Blog

MELANESIATIMES.COM – Kerukunan Keluarga Besar Ambalau (KKBA) Jakarta adalah wadah lembaga perkumpulan masyarakat Ambalau yang bertempat tinggal di Ibukota negara, Jakarta.

Wadah ini dibentuk sudah sejak dulu, namun mengalami kefakuman.

Kemudian kembali diaktifkan pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui musyawarah yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat Ambalau di Jakarta.

Peserta musyawarah pada pertemuan tersebut terdiri dari Mahasiswa, Wirausaha, praktisi Hukum (lawyer) bahkan melibatkan beberapa politisi senior di Ibukota.

Kendati musyawarah ini dihadiri sejumlah politisi senior, anggota KKBA menyatakan dengan tegas untuk tetap menyandingkan Independen sebagai sifat dan sikap dari perhimpunan “Orang Saudara” KKBA ini.

Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Ketua Umum KKBA terpilih, Rajamin Soulissa bahwa KKBA tetap merupakan lembaga independen dan tidak ada afiliasi dengan partai politik atau kepentingan politik.

Rajamin pun menyinggung soal kepentingan politik di Kabupaten Buru Selatan Desember mendatang.

Menurutnya, soal kepentingan politik di Bursel adalah merupakan hak setiap individu sebagai warga negara yang dijamin UU.

“Kepentingan politik Buru Selatan, saya kira adalah hak setiap anak bangsa. Kita tidak memiliki hak untuk membatasi ataupun mengarahkan untuk berpolitik kepentingan”

Rajamin yang juga sebagai praktisi hukum (lawyer) menyampaikan solidaritas, persatuan dan kerukunan masyarakat Ambalau di Jakarta merupakan hal penting ketimbang politik kekuasaan yang memisahkan.

Ia berharap, kedepan KKBA dapat menjadi lembaga independen tanpa intervensi kepentingan demi menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat Ambalau di Jakarta.

MELANESIATIMES.COM – Safari penyaluran bantuan kemanusiaan, Calon Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming berlanjut di Danukusuman, Serengan, Kamis (27/8). Gibran menyapa ramah warga yang menyambut.

Ketua RW 08, Achmad Dahlan, menyampaikan terima kasih kepada Gibran dan rombongan yang hadir,

“Terima kasih Mas Gibran dan rombongan sudah hadir di tempat ini. Kondisi warga kami memang begini. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mas Gibran yang telah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Lebih-lebih di kondisi pandemi Corona seperti ini. Insya Allah warga RW 08 bersih terus dan sehat,” ujarnya.

Gibran kemudian menyerahkan sembako secara simbolis kepada perangkat RT dan perwakilan warga. Sejumlah warga mengajak salaman. Namun Gibran menolak dengan sopan untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Mohon maaf belum boleh salaman dulu, nggih,” ujar Gibran.

Warga antusias dengan kedatangan Gibran. Beberapa orang mengajak selfie. Ada juga warga yang meneriakkan, “Hidup, Gibran!!!” dengan lantang.

Gibran dan Ketua RW melakukan pembicaraan usai pembagian sembako.

“Bapak Jokowi dulu waktu 2004 pernah blusukan ke sini dan mampir salat di Masjid kampung ini,” kisah Achmad Dahlan.

Gibran sendiri sebelumnya juga pernah blusukan untuk kali pertama di lokasi tersebut. Dulu Gibran sempat menjenguk Achmad Dahlan yang sedang sakit.

“Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Maturnuwun, Mas Gibran. Dulu sudah jenguk saya.”

Sementara itu Sri Lestari, warga RT 02/RW 8 Danukusuman menyatakan senang dengan sosok Gibran.

“Saya seneng. Dulu Bapaknya juga pernah datang ke sini,” kata Sri. Sri pun mendoakan agar Gibran terpilih menjadi Wali Kota. “Semoga bisa jadi Wali Kota, bisa memperbaiki Kota Solo,” tandasnya.

#PDIPerjuangan
#GibranTeguh
#Blusukan

Melanesiatimes.com – Dalam masa pandemi Covid-19 semua siswa tidak bersekolah seperti biasa sehingga cara belajar menyesuaikan dengan daring atau lewat internet. Namun tidak semua siswa mampu membeli gawai atau gadget (smartphone).

Hal tersebut memdorong Pemerintah Kota Surakarta untuk membantu memberikan gawai pintar bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Wali Kota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo didampingi Wakil Wali Kota, Dr. Ahmad Purnomo, Apt dan Sekda Surakarta Ir. Ahyani, MA, Minggu (30/8) secara simbolis memberikan bantuan smartphone pada 100 siswa kurang mampu di sela-sela Peluncuran Program Dalan Slamet (Dolanan Lalu Lintas Lan Sinau Keselamatan lan Ketertiban), sebuah pembelajaran lalu lintas bagi anak Sekolah Dasar dengan permainan interaktif.

Wali Kota berharap bantuan tersebut hanya digunakan sebagai sarana pendukung belajar siswa yang kurang mampu sehingga tidak ketinggalan dalam pembelajaran secara daring.

“Anak-anakku sekalian, gunakanlah HP hanya untuk belajar dan jangan gunakan untuk chating atau hal yang tidak bermanfaat. Gunakankan HP untuk mendukung belajar kalian,” kata Wali Kota.

Lebih jauh, Walikota Rudyatmo meminta supaya para siswa penerima bantuan untuk selalu bersyukur pada Tuhan dan suka berbuat baik pada sesama dengan tidak memandang suku, agama, ras dan golongan.

Bantuan gawai untuk mendukung belajar secara daring tersebut merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah pihak yang peduli pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Surakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Etty Retnowati, SH, MH menjelaskan bantuan gawai sebanyak 1500 buah ditargetkan sampai bulan Oktober sudah rampung.

“1500 smartphone yang diberikan untuk siswa dari 27 sekolah negeri dan 49 sekolah swasta se-Surakarta. Penyalurannya terlebih dulu dirangking yang paling membutuhkan. Selain itu juga ada bantuan kuota internet sebanyak 45 GB,” tuturnya.

#PDIPerjuangan

MELANESIATIMES.COM – Politisi PDI Perjuangan beranggapan bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh KAMI saat ini merupakan upaya dan tindakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta adalah istilah polutik, dalam istilah yuridis adalah makar.

“Silahkan pelajari dengan seksama pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh KAMI selama ini, tapi yang utama baca Maklumat Makar,” kata Kapitra Ampera, Sabtu (29/8/2020)

Menilik pada aktor penggagas serta tuntutan yang disampaikan, kelompok ini sarat dengan tujuan politik yang dibungkus dengan gerakan moral. Hal demikian tergambar dari pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan KAMI adalah orang-orang, baik politikus ataupun non politikus yang aktif menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Suasana politik yang amat kental juga diakui oleh berbagai pihak diantaranya Duta Besar Palestina dan Meutia Hatta yang telah dijebak hadir dalam deklarasi.

“Gerakan ini dapat diduga sebagai upaya untuk membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif, guna menjatuhkan pemerintahan yang sah,” katanya.

Kapitra sangat menyayangkan bahwa gerakan yang berlandaskan moral ini malah tidak bermoral karena memanfaatkan bencana Pandemi Covid-19 sebagai tanjakan politik, alih-alih bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi penyebaran, dan memberikan ketentraman kepada masyarakat.

“Kelompok ini malah membangun pandangan negatif terhadap pemerintah bahkan membentuk kumpulan-kumpulan di masa pandemi yang berpotensi menimbulkan penyebaran wabah,” katanya.

Kapitra minta, KAMI jangan menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk memprovokasi rakyat, sehingga muncullah ujaran kebencian (hate speech), prasangka negatif, unjuk rasa (people power), yang tujuan akhirnya mengganti pimpinan tertinggi negara/menjatuhkan pemerintahan.

MAKLUMAT MAKAR

Kapitra Ampera juga mencatat khusus soal Maklumat KAMI khusunya butir ke 8 yang berbunyi: “menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannga serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.”

Menurutnya, tuntutan kepada Presiden dan mendesak lembaga MPR, DPR, DPD, serta MK, yang dilakukan KAMI bukan merupakan proses dari impeachment yang diatur pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

“Jika KAMI murni merupakan gerakan moral, mengapa terdapat rencana pemakzulan Presiden pada maklumatnya?. Artinya, tak terbantahkan ada tujuan dan agenda kudeta terhadap pemerintahan yang sah dalam tubuh Gerakan Politik KAMI,” katanya.

Menurutnya, jika kudeta dikenal dalam istilah politik, maka makar merupakan istilah yuridisnya.

Kapitra merinci, makar pada pasal 107 KUHP disebutkan sebagai perbuatan menggulingkan pemerintah yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Para pakar hukum menyebutkan bahwa pada delik makar, niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah mendekati delik yang dituju (voluntas reputabitur pro facto) adalah cara inkonstitusional yang menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar.

“Sehingga, dapat diduga tujuan dari gerakan ini tidak lain dari pada upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling), dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional,” karanya. (*)

Melanesiatimes.com – SIARAN PERS
NOMOR: 157/SP/VIII/BKIP/202 : Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) pada Jumat, (28/8). Dirinya mengatakan YIA merupakan bandar udara terbaik di Indonesia dengan pengerjaan dan desain interior yang bagus.

“Alhamdulillah pembangunan Bandar Internasional Yogyakarta telah selesai 100 persen. Dan ini dikerjakan sangat cepat hanya selama 20 bulan, cepat sekali. Terima kasih PT. Angkasa Pura I dan PT PP yang telah mengerjakan dengan baik dan membuat YIA menjadi bandara terbaik di Indonesia saat ini,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga memaklumi kondisi bandara saat ini yang masih belum ramai karena dampak pandemi. Namun dirinya yakin setelah adanya vaksin, YIA akan menjadi bandara paling ramai.

“Kita tahu saat ini kita masih dalam pandemi sehingga kalau belum ramai saya maklum. Tapi begitu sudah mulai ada vaksin saya yakin bandara ini akan menjadi bandara paling ramai”, ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan telah diresmikannya Bandara Internasional Yogyakarta diharapkan dapat membantu menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Hal ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Kawasan wisata Candi Borobudur merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga konektivitas antarmoda dari Bandara YIA menuju candi Borobudur harus ditingkatkan dengan memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 dan menciptakan masyarakat yang aman dan produktif.

Kementerian Perhubungan telah memastikan adanya dukungan transportasi antarmoda untuk memudahkan pergerakan penumpang dari Bandara menuju kota Yogyakarta dan destinasi wisata dengan menyediakan Angkutan Pemadu Moda Damri, SetelQu, taksi bandara, taksi online dan kereta api melalui stasiun Wojo (sekitar 10 menit dari Bandara). Kedepannya, jalur kereta akan langsung masuk ke dalam area Bandara.

“Dengan adanya konektivitas antarmoda ini kami harap dapat memulihkan perekonomian nasional dengan menarik lebih banyak wisatawan ke Yogyakarta. Kami optimis kedepannya Bandar Udara Internasional Yogyakarta mampu memberikan dampak/multiplier effect positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta sekitarnya dan Indonesia pada umumnya,” jelas Menhub.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada PT. Angkasa Pura I yang menyediakan area tenant di Bandara YIA untuk UMKM seluas 1.500 m² di dalam terminal yang dapat menampung 300 UMKM dan area seluas 880 m² di Gedung Penghubung yang dapat mengakomodir 170 UMKM. Area tenant tersebut diberi nama Pasar Kotagede.

“Saya mengapresiasi adanya perhatian kepada UMKM sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan membantu upaya pemulihan ekonomi nasional. Saya harap UMKM ini dapat menjual barang khas Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga dapat menarik perhatian para turis. Selain mendapatkan keuntungan sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke turis mancanegara,” tutur Menhub.

Sebagai pengganti Bandara Adisutipto Bandar Internasional Yogyakarta (YIA) memiliki Terminal Penumpang dengan luas sebesar 219.000 m2 yang dapat melayani 20 juta penumpang per tahun Dengan nilai investasi sebesar Rp. 10,08 Triliun. Untuk fasilitas sisi udara, runway bandara ini memiliki dimensi 3.250 m x 45 m dengan nilai PCN 93 F/C/X/T sehingga dapat melayani pesawat terberat seperti Boeing B-777 dan pesawat terbesar seperti Airbus A380.

Bandar Udara Internasional Yogyakarta saat ini melayani 20 rute domestik dan 2 rute internasional yaitu Singapura dan Kuala Lumpur serta memiliki potensi yang besar untuk menambah rute domestik (Manado, Kupang, Labuan Bajo) dan rute internasional seperti Jeddah, Madinah, Sydney, Melbourne, Hong Kong dan Bangkok.

Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta ini mendapatkan penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai Bandar Udara dengan pengoperasian tercepat. Meskipun dibangun dan dioperasikan dalam waktu yang cepat, yang membanggakan adalah pembangunan bandara ini mencatat 16 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja sehingga mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Guna mendukung operasional Bandar Udara Internasional Yogyakarta dari sisi layanan navigasi penerbangan, Perum LPPNPI membangun Gedung ATC Tower, Gedung Administrasi dan Gedung Operasional pada lahan seluas 15.651 m2 dengan nilai investasi sebesar Rp. 87,1 Milyar. Untuk Gedung Tower ATC dibangun setinggi 39,5 m (8 lantai) dan dilengkapi fasilitas seperti Tower Set, Radar Monitoring, Radio VHF, Telepon Direct Speech dan ATIS.

Dalam aspek keselamatan, desain struktur bandara didesain untuk mitigasi terhadap gempa, tsunami, likuifaksi, erupsi abu vulkanik dan banjir dengan melibatkan panel ahli dari Jepang dan Tim Pakar Akademisi UGM, ITB, ITS dan UNDIP. Pada bandara ini juga dilengkapi bangunan Crisis Centre.

Untuk meningkatkan kenyamanan, pelayanan dan memberikan experience kepada pengguna jasa bandar udara, desain Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Yogyakarta mengusung konsep kearifan lokal dengan melibatkan 46 seniman lokal DIY untuk pekerjaan Art Work antara lain filosofi ornamen kepala kolom lantai 3 adalah Ronce Melati dan ornamen
dinding adalah Bunga Wijaya Kusuma yang merupakan kearifan budayaJawa terutama Yogyakarta.

Turut hadir mendampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Tohir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Dirut AP 1 Faik Fahmi. (LKW/MM/LA/RK)

#PenghubungIndonesia

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MELANESIATIMES.COM – Dana OTSUS Jilid II banyak mendapatkan menolakan dan dukungan dari berbagai kalangan baik di Daerah maupun Pusat.

Namun di ditengah aksi penolakan terhadap Otsus Jilid II,ada kabar baik datang dari Wakil Ketua DPRD Kaimana, Kasir Sanggei, sebagaimana direlease dilamaan Kabartriton.net. Senin (24/8/2020).

Putra asli Papua ini menegaskan bahwa, dana Otsus selama ini telah mendorong pergerakan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan sarana, serta prasarana di berbagai sektor, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Katanya

“Secara jujur saya mau katakan, Otsus ini telah memberikan banyak manfaat bagi pembangunan di atas Tanah Papua. Tidak ada orang yang bisa pungkiri itu. Karena saya mengalaminya sendiri, semenjak saya menjabat sebagai Kepala Kampung,” tegasnya.

“Salah satu contoh untuk pendidikan, dana Otsus ini, saya gunakan untuk beasiswa bagi anak sekolah di kampung. Mereka sudah menyelesaikan studinya, dan sudah kembali, ada sekitar 3 sampai 4 orang. Ini sebuah bukti, bahwa Otsus telah memberikan banyak manfaat bagi Tanah Papua,” tegasnya.

Selain tanggapan yang sangat positif diatas. Pelu dicatat bahwa Otsus secara total belum memberikan dampak manfaaf bagi warga. Namaun terpenting adalah Dana Otsus Jilid I wajib dievaluasi total. Hal ini penting agar Otsus Jilid II ini benar – benar memberikan dampak maanfaat bagi semua warga Papua dan Papua Barat.

MELANESIATIMES.COM – Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI (2015-2020) yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, menegaskan bahwa untuk melawan ideologi transnasional yang saat ini berkembang di Indonesia diperlukan kerja konkrit di segala bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, sampai bidang budaya. Jika nasionalisme dan sistem demokrasi yang sekarang dianut bangsa Indonesia tidak membuahkan hasil nyata yang mensejahterakan apalagi membahagiakan rakyat, dikhawatirkan rakyat akan menoleh pada ideologi lain sebagai alternatif, misalnya ideologi transnasional yang mengusung konsep negara khilafah.

‘’Jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita membuat kampung-kampung tangguh yang di dalamnya terdapat gotong royong saat bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19, rakyat akan merasakan langsung manfaat gotong royong yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Inilah yang saya maksud salah satu bentuk kerja konkritnya. Jika hal tersebut dirasakan banyak masyarakat, mereka tak akan lagi tertarik pada ideologi lain termasuk transnasionalisme yang dikampanyekan para pengusung paham negara khilafah,’’ tandas Ahmad Basarah saat membuka sekaligus memberi kata sambutan dalam Rakernas Persatuan Alumni GMNI secara virtual, Sabtu (29/8/20).

Tampil juga sebagai pembicara dalam Rakernas yang berlangsung sejak 29 – 30 Agustus 2020 itu antara lain Wakil Ketua BPIP, Prof. Dr. Haryono, Kepala BPHN Kemenkumham, Prof. Dr. HR Benny Riyanto, Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, serta Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Dr. Bayu Dwi Anggono.

Menurut Ahmad Basarah, jika bangsa Indonesia pandai menjaga memori mereka tentang sejarah bangsa, sesungguhnya tak ada alasan lain buat mereka untuk lari dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut catatan sejarah di tanah air, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya sudah tumbuh dan mengakar di tengah nenek moyang bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila sebagai ideologi dilahirkan pada 1 Juni 1945.

‘’Karena itu, faktor penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh suatu bangsa dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara mereka dari kehancuran adalah menjaga sejarah bangsa itu sendiri. Kaburnya sejarah suatu bangsa dan suatu negara akan menghancurkan bangsa dan negara itu sendiri,’’ tegas Sekretaris Jenderal GMNI periode 1996 – 1999 itu.

Untuk memperkuat argumentasinya, Ahmad Basarah mengutip Sun Tzu yang menyebutkan bahwa untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak perlu dengan mengirim pasukan perang yang besar, tapi cukup dengan menghapus pengetahuan mereka atas sejarah kejayaan leluhur mereka. ‘’Jika suatu bangsa melupakan sejarah berdirinya negara mereka sendiri, tak akan lama, bangsa dan negara itu akan mengalami kehancuran,’’ tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menambahkan, ada tiga cara bisa dilakukan untuk melemahkan sekaligus menjajah suatu negeri; pertama dengan mengaburkan sejarah bangsa itu sendiri, kedua dengan menghancurkan bukti-bukti sejarah bangsa, dan ketiga dengan memutuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur mereka bodoh dan primitif.

‘’Soal menjaga dan merawat sejarah bangsa ini penting dilakukan oleh kaum nasionalis yang aktif di GMNI. Mereka tak boleh berhenti mengkaji sejarah bangsa sendiri sebagai bentuk menjaga kewaspadaan nasional demi keutuhan NKRI yang kita cintai,’’ tegas Ahmad Basarah, di Jakarta.

Senada dengan Ahmad Basarah, Prof. Dr. HR Benny Riyanto mengatakan memori kolektif bangsa tentang sejarah Pancasila harus terus dihidup-hidupkan. Kerja besar ini penting, kata dia, karena dalam suasana politik yang normal seperti saat ini saja sulit sekali mengajukan perundang-undangan yang bermuatan Pancasila untuk diterima, apalagi jika dalam waktu 20 – 30 tahun mendatang ketika generasi milenial yang sekarang masih remaja menjadi para pejabat dan penentu kebijakan di negeri ini.

‘’Generasi milenial pasti lebih jauh lagi jaraknya dengan masa-masa kelahiran Pancasila. Jika kepada mereka tidak diingatkan tentang sejarah bangsa, tentang sejarah Pancasila, sangat mungkin Pancasila akan menjadi masa lalu,’’ tandas Benny.

Di bagian lain, Hakim MK Prof Arief Hidayat yang juga menjadi salah satu pembicara menyampaikan pentingnya mempertahankan ideologi bangsa dengan memanfaatkan media sosial sebagai arsenal baru. ‘’Kita isi ruang-ruang publik media sosial dengan narasi ideologi, nilai dan konten Pancasila, konten toleransi, konten kebhinnekaan. Kita harus menjadi influencer yang menyebarluaskan ajaran Soekarno agar ajaran proklamator bangsa ini menarik untuk lintas generasi,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018 ini.

Rakernas PA-GMNI ini mengusung tema “Posisi Alumni GMNI Dalam Menghadapi Tantangan Pancasila di Tengah Ancaman Ideologi Trans-Nasional”. Sebagian peserta mengikuti acara ini secara daring dari dalam dan luar negeri dan dari 34 Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI di Indonesia, sebagian lain hadir secara fisik. Tampak hadir anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Mantan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, juga senior PNI Waluyo Martosugito dan pengusaha nasional Moerdaya Po.

Melanesiatimes.com – Pro kontra Anggaran Otomi Khusus (OTSUS) Papua dan Papua Barat akhir – akhir ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, pemuda, akademisi, politisi maupun masyarakat adat.

Terkait perencanaan perpanjangan anggaran OUTSUS jilid II. Seharusnya berbagai pihak ikuti arahan Presiden Republik Indonesia. Dari pada ribut – ribut, seharusnya duduk bersama membahas secara – terang benderang soal penggunaan anggaran OTSUS terutama, anggaran jilid I. Bukan seperti hari ini yang menciptakan pro kontra di media sosial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk mengevaluasi lagi efektivitas penyaluran dana otonomi khusus (OTSUS) untuk Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dana yang selama ini digelontorkan pemerintah ke dua daerah tersebut cukup besar.

Data yang dimilikinya, jumlah dana otsus yang digelontorkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini. Ini angkanya besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya,” ungkap Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (11/3).

Untuk menghindari konfrik, pemerintah Papua dan Papua Barat disarankan, segera duduk bersama rakyat Papua dan Papua Barat untuk evaluasi alias dibuka secara – terang benderang, “terkait penyerapan anggaran OTSUS termin pertama.” Pemerintah Papua dan Papua Barat harus transparan.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya saling tuding menuding antara rakyat Papua dengan Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Papua dan Papua Barat.

“Jangan biarkan berlarut – larut”. Jikalau dibiarkan, maka, pihak ketiga masuk dengan kepentingannya bisa terjadi caos dan yang menjadi korban adalah rakyat kecil bukan pemerintah baik daerah maupun pusat. TITIK

MELANESIATIMES.COM – Forum Wartawan Joeang (FWJ) mendukung langkah kelompok masyarakat sipil, buruh, petani, dan mahasiswa dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) yang berencana melakukan aksi unjuk rasa mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pada 14 – 16 Agustus di depan Gedung DPR.

Aksi unjuk rasa itu akan digelar tepat saat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terjadwal di DPR RI menandai dimulainya masa sidang ke – V tahun sidang 2020.

“Kami akan bantu berjuang kawan-kawan GEBRAK dalam menolak Omnibus Law dengan menyerukan hastag #TolakOmnibusLaw dan #LockdownDPR. Jangan sampai memanfaatkan isu Omnibus Law di tengah Covid-19,” tegas Ketua FWJ Putra Hendra Giri, hari ini.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil di tengah terhimpitnya ekonomi yang semakin susah di masa pandemi. Jangan sampai pemerintah memanfaatkan momentum jaga jarak akibat Corona untuk mensahkan RUU Cipta Kerja yang diyakini akan merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kaum kapitalis.

“Pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak merugikan masyarakat hanya untuk keuntungan ekonomi,” jelasnya.

Pasalnya, demo besar akan dilakukan untuk mendesak Presiden Jokowi selaku pengusul Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk segera mencabut surat instruksi pembahasan.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan dukungan terhadap terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang akan dideklarasikan oleh sejumlah tokoh salah satunya Din Syamsuddin. Menurutnya, terbentuknya KAMI ini membuktikan adanya kesadaran dan kepedulian dari tokoh-tokoh bangsa terhadap kondisi Indonesia saat ini.

“Negara membutuhkan elemen penyeimbang, maka kemunculan KAMI adalah energi yang baik untuk mengcontrol pemerintahan Jokowi agar tidak salah jalan. Sebab, masyarakat sedang resah,” pungkasnya.

MELANESIATIMES.COM – Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menunjang pendidikan jarak jauh (PJJ) atau Darring ditengah Pandemi covid- 19 serta menuju standar pelayanan kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Gubernur Anies Baswedan meluncurkan program JakWIFI – Internet untuk Semua beberapa hari yang lalu.

Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah menyatakan dukungannya terhadap program JakWIFI yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu Akses Internet gratis untuk semua masyarakat Jakarta.

“Itu Salah satu Solusi untuk meringankan beban biaya pendidikan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini dikeluhkan orang tua siswa yang kerap kali harus membeli Pulsa untuk mengakses internet untuk pendidikan anaknya”,ungkap Hilman (29/08) di jakarta.

Lanjut Hilman, “ia menilai JakWIFI adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang TIK melalui perluasan titik wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis untuk pendidikan Siswa sebanyak 1,7 juta siswa yang saat pandemi covid-19 menjalani proses belajar lewat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Sektor Komunikasi warga, sektor layanan pemerintah, sektor ekonomi berbasis e-commerce, tegasnya.”

Jaringan JakWIFI saat ini tersedia 4956 titik akses antara lain: Gedung pemerintahan, Sekolah Negeri, Taman, RPTRA dll. Secara Bertahap Pemprov DKI akan menyediakan 9000 titik akses di 5 wilayah kota dan kabupaten berkolaborasi dengan perusahaan penyedia Jasa telekomunikasi.

Hilman berharap program penyediaan akses internet gratis bagi warga melalui Program Internet JakWIFI bisa membawa perubahan di era digitalisasi yang terus berkembang.

“Disamping mengurangi beban biaya pendidikan ini bisa menjadi langkah awal dalam hal transformasi digital warga Jakarta sebagai respon untuk mengoptimalkan kesempatan di tengah menghadapi pandemik Covid-19, tutupnya