Blog

Melanesiatimes.com – Jaksa Pinangki bernyanyi lagi dalam dakwaannya pada sidang perdana di PN Tipikor Jakarta Pusat, selasa 23 september 2020, dimana dalam dakwaan tersebut Jaksa Pinangki menyebut nama Jaksa Agung dan Hatta Ali. Dalam proposal yang diajukan kepada Djoko Tjandra dengan judul “Action Plan” dengan nilai penawaran sebesar 100Jt dollar AS, untuk memuluskan pekerjaan pembebasan kasus buronan Djoko Tjandra melalui fatwa MA.

Fadli Rumakefing, Ketua Korupsi Nasional (KORONA WATCH), kembali menyoroti dakwaan di PN Tipikor Jakarta Pusat, ia mengatakan bahwa dakwaan yang disampaikan Jaksa Pinangki di pengadilan harus didalami oleh penegak hukum. Jaksa Pinangki tidak mungkin menyebut nama Jaksa Agung tanpa memiliki hubungan kerja sama yang khusus (istimewa) dengan Jaksa Agung dalam kasus Djoko Tjandra. Ujar fadli via pesan WhatsApp nya kepada awak media, Jum’at (25/09/20).

“Penegak hukum harus responsif, bergerak cepat menangkap sinyal yang disampaikan Jaksa Pinangki dalam dakwaan tersebut” ujar fadli.

Lanjut fadli, kasus ini jelas melibatkan banyak orang yang terstruktur dan sistematis. Ada yang harus ditelusuri, dibongkar, dan di dalami lagi oleh penegak hukum. Sehingga pertanyaan-pertanyaan besar dalam kasus ini dapat terjawab dengan kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja yang terukur. imbuh nya.

Ia juga melihat bahwa untuk dapat membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya dengan tuntas, maka harus ada perombakan struktural secara totalitas di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung harus di ganti, JAM-JAM di Kejaksaan Agung juga harus diganti. Apa alsasnya? alasanya jelas, nama Jaksa Agung disebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki dan yang jauh lebih penting juga adalah kasus ini ada indikasi melibatkan banyak orang, sehingga penting untuk diambil langkah dan kebijakan tegas oleh Presiden.

“Presiden segera terbitkan KEPPRES Pergantian Jaksa Agung, dan JAM-JAM di Kejaksaan Agung”. Kami dari KORONA WATCH, mendorong kepada Presiden untuk mengambil Calon Jaksa Agung harus benar benar dari orang yang profesional dan Independen, atau yang sudah purna minimal 3 tahun. Tegas Fadli.

Terakhir kata fadli, Jangan mengambil orang yang dekat dengan lingkaran partai politik atau kader partai politik, dan atau yang sekarang masih aktif sebagai JAM-JAM di Kejaksaan Agung. Ini berbahaya! karena nantinya muda sekali interfensi politik dan kepentingan kelompok masuk di dalam internal penegak hukum sehingga berdampak pada hilangnya nilai independensi serta rusaknya moral penegak hukum. tutupnya.

MELANESIATIMES.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kabar gembira terkait pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dia bilang Desember 2020 atau awal Januari 2021 masyarakat Indonesia sudah bisa divaksin.

“Nanti disiapkan di bulan Desember atau awal Januari Indonesia sudah bisa memulai vaksinasi,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (25/9/2020).

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan aturan berupa peraturan presiden (Perpres) untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Melalui aturan ini, pemerintah akan mengatur proses pengadaan, pembelian dan distribusi vaksin, termasuk mengatur pelaksanaan dan pemberian imunisasi.

“Ini sedang dipersiapkan Perpres pengadaan vaksin dan juga terkait dengan masterplan roadmap untuk vaksinasi,” ucapnya.

Hal itu menyusul sudah banyaknya vaksin yang masuk tahapan uji klinis. Bahkan, Airlangga menyebut Indonesia salah satu negara yang sudah menyiapkan vaksin mendekati jumlah penduduk yang sebanyak 270 juta.

“Indonesia adalah salah satu negara yang sudah menyiapkan (vaksin) mendekati ke jumlah penduduk atau 270 juta vaksin,” tuturnya.

Namun seperti diberitakan sebelumnya, kemungkinan untuk tahap awal vaksin yang baru bisa dinikmati sekitar 30 juta. Berbagai produk vaksin yang sudah dikerjasamakan ini sebagai upaya pemerintah menghentikan laju penyebaran COVID-19, serta dampaknya terhadap berbagai sektor khususnya pariwisata.

“Dilihat secara detail sektor yang paling terpukul pertama adalah pariwisata, yang turunannya adalah akomodasi, maupun perhubungan, sektor ritel,” ucapnya.

Melanesiatimes.com – Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020, meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer dengan biaya Rp12,18 triliun telah selesai, dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun masyarakat yang melintasi Pulau Sumatera,” ujar Presiden yang tampak mengenakan helm dan rompi sebagaimana yang biasa dikenakan dalam peresmian secara luring.

Ruas tol tersebut merupakan jalan tol pertama di Provinsi Riau yang terdiri atas 6 seksi dan mulai dibangun sejak pertengahan 2017 lalu. Dengan adanya jalan tol tersebut konektivitas antara ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai dapat meningkat sekaligus mendukung tumbuhnya industri dan sentra ekonomi di wilayah itu.

“Saya mendapat laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini seperti membangun kawasan industri, mengembangkan perumahan, dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden.

Tol tersebut juga merupakan bagian dari jalan tol trans-Sumatera yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Keseluruhan trans-Sumatera sepanjang kurang lebih 2.987 kilometer nantinya akan menghubungkan Lampung hingga Aceh yang diharapkan secara langsung maupun tidak langsung juga turut meningkatkan perekonomian di seluruh Pulau Sumatera.

“Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru ini tentu akan meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi anak-anak muda kita,” tuturnya.

“Minat investor untuk ikut mendukung pengembangan daerah seperti ini harus direspons dengan cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapat manfaat yang lebih banyak dari keberadaan infrastruktur yang dibangun pemerintah,” imbuh Presiden.

Selain itu, tol Pekanbaru-Dumai juga merupakan tol yang unik dan istimewa karena memiliki lima lintas bawah (underpass) atau terowongan untuk perlintasan satwa khususnya gajah. Area pembangunan jalan tol tersebut memang bersinggungan dengan kawasan suaka margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil yang menjadi habitat gajah sumatera.

Dibangunnya lintas bawah yang tepatnya berlokasi di seksi 4 jalan tol yang menghubungkan Kandis Utara dan Duri Selatan tersebut dimaksudkan agar habitat gajah yang ada di sana tidak terganggu dan tetap terpelihara sekaligus memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

“Saya titip kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat Pekanbaru-Dumai agar memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya. Jadikan modal untuk mengembangkan lebih banyak lagi peluang usaha dan sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ucap Presiden mengakhiri sambutannya.

Untuk diketahui, peresmian virtual tersebut turut dihadiri oleh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan sejumlah undangan terbatas yang hadir langsung di gerbang tol Dumai, Provinsi Riau, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Humas Kemensetneg)

MELANESIATIMES.COM – Gencarnya ETOS Indonesia Institute membongkar kebusukan birokrasi di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat rupanya tak berhenti di seputar penyalahgunaan wewenang bupati merampok anggaran daerah saja, keterlibatan keluarga incumbent yang memang di fasilitasi disana, hingga menduduki posisi kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang berkorelasi kepada anggaran Dana Desa dari pemerintah Pusat pastinya.

Ditemui digedung KPK Jakarta,Jumat (25/9/2020,) Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute menerangkan kepada awak media, pagi ini saya layangkan surat resmi dari ETOS Indonesia Institute kepada pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan anggaran APBD di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, yang diduga kuat dilakukan secara sistematis oleh bupati yang hari ini mencalonkan kembali menjadi bupati pada Pilkada serentak 2020 ini.

Dugaan penyalahgunaan anggaran yang sudah masuk di Kajati Papua Barat dan saat ini menjadikan adik kandung bupati incumbent menjadi tersangka.
Disamping itu ETOS Indonesia Institute akan melayangkan kembali surat resmi kepada Kemenpan RB dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh adik dari ibu bupati incumbent, atau om beliau yang hari ini menjadi ASN gadungan.” Tak mungkin manusia ini mudah diposisi apapun tanpa difasilitasi kata Iskandar.

Kenapa saya katakan gadungan?, karena yang bersangkutan (Bernama Husein) adalah adik kembar atas nama Hasan yang kebetulan sudah wafat, data almarhumlah yang digunakan oleh yang bersangkutan (Husein) hingga sekarang dan menjabat sebagai kepala Dinas di Kabupaten Raja Ampat Papuan Barat.

“Ini pemalsuan data yang pastinya kuat mengarah ke unsur pidana.”

Almarhum Hasan di makamkan di Nabire dan istri almarhum sempat di nikahkan oleh adik kembarnya yaitu Husein dan tak lama bercerai.

Semua data sudah saya dan tim siapkan, tinggal menjadi bahan laporan kita ke Kemenpan RB, BKN, Mabes Polri untuk segera memanggil yang bersangkutan dalam waktu dekat. Kata Iskandar.

Terkait Pilkada di kabupaten Raja Ampat?, Iskandar katakan ini contoh buruk yang sangat luar biasa, calon tunggal dan bermasalah hukum bersama keluarga dan kolega-kolega nya.

Jadi ini akan menjadi pertimbangan yang sangat mendasar. Dengan nada tegas, Iskandar tegaskan bahwa, mana mungkin raja ampat mau dipimpin oleh pemimpin palsu macam orang ini. Ujarnya.

Melanesiatimes.com – Kali ini ada yang berbeda di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ruangan yang biasanya digunakan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan rapat terbatas maupun menerima audiensi tamu, diubah menjadi bernuansa gerbang tol.

Siang itu, pada pukul 14.00 WIB, Presiden meresmikan jalan tol Pekanbaru – Dumai sejauh 131,5 kilometer secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Peresmian jalan tol secara virtual ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan merupakan sebuah inovasi dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

Peresmian virtual ini membuat seakan tidak ada jarak antara Bogor dengan Dumai. Saat Presiden duduk di tempat yang telah disediakan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Bogor, tampak menyatu dengan posisi Gubernur Riau Syamsuar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta tamu undangan yang berada di Dumai. Jumat, (25/September/2020)

Saat menyampaikan sambutan pun posisi podium Presiden berpidato tampak berada di atas panggung yang berlatar belakang Gerbang Tol Dumai di mana Gubernur Riau dan Menteri PUPR berada.

Seperti halnya kelaziman Presiden Jokowi saat meresmikan tol secara langsung, pada acara peresmian secara virtual ini pun Presiden beserta para Menteri yang hadir tetap menggunakan alat pengaman diri (APD), lengkap dengan helm, dan masker.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, peresmian secara virtual tidak mengurangi makna acara sebagaimana peresmian yang dilakukan Presiden secara langsung di lapangan.

“Peresmian secara virtual ini tidak mengurangi makna dari acara. Karena Presiden dapat menyapa secara langsung Gubernur dan masyarakat di Dumai,” katanya.

Usai memberikan sambutannya, acara pun ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo sebagai tanda peresmian jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer. (Humas Kemensetneg)

MELANESIATIMES.COM – Dalam rangka upaya percepatan pengumpulan data dukung dalam penyusunan GAP Analysis Sertifikasi ISO 370001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menggelar rapat pembahasan penyusunan GAP Analysis Tahap ke 3 (tiga) yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 dan 23 Sepetember 2020 dan dihadiri oleh Sekretaris Inspketorat Jenderal, Tholib, Faiq Nur Zaman selaku Narasumber yang hadir secara virtual, dan para peserta tim penyusun sertifikasi ISO SMAP di Ruang Auditorium Itjen Kemenkumham dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selasa (24/9)

Sebelum rapat dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, terlebih dahulu Kepala Bagian Program, Humas dan Pelaporan, Nanih Kusnani yang bertindak selaku koordinator pada kegiatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan GAP Analysis Tahap ke 2 (dua), dimana masih terdapat 7 dokumen yang belum comply dan 7 dokumen yang belum comply sebagian.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Tholib menyampaikan bahwa dalam rangka meningkataan kinerja dan menjaga mutu kualitas Itjen Kemenkumham perlu memperoleh Sertifikasi ISO. “Dalam mengupayakan peningkatan kinerja karena tidak bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) karena merupakan Tim Penilai Internal (TPI), ISO sebagai salah satu upaya Itjen Kemenkumham sebagai instansi pengawas yang terjaga mutu kualitas pengawasannya, ucapnya.

Lebih lanjut, Tholib berharap dengan adanya kegiatan ini, pemenuhan dokumen yang belum comply bisa segera terpenuhi dan pada bulan Oktober bisa diperoleh Sertifikasi, untuk selanjutnya ISO SMAP dapat dijadikan model penguatan WBK di Satuan Kerja.

Faiq Nur Zaman menyampaikan bahwa pembahasan pada kegiatan ini yakni manajemen risiko berdasarkan identifikasi dokumen yang telah disampaikan pada Tahap I dan II. Dokumen manajemen risiko sudah tersedia dan ditandatangani, namun ada hal yang secara substansi perlu ditambahkan terutama terkait Manajemen Risiko khusus terkait anti penyuapan / indikasi fraud. (Red/Dok : Humas Itjen

MELANESIATIMES.COM – Ramainya persoalan pilkada yang tetap akan digulirkan oleh pemerintah di masa wabah covid 19 yang mengancam banyak nyawa rakyat Indonesia, ditambah kisruhnya pra pilkada yang banyak manipulasi guna melanggengkan ambisi seseorang menuju kursi pimpinan kepala daerah, daerah yang paling banyak disoroti yaitu Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. ETOS Indonesia Institute pun menjawab.

Ditemui di Jakarta 24/09/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengungkapkan, saya akan berjuang dari timur seperti Allah SWT menerbitkan Matahari untuk kehidupan umatnya di Indonesia dari timur.

Peristiwa pra pilkada di raja ampat adalah peristiwa politik yang penuh intrik, banyak merugikan rakyat dan yang paling memprihatinkan sekali adalah satu-satunya calon disana untuk mengikuti kontestan pilkada 2020 adalah incumbent dan hari ini banyak bermasalah dengan hukum. Tindakan memanipulasi data, korupsi hingga mengintimidasi ditanah raja ampat harus segera diselesaikan.

Pertarungan disana (Kabupaten Raja Ampat) incumbent hanya melawan kotak kosong, artinya KPUD sudah kehilangan legitimasi, jika ini dibiarkan sama seperti memprakarsai aksi rakyat menolak itu semua. Dan pernyataan bung Frangky (LMA)yang sempat ditayangkan ke media terkait pernyataan saya (Iskandarsyah) yg hoax akan saya buktikan ke manusia itu.

Saya segera ke raja ampat minggu depan guna mengajak bung Frangky (LMA) berdebat terbuka dan disaksikan kawan-kawan media disana, saya berharap beliau belajar dulu yang banyak dan siapkan bukti-bukti buat melawan debat saya.

Karena saya sudah siapkan bukti-bukti untuk debat dengan beliau (Frangjy) kata Iskandar.

Kita bukan mencari pembenaran tapi kita harus pandang semua kasus apapun dengan objektif.

Jangan karena uang yang salah bisa benar dan yang benar bisa salah, itu preseden buruk bagi rakyat kata Iskandar menambahkan.

Terkait apa saja yang akan dibeberkan di raja ampat di pra pilkada?, Iskandar menjawab banyak, kalau pun saya sebutkan satu-satu saya khawatir incumbent langsung mundur dari pencalonannya nanti, biar lah dia percaya diri dulu, hingga benar-benar over confidence.

Banyaknya kejanggalan di proses pra pilkada di kabupaten Raja Ampat menjadi sorotan publik nasional, bagaimana tidak, daerah destinasi wisata yang seluruh dunia kenal, tapi memiliki pemimpin yang rakus, manipulatif dan provokatif sambung Iskandar.

Tunggu minggu depan saya disana yaa, saya juga akan berjumpa dengan beberapa sahabat disana kata Iskandar.
Apapun beritanya nanti disana saya akan tetap berkordinasi bersama kawan-kawan media.

Acara debatnya pun saya ikuti waktu bung Frangky, biar dia belajar dulu sebelum jumpa saya kata Iskandar sambil tertawa.

Kedaulatan tetap ditangan rakyat dan KPUD harus paham itu. Bukan ditangan KPUD atau parpol-parpol pengusung/pendukung di pilkada nanti.

Jadi mohon doa kawan-kawan media, minggu depan saya akan ke Raja Ampat, membawa perubahan dari timur Indonesia menuju ke barat Indonesia.

Saya yakin perubahan akan terjadi sebentar lagi atas kehendak Allah SWT.
Dan saya yakin semua daerah akan melakukan perubahan-perubahan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kata Iskandar menutup wawancaranya.

MELANESIATIMES.COM – Polemik tajam seputar pelaksanaan pilkada ditengah wabah covid 19 menjadi isu besar yang sampai hari ini menguak disemua media tanah air ini.

Ditemui di bilangan kebayoran Jakarta Selatan, 24/09/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah berkomentar, menurut saya pemerintah sudah tak punya nurani lagi, dimana rakyat sedang terancam keselamatannya, rakyat banyak yang kelaparan karena efek regulasi covid ini, mereka tetap ngotot Pilkada dilaksanakan.

Masyarakat bukan hanya di satu provinsi aja, tapi hampir diseluruh tanah air ini.

Hari ini saya katakan “Rakyat tak butuh Pilkada!!,” Tapi, rakyat butuh jaminan keselamatan atas wabah covid 19 ini, Rakyat butuh jaminan pangan selama covid 19 ini, Rakyat juga butuh jaminan penghasilan yang selama ini close karena wabah ini juga.

Ada atau tidak ada Pilkada rakyat juga berjuang sendiri untuk menyelamatkan jiwanya, memenuhi perutnya dan mencari penghasilannya.

Angka kriminal meningkat adalah warning, jangan pernah dianggap sepele dan enteng, barang ini seperti bisul besar yang siap meletus dan rasanya sakit bukan main kata Iskandar tersenyum.

Pemerintah memang sudah abai akan ini semua, dalam hal ini parpol memang berperan, karena terpilihnya presiden dan wakilnya karen proses politik yang didukung dan diusung parpol-parpol.
Kelihatannya kepala negara lebih membela parpol-parpol ketimbang rakyatnya.

Apalagi anak mantunya juga didukung parpol menjadi walikota kalau benar terlaksana. Jadi hutang budi parpol menjadi dominan ketimbang rakyat yang justru punya peran besar memilih beliau. Rakyat dianggap sepele harus hati-hati kata Iskandar.

“Rakyat juga manusia yang punya kesabaran terbatas, kalau bicara perut lapar apapun dilakukan.”

Sedangkan di media sosial kita lihat pejabat pamer kekayaannya terus.
Ini sudah jumping sangat jauh, kasian rakyat kita ini. Fakta di Indonesia yang kaya mereka menjadi susah, kata Iskandar.

Kalau film india, “di negaranya berhasil menjadi tuan rumah di negeri nya sendiri”

Pejabat kita berhasil menjadi rampok di negeri nya sendiri, persetan rakyat lapar, mati sekalipun. Tuturnya

Penulis : Sa’ad Fatsey (Aktivis Mahasiswa)

MELANESIATIMES.COM – Fungsi pemerintah selain melindungi rakyatnya dan juga harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hadirnya Eksekutif dan Legislatif seharusnya penderitaan rakyat semakin berkurang, masyarakat terlindungi, terpenuhi semua kebutuhannya. Sehingga rakyat akan mencintainya dan disetiap kehidupan rakyatnya hanya namanya yang harum.

Seharusnya rakyat mendapatkan pelayanan yang pantas, namun, di Kabupaten Buru Selatan terjadi sebaliknya, kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan menjadi tontonan setiap saat.

“Listrik yang kurang memadai, jalan penghubung antar kecamatan hanya tinggal cerita, bahkan sampai kasus hukum mereka menjadi raja ditahta ketidakadilan.”

Seharusnya kondisi yang memprihatinkan ini, para perwakilan Rakyat (DPRD Bursel) mengambil sikap untuk menciptakan peluang kesejahteraan.

Padamnya lampu menandakan kurang tersentuh nurani pemerintah dan wakil rakyat disana. Bagaimana tidak, mereka hidup dalam satu rumpun, harusnya mereka turut merasakan dengan melihat pada sisi rakyat, bukan pada cara pandang mereka dan secepatnya mengambil kebijakan terkait persoalan yang selama ini menjadi tuntonan publik.

Lebih parahnya lagi, mereka kini, sibuk kampanye untuk memenangkan pasangan masing- masing menuju pilkada 9 Desember 2020 akan datang.

Untuk itu, sebagai generasi muda, kami berharap, pada pilkada desember 2020 ini, mereka dipilih untuk mengelola anggaran negara dan memberikan kepada orang yang tepat, serta mewujudkan tata keadilan yang seluruh warga merasakannya tanpa ada yang tertinggal. Bukan sebaliknya yang selama ini terjadi. (red/mt)

MELANESIATIMES.COM – Mahasiswa dan pemuda adalah tongkat estafet bangsa dan negara. Tugas dan tanggungjawabnya besar, jika dipahami. Salah satu tugas nya adalah mengontrol kinerja Legislatif dan Eksekutif.

Berangkat dari tugas dan tanggung jawab itulah. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua (AMP3) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Mabes Polri, Senin, 28 September 2020.

Aksi ini dilakukan guna meminta ketegasan Polri terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana Pornografi dan Informasi, Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Kabupaten Mimika, yang kini sudah naik ke tahap penyidikan, di Polda Papua.

Mengingat, salah satu saksi yakni Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng yang diduga terlibat dalam menyebarluaskan, video mesum mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika melalui beberapa grup whatsApp sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Kami sangat sayangkan pejabat publik terkesan membangkang dari panggilan penyidik. Untuk itu hal ini penting majadi atensi Polri, kata Ifan, Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua (AMP3)