atau Ngobrol Santai Antikorupsi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta.

“Tidak ada lagi Check and Balance. Kemudian terjadi systemic corruption, organized corruption dan tiba-tiba nanti ekonomi kita bangkrut,” ujar Faisal.

Menurutnya korupsi politik adalah hal yang sangat menakutkan. Sebab, korupsi tersebut telah melibatkan pembuat keputusan politik dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di milikinya.

“Kita lihat motif korupsi itu yang paling mengerikan. Kelompok-kelompok itu yang mengeruk uang negara tak kenal batas.”

Menurutnya, korupsi politik membuat kaum elit bisa mempengaruhi pemerintah untuk membuka ruang agar terjadi berbagai eksploitasi sumber daya yang justu menguntungkan kaum elit.

Maka dari itu, Faisal menyebutkan bahwa korupsi adalah musuh peradaban. Bukan hanya mengikis peradaban tapi juga membuat sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak bisa menyejahterakan rakyat.

“Pemusatan sumber daya ekonomi berada di segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaan dengan mencari perlindungan atau dukungan politik,” ungkapnya.

Faisal lalu menjelaskan teori yang diperkenalkan Martin Wolf, yaitu rentier capitalism yang menjelaskan bahwa pasar dan kekuasaan politik akan memberikan individu atau pengusaha yang diistimewakan untuk mengeruk uang negara sebesar-besarnya.

Hal itulah yang menurut Faisal menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat atau cenderung lemah. Menurutnya, sudah seharusnya lembaga antirasuah harus kuat dan kokoh demi memberantas musuh bersama, yaitu korupsi. “Lembaga seperti KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

(Humas)

MELANESIATIMES.COM – Demokrasi Politik suda mulai dibangun di kota Tangerang Selatan, untuk melanggengkan narasi Politik yang santun dan damai demi menjaga kenyamanan dan kestabilan nilai demokrasi dimasa Pandemi Covid 19.

Momentum politik kali ini mengajarkan kita untuk berpolitik yang sehat bukan Politik adu domba antara Masyarakat, Ormas maupun Kandidat.

Salah satu Organisasi Masyarakat yang tetap konsisten dan loyal terhadap Masyarakat diseluruh Tanah Air Indonesia adalah Jari 98 yang populer menelaah Politik secara Nasional maupun Internasional.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi dua hari yang lalu melakukan kunjungan silaturahmi dengan Presidium Jari 98 Kakanda Willy Prakarsa, dengan tujuan Menciptakan narasi Politik damai Diwilayah Tangerang Selatan.

Kunjungan Ibu Hj Airin Rachmi dengan Presidium Jari 98 Kakanda Willy Prakarsa bukan terkait persoalan Pemenangan Kandidat, akan tetapi mempererat Silaturahmi antara Walikota Tangerang Selatan dengan Jari 98 Diwilayah Tangerang Selatan.

Kunjungan Ibu Hj Airin Rachmi dengan Presidium Jari 98 bukan saja Dimasa Momentum Pilkada Tangsel, Akan tetapi Semenjak Ibu Airin Rachmi selama menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan kunjungan ini suda lama Dibangun sebelum Airin Rachmi sebagai Walikota Tangerang Selatan.

Presidium jari 98 dan para jajaran Pengurus nya dengan Santun menyapa dan menerima kunjungan Ibu Airin Rachmi dikediaman Rumah Presidium Jari 98 Kakanda Willy Prakarsa, dalam kunjungan tersebut adalah untuk membangun Kekonsitenan dan Kestabilan Pada warga Tangerang Selatan Untuk tetap Menjaga Kerumunan Nilai-nilai Demokrasi Pada Pilkada Kali ini.

Tegas Presidium Jari 98 Kakanda Willy Prakarsa Terkait Pilkada Kali ini di Tangerang Selatan yakni Tetap Taat Dan konsisten melakukan Aktivitas apapun dimasa Pandemi Covid 19, dengan menjaga Protokol Kesehat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal demikian diatas Menerangkan bahwa, selama ini Presidium Jari 98 belum Mengambil langkah dan Sikap Politik mepada Kandidat Walikota Tangerang Selatan di Pilkada Serentak kali ini di wilayah Tangerang Selatan.

Kunjungan Ibu Hj Airin Rachmi dengan Presidium Jari 98 bukan berarti Sikap Politik Presidium Jari 98 suda final kepada salah satu kandidat walikota yang diusung dan dipegang oleh Ibu Airin Rachmi.

Akan tetapi kunjungan tersebut merupakan bentuk bimbingan dan sosialisasi Pilkada damai kepada masyarakat Tangerang Selatan dibawah Koordinasi dan kontrol Presidium Jari 98 Kakanda Willy Prakarsa.

(Ali Akbar: BPL PB HMI)

MELANESIATIMES.COM – Masih ingat slogan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang lantang disuarakan pada pilkada lalu?

Mereka memiliki slogan khas yang menjadi identitas mereka, yakni Maju Kotanya Bahagia Warganya. “Hanya Slogan semata”.

Namun faktanya ; Ada dua peristiwa dan kebijakan Anies Rasyid Baswedan tidak membuat Warga DKI Jakarta bahagia sesuai dengan slogannya.

Pertama terkait dengan penahanan COVID19 yang tidak serius oleh Gubernur DKI Jakarta hingga datangnya Kebijakan PSBB jilid dua. Baca https://melanesiatimes.com/2020/09/13/jakarta-psbb-fakta-anies-baswedan-panen-benih-yang-sudah-di-tanam/

Kebijakan ini membuat warga DKI Jakarta Panik. Karena persoalan ekonomi keluarga mereka yang tidak sehat selama masa Pandemi.

Apalagi Anies dengan kepanikannya dan akhirnya ia memutuskan akan mengumumkan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta pada Minggu (13/9/2020) pukul 16.00 WIB.

Pengumuman akan dilakukan dari Graha BNPB Jakarta Pusat pukul 16.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui media sosial Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan BNPB. Makin tidak bahagia warga ketika ini terjadi.

Kedua – Selain PSBB yang akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 besok.

Kita kembali reviuw kebelakang, pada Januari 2020. Jakarta benar-benar lumpuh. Tak ada yang luput dari banjir. Kondisi ini pun akan berlanjut hingga 4 Januari sesuai perkiraan cuaca yang dilansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lalu apa langkah yang bisa dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan?

Sejauh ini tak bisa berbuat banyak. Konsep naturalisasi yang diterapkan pun hanya sekadar teori belum terlihat secara nyata. Lalu kemana, tagline ”Maju Kotanya, Bahagia Warganya” yang diusung Anies Baswedan saat Pilkada DKI. (KopiPahit)

MELANESIATIMES.COM – COVID19 meroket Anies Baswedan Kembali Terapkan PSBB Total. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya meroketnya COVID – 19 di DKI Jakarta, hingga membuat Gubernur Anies kaget dan melakukan kebijakan PSBB yang dibilang sedikit RADIKAL dari sebelumnya.

“Anies tidak boleh kaget dengan meningkatnya COVID19 saat ini. Adanya peningkatan ini wajar – wajar saja, karena, sesuatu kejadian tidak ujuk – ujuk simsalabim.”

Meroketnya COVID 19 ini adalah akibat dari benih yang telah ditanam oleh Anies sendiri. Apa saja yang sudah ditanam?

Berikut ini adalah benih yang sudah ditaburkan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) :

Pertama Anies Baswedan bebaskan Cafree Day :
https://nasional.kompas.com/read/2020/06/24/09260641/kata-ahli-soal-car-free-day-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all

Anies Baswedan sendiri ikut bersepeda dan mengajak warga bersepeda ditengah Pandemi ; https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200616164607-20-513942/anies-ajak-warga-jakarta-bersepeda-selama-pandemi-corona

Demo Buruh dibiarkan oleh Anies Baswedan ; https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/08/25/112508/tolak-ruu-cipta-kerja-dan-phk-di-tengah-pandemi-buruh-geruduk-dpr-lagi

Lebih parahnya lagi, adanya Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi :

Deklarasi KAMI, Koalisi Milenial: Kenapa Gubernur DKI Diam? | Republika Online Mobile – https://republika.co.id/berita/qff897409/deklarasi-kami-koalisi-milenial-emkenapa-emgubernur-dki-diam

Anies juga diam seribu bahasa terkait kerumunan pada aksi di DPR RI : Massa Demo Tolak RUU HIP di Tengah Pandemi Covid-19

Klik untuk baca:http://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/24/17051141/massa-demo-tolak-ruu-hip-di-tengah-pandemi-covid-19-ini-alasannya

Anies biarkan kerumunan di DKI Jakarta ; https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200429173510-37-155338/terungkap-laporan-kerumunan-orang-meningkat-saat-psbb

Kelompok – kelompok yang melakukan aksi ini adalah bagian dari pendukungnya utama Anies Rasyid Baswedan, akhirnya Anies takut menegur atau melarang mereka. Gubernur kok begitu?

Ini adalah salah bentuk tidak tegasnya Gubernur DKI Jakarta.  “Sangat jelas Anies sengaja menanam BENIH CORONA dan saatnya pula Ia (Anies Baswedan) menuainya.

Jadi kini saatnya Rakyat dan DPRD serta DPR RI evaluasi Anies. Karena hal ini adalah salah bentuk ketidaktegasan serta tidak seriusnya Gubernur DKI Jakarta  Anies Rasyid Baswedan yang tidak ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Melanesiatimes.com – Pernikahan dengan protokol kesehatan berlangsung di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9) sore. Tepat dua hari sebelum rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta, Senin (14/9).

Adalah pernikahan putra tokoh Jakarta Selatan, Syarief Hidayatulloh, Febhy Rian Sayoga yang berlangsung di kediaman mempelai pria di Jalan H. Niih Nomor 32 Kel Ragunan, Pasar Minggu, Jaksel.

Hadir Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali, pendiri Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Hamdan Zoelva, Ketua Umum DPP GPMI KH. Aselih Ridwan, Ketua Dewan Masjid DKI Jakarta K.H Ma’mun Al-Ayyubi, Bupati Kepulauan Seribu H Juanidi, Habib Novel Bamukmin, dan sejumlah tokoh masyrakat serta direksi BUMD DKI Jakarta.

Akad nikah putra Ketua GPMI Jakarta Raya ini berlangsung khidmat. Tak banyak yang datang. Hanya keluarga dan tamu khusus. Iring-iringan keluarga baik calon pengantin pria dan perempuan, tak berhimpitan. Ada jarak satu dengan yang lain.

Sebelum masuk lokasi resepsi, tamu diminta cuci tangan dengan sabun oleh petugas panitia. Tamu wajib memakai masker dan tak boleh melepasnya selama di lokasi akad yang berlangsung di halaman terbuka di belakang rumah. Selain itu, tamu sebelumnya dicek suhu tubuhnya. Bagi yang suhunya di luar normal, tidak diperkenankan masuk ke area. Bagi yang suhunya aman, tamu diberi stiker bertuliskan Body Temperature Check di bajunya.

Di dalam, tempat duduk diberi jarak. Meja untuk akad pun, tempat duduknya berjarak sesuai aturan. Petugas dengan berseragam hitam, memakai faceshield, berkali-kali memberi peringatan untuk jaga jarak kepada para tamu dan keluarga. Sebelumnya, rumah untuk resepsi disemprot disinfektan.

Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali mengungkapkan, acara ini adalah salah satu prosesi akad nikah yang berlanhsung sesuai dengan protokol kesehatan.

“Mulai jaga jarak, tamu diperiksa suhu tubuhnya, wajib memakai masker. Bahkan mempelai pria dan wanita memakai sarung tangan. Saya kira ini salah satu proses akad nikah yang sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Marullah usai menjadi saksi nikah.

Mengenai PSBB ketat Senin (14/9) besok, Marullah menyatakan, masih dalam pembahasan lebih lanjut. “Masih dibahas aturannya, bagaimana penerapannya nanti,” kata Marullah.

Sementara Hamdan Zoelva, menyatakan, meski berlangsung di tengah pandemi, dan tak banyak tamu yang datang, tidak mengurangi kekhidmatan acara akad nikah. “Di tengah pandemi ini tetap khidmat. Dilakukan dengan aman sesuai protokol kesehatan,” kata Hamdan. ***

MELANESIATIMES.COM – Jumat 11 September 2020. Standing position partai baru yang didirikan Amien Rais dan koleganya ada perbebedaan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan Amien Rais dan sejumlah tokoh. PAN berasaskan Pancasila dan besifat terbuka, majemuk, berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis dan agama. PAN tidak menjadikan islam sebagai asas tapi agama menjadi landasan perjuangan PAN.

Berbeda dengan PAN, Amien secara tegas memastikan partai yang ia dirikan berasaskan Islam meskipun ada tambahan “Rahmatan Lil alamin” di belakang.

Islam rahmatan lil alamin (menjadi rahmat bagi semesta) dipilih menjadi asas partai seolah ingin menunjukkan identitas partai yang didirikan Amien adalah partai islam yang moderat.

Dengan demikian, standing position partai baru yang didirikan Amien dan koleganya termasuk dalam golongan partai islam. Jika demikian, maka dalam merebut suara di pemilu nanti, partai baru yang didirikan Amien akan berebut ceruk pemilih islam dan bersaing dengan partai berhaluan islam lainnya. Dengan posisi seperti itu, partai baru bentukan Amien sulit untuk berkembang lebih besar. Mungkin Amien berharap dapat merebut suara dari basis Muhammadiyah secara signifikan dan berharap dukungan dari golongan umat islam lainnya. Tetapi nampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, basis pemilih Muhammadiyah menyebar ke sejumlah partai. Sebagian preferensi pemilih Muhammadiyah menyalurkan aspirasinya ke PAN, sebagian lagi ke partai lain dimana sejumlah partai juga mengakomodir tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tentu saja dapat menyedot suara Muhammadiyah.

Pun demikian umat islam yang tergabung dalam nahdlatul ulama (kalangan nahdliyin), Persis, LDII dan lain-lain telah menjadi rebutan sejumlah partai, tidak hanya partai islam tapi juga partai nasionalis. Oleh karenanya, partai baru besutan Amien Rais harus bekerja keras untuk merebut ceruk pemilih yang sudah “terkavling” itu. Salah satunya, perlu membuat deferensiasi yang membedakan dari yang lain. Jika gagal membangun deferensiasi yang dapat menarik simpati, maka sulit bagi Amien Rais dan koleganya meloloskan partainya ke senayan.

Dari situ, nampaknya Amien sengaja mengambil posisi diametral dan non kompromis dengan pemerintahan Jokowi, sebagai salah satu pembeda. Sikap politik dan pemikiran Amien berpotensi akan mendominasi gerak partai tersebut. Sehingga Ibarat kapal kemana akan berlabuh, akan tergantung kepada nahkodanya, yaitu Amien Rais. Namun, menggantungkan kepada sosok Amien Rais ada plus minusnya. Plusnya mungkin masih bisa menampung suara yang kecewa dengan PAN pimpinan Zulkifli Hasan dan sebagian suara yang tidak puas dengan pemerintahan dan keadaan saat ini. Sedangkan minusnya adalah menurunnya pamor Amien Rais dan meningkatnya sentimen negatif terhadap sosok yang menjadi salah satu lokomotif reformasi tersebut.

Penulis : Karyono Wibowo : Pengamat Politik

MELANESIATIMES.COM – Polemik yang terjadi ditubuh Himpunan Mahasiswa Islam (Majelis Penyelamat Organisasi), HMI MPO Cabang Jakarta kini jadi perbincangan hangat dilingkup para kader dan alumni HMI MPO Cabang Jakarta.

Sebab menurut Muhammad Nur Kelrey selaku Sekretaris Umum HMI MPO Cabang jakarta mengatakan “agenda yang katanya Konferensi itu diluar dari pada agenda HMI Cabang Jakarta sebab hingga hari ini pengurus cabang belum menunjuk atau memberikan SK kepada Stering Comite Konferensi HMI MPO Cabang Jakarta yang ke 58 tersebut. Lagi pula ada surat dari beberapa komisariat yang masuk kepada pengurus cabang terkait dengan penundaan acara konferensi HMI MPO Cabang Jakarta ke 58 tersebut oleh sebab itu kami menunda acara konferensi HMI MPO cabang jakarta yang ke 58 tersebut” tegas Ahmad

Soal agenda yang dilakukan oleh kawan-kawan itu kami tidak mengetahui karena entah apa dasar mereka melakukan kegiatan tersebut. Selaku pengurus sah HMI MPO cabang jakarta, kami sangat sayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Lebih parah lagi, oknum tersebut mendesain acaranya, mengatasnamakan Konferensi HMI MPO Cabang Jakarta ke 58. Tegas Ahmad

Setiap saat kami pengurus cabang harus menjawab serta mengklarifikasi pertanyaan dari kawan – kawan komisariat dan senior – senior cabang jakarta. “Teman – teman banyak yang mempertanyakan legalitas dari agenda tersebut, pasalnya agenda tersebut tidak dihadiri oleh para pengurus cabang dan yang hadirpun dipertanyakan apakah itu kader atau oknum alumni HMI MPO Cabang jakarta. “Kalau itu mereka katakan Konferensi ya mungkin itu Konferensinya para alumni.”

Untuk diketahui, terkait agenda konfercab. “Insyaallah, kalau SC sudah kami bentuk dan memberikan SK kepada kader yang akan ditunjuk sebagai SC, pasti kami akan segera umumkan. Sekali lagi untuk agenda Konferensi ke 58 akan kami sampaikan kepada semua kader Komisariat dan Pengurus Cabang Jakarta.

MELANESIATIMES.COM – PILKADA serentak kembali dilanjutkan setelah Indonesia menghadapi masa transisi. Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia tentu menjadi perhatian tersendiri bagi semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana tidak, perhelatan pemiliihan kepala daerah terhenti akibat dampak dari Virus yang mewabah Nusantara. Tahapan Pilkada yang terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, sehingga penyelenggara-pun mengatur ulang tahapan Pilkada di 270 daerah, termasuk untuk waktu pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam rangka menyambut perhelatan politik daerah di masa transisi tersebut, Fandi G seorang tokoh pemuda asal Jayapura memiliki harapan besar atas terselenggaranya Pilkada tahun ini.

“di masa transisi seperti sekarang ini, tentu selaku pemuda saya mengharapkan perubahan dapat dihasilkan oleh pemimpin yang nantinya terpilih di Pilkada mendatang”. Harapnya

Pesan disampaikan saat diwawancara oleh Reporter HMINEWS.id via WhatsApp Mesanggernya. Senin, (07/09/ 2020.)

Fandi pun melanjutkan, “pemimpin yang nantinya terpilih harus bisa membuktikan janji-janji di daerah pemilihannya masing-masing, jangn hanya mengobral janji tanpa ada solusi”. Tandasnya

Fandi yang menjabat sebagai Ketua Komisi Politik di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) berharap penuh kepada semua paslon yang nantinya akan bertanding pada perhelatan Pilkada 2020 mendatang.

“Tidak muluk-muluk harapan saya, menepati janji dan berpihak kepada rakyat itu sudah cukup bagi saya, minimal ketika terpilih nanti bisa meringankan beban rakyat ditengan suasana pandemi seperti sekarang ini”. Tutup Fandi G. (HN)

MELANESIATIMES.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Cabang Jakarta, dengan tegas menyatakan bahwa, tidak perna mengakui Afandi Ismail sebagai ketua Umum PB HMI MPO. Karena dianggap Inkonstitusional. TITIK

Pernyataan ini adalah bentuk komitmen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Cabang Jakarta sejak awal dan terus komitmen dan tegak lurus dengan pernyataan tersebut.

Dengan tegas pula, HMI MPO Cabang Jakarta hanya mengakui Saudara “Ahmad Latupono sebagai Ketua Umum PB HMI yang resmi dan konstitusional.”

Namun menjelang Konfrensi Cabang HMI MPO Cabang Jakarta ke 58, terjadi klaim yang membuat gerah Pengurus HMI MPO Cabang Jakarta. Ada oknum yang ingin merusak atau memecah belah HMI MPO Cabang Jakarta.

Dengan adanya kegerahan serta ingin menjaga sinergitas antar cabang dan pengurus dibawah nya (Komisariat), maka, dengan tegas Pengurus HMI MPO Cabang Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut ;