Blog

MELANESIATIMES.COM – Politisi PDIP Kapitra Ampera menjelaskan bahwa karakter bangsa ini sudah lama hidup saling tolong menolong harmonis, kebersamaan yang sangat mengikat dan tidak ada yang merasa lebih soal itu.

“Itulah karakter bangsa kita. Tetapi karakter budaya itu lama kelamamaan akan tergerus dengan hadirnya monster politik yang menghancur semua itu,” sebut Kapitra.

Dikatakannya, perpecahan akan terjadi karena kepentingan politik, dan itu sudah terbukti terlihat kasat mata seperti yang terjadi dewasa ini. Menurutnya, persoalan penyelesaian Covid-19 bukan hanya domain pemerintah semata melainkan semua masyarakat Indonesia. Kata Kapitra, dalam diskusi bertema “Merajut Persatuan untuk Menjaga Kebhinnekaan Indonesia: Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19”, Senin (21 September 2020).

Jiika ada kelompok yang memanfaatkan wabah covid 19 ini untuk membangun opini liar menyudutkan pemerintah, sehingga elektabilitas mereka naik. Tukasnya

“Covid-19 ini masih merajalela, tapi agenda politik terselubung bermunculan dengan membuat kerumunan massa yang menimbulkan kluster baru,” kata Kapitra lagi.

Ia pun mengajak masyarakat untuk berhenti bicara politik, melupakan kontestasi politik dan fokus pikirkan menangani wabah covid-19. “Lupakan dulu kepentingan kelompok, lupakan dulu sakit hati yang kalah di konstestan, lupakan dulu perbedaaan bagaimana kita merajut persatuan apabila dominan politik masih ada di kotak kotakkan maka perlu kita lupakan itu. Indonesia milik kita semua, maka marilah kita merajut persatuan dibawah naungan Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.

MELANESIATIMES.COM – Disaat gencarnya pemberitaan politik yang bersinggungan dengan berita wabah covid 19 yang tak kunjung usai, regulasipun dikeluarkan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait wabah yang terlihat semakin masif di ibukota ini. Tentunya pelanggaran protokol kesehatan banyak diabaikan oleh masyarakat Jakarta nya sendiri.

Ditemui di bilangan merdeka barat Jakarta 21/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah berkomentar, saya sangat apresiasi atas regulasi yang dikeluarkan mas Anies selaku pimpinan birokrasi di ibukota negara ini untuk banyak menyelamatkan nasib warganya.

“Wabah ini bukan mainan, berita para pimpinan negeri ini yang terinfeksi wabah tersebut sudah bukan rahasia lagi. Dari Sekda DKI, kemudian camat kelapa gafing yang berujung kematian, adalah warning bagi semua warga Jakarta.” Kata Iskandar.

Lalu ketua KPU RI mas Arief Budiman yang menyatakan dirinya juga terinfeksi wabah tersebut, apalagi kantor KPU RI khan ada nya juga di Ibukota negara ini di Jakarta, kata Iskandar lebih lanjut.

“Langkah mas Anies buat saya sudah benar, tinggal masyarakatnya yang harus sadar diri.”

Saya berpikir ini seperti opini awalnya, tapi kenyataannya saya melihat sendiri setiap hari, yang kebetulan saya setiap pagi melewati pemakaman umum pondok ranggon Jakarta Timur, hampir puluhan mobil jenazah mengantarkan peti-peti jenazah itu dan saya melihatnya sendiri, karena memang terlihat dari jalan raya samping pemakaman. “Ini bukan main-main, ini serius dan nyawa rakyat sudah pergi sia-sia karena wabah tersebut”

Kebijakan mas Anies selaku Gubernur DKI Jakarta sangat saya apresiasi setinggi-tingginya guna menyelamatkan banyak nyawa warga Jakarta maupun warga di wilayah penyanggah DKI Jakarta yang kebetulan bekerja di ibukota.

“Cluster terbesar memang dari perkantoran, oleh sebab itu perkantoran di DKI Jakarta hampir semua di off kan.”

Apakah ada solusi lain untuk DKI Jakarta selain PSBB?, Iskandar menjawab sudah benar PSBB, kita kembalikan kepada kesadaran masyarakatnya.

“Hargai para petugas yang bekerja membantu mengingatkan mereka, seperti Polri, TNI, Satpol PP dan beberapa unsur lain.”

Jangan salahkan mereka (para petugas), yang susah masyarakatnya yang selalu menganggap barang ini barang sepele kata Iskandar.

“Saya berharap PSBB di DKI Jakarta adalah yang terakhir ditetapkan, semoga masyarakatnya memahami dan juga tertib, taat atas peraturan-peraturan ini. ” Dan intinya DKI Jakarta menjadi daerah yang bebas dari wabah tersebut dan menciptakan masyarakat yang sehat lahir bathin kata Iskandar menutup wawancaranya.

Melanesiatimes.com – Ketua Umum PB HMI MPO Ahmad Latupono mengingatkan kepada semua elemen bangsa untuk selalu tetap menjaga Pancasila karena Pancasila adalah alat pemersatu bangsa Indonesia. Dia gelisah, jika akhir-akhir ini ada pergeseran bahwa sikap toleransi dari waktu ke waktu mulai memudar.

“Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, maka seluruh masyarakat Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai persatuan di berbagai aspek mulai dari ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, agama, keagamaan serta suku dan bangsa. Kita harus bersatu untuk kesatuan bangsa Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak suku bangsa, ras, dan agama,” tegas Ahmad Latupono dalam diskusi bertema “Merajut Persatuan untuk Menjaga Kebhinnekaan Indonesia: Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19”, Senin (21 September 2020).

Selain itu, kata dia, masyarakat Indonesia diingatkan untuk tetap bersikap saling menghargai dan menghormati sesama. Kata dia, suatu perbedaan itu harus di pahami dan di biarkan dalam rangka mewujudkan persatuan kesatuan bangsa. Dengan kata lain keanekaragaman bangsa dihormati dalam wadah kesatuan bangsa Indonesia.

“Hal ini juga selaras dengan semboyan yang menggambarkan secara jelas prinsip penghormatan keaneka ragaman dalam wadah persatuan, yakni “Bhineka Tunggal Ika”. Oleh karena itu Kebhinekaan harus dipahami sebagai sebuah kekuatan pemersatu bangsa yang keberadaannya tidak bisa dipungkiri. Kebhinekaan juga harus dimaknai sebagai sebuah keragaman yang mempersatukan, menerima perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai ancaman ataupun gangguan,” jelasnya.

Dia berharap agar tidak ada kelompok yang ingin membuat perpecahan di bangsa ini. Kata dia, seharusnya bersama-sama membantu pemerintah untuk berjuang mengatasi pandemi covid-19.

“Berikan contoh yang baik kepada masyarakat disaat pandemi covid-19 ini. Jangan malah para tokoh maupun elit-elit politik ini justru dalam prakteknya kontraproduktif membuat kerumunan massa di tengah Pandemi. Itu yang kami sayangkan,” sebutnya.

MELANESIATIMES.COM – Para Mahasiswa asal Papua yang berdomisili di Bogor menggelar sosialisasi dukungan kepada program otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II.

Menurut mereka, selama ini Otsus Papua memberikan dampak yang positif kepada mereka dan para anak bangsa dari Indonesia Timur itu.

“Otsus Papua telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Papua, Sebagai mahasiswa Papua, maka kami merasa punya tanggung jawab untuk memberikan solusi ke pemerintah terhadap kelanjutan Otsus dengan mempertimbangkan peningkatan aspek pendidikan, infrastruktur dan kesehatan,” kata Turua dalam sosialisasinya di Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat, Senin (21/9/2020).

Ia bersama teman-teman sesama Mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Milenial Papua itu meminta kepada pemerintah, agar tidak menghentikan program tersebut.

“Kami minta pemerintah pusat jangan hentikan Otsus seperti lampu merah, karena Otsus adalah solusi pembangunan Papua,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa Papua lainnya, Nyala mengkhawatirkan, jika seandainya Otsus Papua dihentikan, maka jumlah generasi Papua yang putus sekolah akan semakin tinggi.

“Kalau Otsus dihentikan, maka angka putus sekolah semakin tinggi, belum lagi pengangguran, terus siapa yang bertanggung jawab terhadap generasi Papua di masa yang akan datang,” tandasnya.

Selanjutnya, Nyala juga mengatakan bahwa Mahasiswa adalah aset bangsa yang akan menjadi penerus kepemimpinan di masa mendatang. Oleh karena itu, ia sebagai generasi muda Papua akan melakukan upaya apapun demi kepentingan Papua dan Indonesia.

“Mahasiswa adalah agen perubahan sosial, maka kita harus hadir sebagai barisan terdepan untuk memperjuangkan nasib rakyat. Pendidikan menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan mutu generasi milenial Papua, sehingga generasi Papua mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan pembangunan Nasional,” tutupnya.

MELANESIATIMES.COM – Peristiwa kebakaran di kantor kejaksaan Agung RI sepertinya sudah menemui titik terang ke hadapan publik, pernyataan Kabareskrim Mabes Polri yang mengatakan ada unsur pidana dalam peristiwa ini.

Menanggapi pernyataan ini, ditemui di Jakarta Jumat, 18/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan, saya sangat apresiasi atas pernyataan Kabareskrim Mabes Polri yang mengatakan bahwa ada unsur pidana dalam peristiwa kebakaran di gedung Kejaksaan Agung RI.

Sama hal nya pernyataan saya sebelum beliau bahwa banyak kejanggalan atas peristiwa ini dan diperlukan kejujuran dalam menangani kasus ini.

Karena jika lengah maka akan ada kejanggalan susulan tegas Iskandar.
Hal mendasar yang pastinya tidak masuk akal sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan media sebelumnya.

Pertama terjadinya disaat libur yang lumayan panjang, dari kanis hingga minggu, jadi tak mungkin ada konsleting listrik atau apapun namanya yang menyebabkan kebakaran.

Apalagi ini kantor institusi negara, yang pastinya penjagaannya sangat ketat.
Saya juga sampaikan kepada kawan-kawan media bahwa ini bukan kebakaran tapi ada unsur kesengajaan alias dibakar kata Iskandar.

Jadi saya sangat berharap Polri segera mengungkap peristiwa ini hingga tuntas, apalagi ini sudah ditetapkan sebagai kasus pidana.

Saya pribadi sangat apresiasi dan mari kita sama-sama menunggu hasil akhir kinerja Polri mengungkap ini semua.
Saya yakin dengan kejujuran maka peristiwa ini akan terbuka siapa yang menjadi dalang terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI ini.

Kalau ini terungkap dengan jujur maka rakyat akan sangat apresiasi kinerja Polri dalam menangani peristiwa janggal ini, kata Iskandar menutup wawancaranya

Pernyataan Sikap PBNU Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

Mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, Nahdlatul Ulama membersamai segala ikhtiar, doa dan tawakal guna menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19.

Oleh karena itu Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan sikap berikut:

1. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya;

2. Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial;

3. Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Jakarta, 2 Shafar 1442 H / 22 September 2020 M

والله الموفق إلى أقوم الطريق

ttd
Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA.
Ketua Umum

ttd
Dr. Ir. H. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal

Melanesiatimes.com – Rangkaian proses Pilkada 2020 terus berjalan hingga sampai saat ini. Bahkan para bakal calon Kepala Daerah di 270 Kabupaten/Kota sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sayangnya, sampai saat ini pun pandemi COVID-19 masih belum usai dan trennya pun cenderung meningkat. Tercatat per hari ini saja, pasien COVID-19 bertambah 4.168 orang dengan akumulasi total orang terkonfirmasi COVID-19 menjadi 240.687 orang.

Melihat situasi tersebut, Kajian Informasi Strategis Indonesia (KISI) menggelar diskusi online dengan tema “Deteksi Dini Klaster Baru COVID-19 Pada Pilkada Serentak 2020”. Dengan tema ini, diharapkan mendapatkan banyak masukan dari para narasumber agar jangan sampai pelaksanaan Pilkada 2020 malah menimbulkan klaster baru kasus Korona di Indonesia, yang disebut sebagai Klaster Pilkada 2020.

Pengamat politik dari Indopolling Network, Wilhelmus Wempy Hadir mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami perspektif pemerintah, bahwa bangsa Indonesia tidak boleh panik dan terlalu takut dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum usai. Namun pemerintah ingin agar rakyat ikut mewaspadai agar jangan sampai tertular COVID. Kata Wempy dalam pemaparannya melalui aplikasi Zoom Meeting Apps, Sabtu (19/9/2020).

“Pemerintah menyampaikan kepada masyarakt tidak boleh panik, tapi harus waspada,” kata Wempy.

Namun demikian, ia pun meminta kepada pemerintah agar benar-benar serius dalam upaya penanggulangan COVID-19. Setidaknya harus bisa memberikan kepercayaan rakyat bahwa pemerintah optimis dan mampu mengatasi pandemi ini dengan baik, sehingga dampaknya jelas akan terasa di pelaksanaan Pilkada 2020, yakni peningkatan kepercayaan publik.

“Pemerintah harus meyakinkan publik bahwa pemerintah bekerja secara serius dalam penanganan covid, apabila ini berlansung selama pelaksanaan pilkada dan seterusnya,” tuturnya.

Ia juga menuturkan bahwa memang tak sedikit negara-negara di dunia yang menunda proses pemilihan umum mereka di tengah COVID-19. Namun tak sedikit juga negara-negara yang tetap melaksanakan proses politik mereka.

“Di tengah pandemi ini akan banyak negara yang menunda pilkada, tetapi di negara lain tetap melaksanakan pilkada seperti di Korea Selatan,” ujarnya.

Sementara jika melihat pemerintah tetap akan melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi korona ini. Sehingga Wempy pun mewanti-wanti sekali agar penerapan protokol kesehatan baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan rakyat Indonesia khususnya para pemilih diperhatikan dan dijalankan.

“Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah harus bikin aturan soal kampanye, karena ini nggak bisa di bendung lagi. Jangan sampai pikada kali ini menghadirkan klaster baru saat berlansungnya pilkada nantinya,” ucap Wempy.

“KPU DKPP dan KPPS perlu kerja sama yang baik kerkait dengan protokol kesehatan, apabila tidak ada sanksi yang tegas dari KPU kepada calon kanditat, maka ini akan terjadi kerumunan yang sangat luar biasa,” sambungnya.

Selanjutnya, Wempy juga menyarankan agar para peserta pemilu melakukan kampanye secara mobile menggunakan mobil operasional. Dari fasilitas itu, para peserta pemilu bisa memperkenalkan diri dan memasarkan program mereka kepada masyarakat tanpa ada pengumpulan massa apalagi arak-arakan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan setidaknya terkait physical distancing.

“Ataukah KPU perlu persiapkan mobil kampanye keliling, yang mana kandidat bisa menggunakannya untuk keliling berkampanye, sehingga tidak adanya arak-arakan dan kumpulan masa di saat kampanye, tetapi kandidat yang keliling menyampaikan visi misi, atau kampanye mereka, dan ini juga mengurangi cost politik,” sarannya.

Waspada penyalahgunaan bansos bagi Cakada incumbent

Di sisi lain, Wempy juga mengingatkan jangan sampai ada pelanggaran hukum yakni adanya kampanye terselubung dari para peserta pemilu yang notabane adalah para kalangan incumbent.
Peluang penyalahgunaan wewenang sangat besar terjadi, khususnya di tengah proses penyaluran bantuan sosial COVID-19. Dan menurut Wempy, ini juga menjadi perlu diperhatikan betul oleh penyelenggara pemilu.

“Ada sekitar 20 kepala daerah yang melakukan bansos untuk mengkapitalisasi menaikkan kapasitan atau kapabilitas di masyarakat. KPU maupun Bawaslu tetap waspada dan hati-hati dalam penyalahgunaan bansos dalam pilkada nanntinya. Iitu saya ingatkan Bawaslu pada beberapa waktu lalu, dan bawaslu pun menjawab mereka akan mengawasi itu, berarti ini sudah jelas bahwa Bawaslu bekerja secara ekstra di lapangan,” tutupnya.

Melanesiatimes.com – Rangkaian proses Pilkada 2020 terus berjalan hingga sampai saat ini. Bahkan para bakal calon Kepala Daerah di 270 Kabupaten/Kota sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun sayangnya, sampai saat ini pun pandemi COVID-19 masih belum usai dan trennya pun cenderung meningkat. Tercatat per hari ini saja, pasien COVID-19 bertambah 4.168 orang dengan akumulasi total orang terkonfirmasi COVID-19 menjadi 240.687 orang.

Melihat situasi tersebut, Kajian Informasi Strategis Indonesia (KISI) menggelar diskusi online dengan tema “Deteksi Dini Klaster Baru COVID-19 Pada Pilkada Serentak 2020”. Dengan tema ini, diharapkan mendapatkan banyak masukan dari para narasumber agar jangan sampai pelaksanaan Pilkada 2020 malah menimbulkan klaster baru kasus Korona di Indonesia, yang disebut sebagai Klaster Pilkada 2020.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Ketum PB HMI MPO) Ahmad Latupono berpendapat, bahwa yang terpenting saat ini adalah, bagaimana seluruh stakeholder memahami bahwa Pilkada 2020 adalah agenda demokrasi lima tahunan yang tetap harus berjalan, walaupun saat ini disadari betul Indonesia tengah mengalami penderitaan yang sama dengan negara-negara lainnya, yakni pandemi COVID-19. Kata Ahmad Latupono, dalam pemaparannya melalui aplikasi Zoom Meeting Apps, Sabtu (19/9/2020).

Bagi Ahmad Latupono, kesadaran kolektif untuk menghindarkan diri dari potensi penyebaran COVID-19 harus dilakukan dan diupayakan bersama. Yakni dengan memperketat penerapan protokol kesehatan di seluruh tahapan proses Pemilu 2020 tanpa terkecuali.

“Kita harus tetap menerima kondis UU (PKPU 10/2020 -red) kita, toh sesuai dengan konstitusi, Pilkada tetap dijalankan. Namum kita tetap utamakan protokol kesehatan, karena kita lihat bahwa beberapa daerah di Indonesia pada saat pendaftaran di KPU terjadi kerumunan, apalagi saat kampanye nantinya,” tandasnya.

Ahmad Latupono pun menyampaikan bahwa PB HMI MPO akan membantu pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi elektoral itu berjalan dengan aman dan tertib. Salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan di lapangan secara dini dan berkala.

“Kami dari PB HMI MPO akan tetap membentuk tim kecil di seluruh cabang di Indonesia untuk memantau penyelenggara, apabila ada kecolongan seperti kerumunan masa atau yang melanggaar protokol kesehatan,” ujarnya.

Temuan pelanggaran protokol kesehatan di setiap proses Pilkada 2020 akan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Kami di PB (Pengurus Besar -red) melalui tim kami itu sebagai bahan, dan kami akan laporkan kepada KPU maupun Bawaslu atau DKPP, karena tidak mungkin kalau ada kecolongan mereka lansung laporkan kepada yang berwenang,” imbuhnya.

Melanesiatimes.com – Polemik pra Pilkada Kabupaten Raja Ampat Papua Barat rupanya sudah memasuki babak baru, kali ini seseorang yang mengaku Ketua Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Frengky Umpain yang tiba-tiba membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan ETOS Indonesia Institute adalah hoax alias tidak benar.

Ditemui dibilangan cibubur Jakarta 19/9/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute berkomentar, biar manusia itu bicara apapun, orang ini seperti manusia setengah jadi, tak membaca sepenuhnya tiba-tiba pernyataannya ngawur.

Dia bilang disitu incumbent tidak dapat dukungan tapi ternyata partai-partai justru mendukung beliau dan sampai saat ini incumbent maju tak ada lawan.
Kutipan kata-kata beliau seperti orang bodoh. Terang Iskandar

Makanya, suruh manusia itu lihat dulu berita saya baru berkomentar kata Iskandar bernada santai. Semua yang saya sampaikan adalah fakta, belanja partai yang dilakukan incumbent hingga hanya tersisa 2 kursi milik Hanura adalah bukti runtuhnya demokrasi di daerah itu dan rasa tamak juga ketakutan incumbent. Jadi orang ini tak perlu banyak cakap kata Iskandar.

Kalau mau berdebat saya siap berdebat diruang publik terbuka, supaya rakyat se Indonesia pun tahu. Saya buat opini atau base on data, saya bicara semua adalah data.

Semua sedang saya siapkan kata Iskandar kepada kawan-kawan media semalam. Saya akan bongkar semuanya, satu-satu sudah terbuka, adik incumbent menjadi terperiksa dan tersangka kajati papua barat, pelan-pelan semua terbuka menjurus ke pusatnya.

Siapa pusatnya?, ya pemberi fasilitas yang pastinya pimpinan birokrat di kabupaten itu kata Iskandar tegas.

Tanggapan terkait pernyataan ketua (LMA) papua barat Iskandar tegaskan, tak saya anggap manusia ini, semua akan saya buktikan, kalau yang bersangkutan kurang puas silahkan kita debat terbuka seperti yang saya sampaikan tadi. Katanya

Tak perlu bawa-bawa sponsor, karena saya yakin manusia ini gerak karena sponsor, bukan karena kehebatan atau kecintaannya pada daerahnya, saya paham mental manusia-manusia gini kata Iskandar.

Ketika ditanya soal pernyataan Ketua LMA Bapua Barat soal etika?

Iskandar menjawab, sampaikan pada manusia ini saya sudah khatam soal etika, apakah incumbent selama jadi pemimpin beretika?

Kalau punya kenapa rakyatnya susah?, kenapa dia rampok hak-hak rakyatnya?, lihat para pedagang disana yang exodus ke luar dari raja ampat karena usaha mereka bangkrut didalam.

Selain itu, Iskandar katakan bahwa, adanya dugaan manipulasi angka penderita covid 19 yang sampai hari ini tidak ada penderitanya, bansos dari negara yang dia rubah menjadi atas nama partai politiknya, mau manipulasi apalagi orang ini?

“Semua terlihat nyata, tinggal pusat yang akan bergerak mengambil orang ini untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya.”

Saya berharap banyak, kepolisian, kejaksaan dan KPK segera mengambil tindakan, bukti-bukti sedang kami siapkan.

Supaya pesuruh mereka itu (Frangkey) tidak berasumsi ini barang hoax. Katanya

Apa pesan mas Is kepada ketua LMA Papua barat itu?

Tak ada pesan buat pesuruh itu, mari berdebat secara sehat, saya punya bukti, kalau toh dia punya ya dibawa juga, debat terbuka, mau live tv pun ayo kata Iskandar, supaya se republik ini tahu. Tuturnya

Iskandar pun tegaskan ke manusia satu itu, sponsor saya adalah Allah SWT, semua jalan sudah dibuat oleh Allah dan semua adalah rencana baik Allah untuk menyelamatkan bangsa ini, saya yakin semua daerah akan terbuka dan bergerak menuntut keadilan atas hak-hak rakyatnya, kata Iskandar menutup wawancaranya.

MELANESIATIMES.COM – Terkait Pilkada di tengah pandemi covid 19, Ketua KISI Abdullah Kelrey mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi agar Pilkada serentak 2020 ini tidak terjadi klaster baru covid-19.

“Harus ada solusi, bagaimana solusinya jika ditunda atau jika dilaksanakan. Jangan sampai pemerintah merasa mengurus ini sendiri. Kami berharap ada solusi terbaik. Karena pilkada dilanjutkan dan ditunda pun seperti buah simalakama,” ungkap Abdullah Kelrey.

Hal itu mengemuka dalam webinar “Deteksi Dini Klaster Baru Covid-19 Pada Pilkada Serentak 2020” yang diselenggarakan oleh Kajian Informasi Strategis Indonesia, Sabtu (19/9/2020).

Menurutnya, jika ada klaster baru bagaimana solusinya, dan cara mengantisipasinya.

“Kita jalankan apa yang dilaksanakan oleh negara, agar negara dan masyarakat tidak rugi dan Pilkada berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya lagi.