Blog

MELANESIATIMES.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan armada yang dimiliki, yakni helikopter, mengerahkan untuk mendukung penanganan COVID-19 di Tanah Air. Helikopter dengan kode PK-CFS sangat membantu untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan dan bahkan kawasan terpencil sekalipun. Melalui layanan transportasi helikopter, penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat. Namun, pengoperasian armada ini tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Pemanfaatan helikopter dilakukan BNPB dengan tepat sehingga operasi berjalan efektif dalam konteks waktu, manfaat dan biaya operasional.

Hal tersebut diperlihatkan saat helikopter yang dihadirkan BNPB pada pertengahan Februari 2020 lalu membantu operasi penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Helikopter yang berbasis di NTT ini melakukan pendistribusian logistik sekaligus pengambilan hasil spesimen pengujian COVID-19.

Desa terpencil yang dimaksudkan yaitu di Kampung Wae Rebo yang berada di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.

Helikopter mendarat pada punggung bukit kecil yang diratakan sehingga pendaratan berlangsung dengan aman. Kisah menarik dari pendaratan ini ketika ketua adat setempat membuat helipad untuk pendaratan helikopter.

Selama beroperasi di NTT, helikopter ini mengangkut 214 spesimen tes COVID-19 dari daerah-daerah terpencil di NTT pada pekan lalu. Dari seluruh spesimen yang dilakukan oleh para petugas kesehatan setempat, tercatat ada 30 spesimen tes yang dinyatakan negatif dan sisanya masih dalam pengujian laboratorium. (FBNPB)

MELANESIATIMES.COM – Papua adalah salah satu bangsa Melanesia..!! Negeri yang dibangkitkan oleh leluhur Melanesia Indonesia. Namun, saat ini generasi MELANESIA itu lupa dengan asal-usul mereka sendiri. Karena mereka telah tercerahkan, kini mereka mampu menciptakan kasus serta ramai – ramai menghembuskan isu bahwa, “masyarakat West Papua menghadapi pendudukan militer yang brutal di tanah air mereka oleh militer Indonesia. Mereka menuding saudaranya sendiri.”

Lebih parah lagi, “mereka mampu menghembuskan isu kekerasan ekstensif dan pelanggaran hak asasi manusia adalah kejadian rutin di wilayah Papua.”

Hal ini terjadi karena, mereka mengerti soal cari popularitas dan jabatan.!!

Berani ciptakan konflik, merasa hebat dan berani menuduh sesama anak bangsa, “itu namanya lupa diri.” Cara berfikir seperti ini muncul, karena generasi Papua saat ini lupa diri dan salah jalan. Saudaraku jangan merasa cerdas, jangan pula bangga kenal dan berhubungan dekat dengan orang – orang barat. Lalu lupa diri. Ingat kalian hanya dipakai sebagai alat propaganda di Indonesia.

Kini mulai masuk musim digelarnya sidang PBB. Kalian mulai digerakkan untuk melakukan aksi atasnama rakyat dan mereka berpangku tangan. “Mereka ini, siapa?

Jawabannya adalah Kelompok ASING yang dari sejak Indonesia merdeka, ingin menguasai TANAH PAPUA (MELANESIA).

Untuk masyarakat kecil yang di papua saya ingin sampaikan bahwasanya, kini lebih parah lagi, “ada kelompok kriminal yang telah lama dibina oleh kelompok BARAT/ASING. “Mereka berani membunuh Pendeta dan Menembak Masyarakat yang tidak bersalah.”

Saya berharap saudaraku di Tanah MELANESIA agar mari sama – sama torang fokus untuk membasmi penyebaran COVID – 19 di Indonesia terkhusus di tanah Papua dan Papua Barat.

#StopTipu2 #MelanesiaIndonesia #PapuaIndonesia #SaveMelanesia

Penulis : KopiSenang

MELANESIATIMES.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan secara besar-besaran terhadap sejumlah perusahaan pelat merah strategis nasional.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (DPP KMP Reformasi) Gunawan Al Bima, menilai bahwa upaya perombakan beberapa pengurus di internal BUMN oleh Erick Tohir merupakan langkah yang sangat tepat untuk perbaikan BUMN.

“Saya kira perombakan beberapa pengurus di internal BUMN yg dilakukan oleh Erick Tohir merupakan langkah dan terobosan yang sangat tepat”, kata Gunawan Al Bima, Selasa (22/09/2020).

Menurut Gunawan Al Bima, terobosan yang dilakukan Menteri BUMN tersebut membuktikan kompetensi Erick Tohir dalam mengelolah Kementerian sebagai tempat yang menjadi salah satu bagian vital bagi pemasukan keuangan negara.

“Puluhan tahun bergelut dalam dunia bisnis dengan berbagai pengalaman dan pengatahuan yang dimilikinya, Erick Tohir telah yakin akan langkah dan upaya terbosan besar di lingkup internal Kementrian BUMN. Tujuannya untuk mendorong BUMN sebagai lembaga yang kokoh dan berada pada garda terdepan untuk menyokong dan mendongkrak penghasilan negara”, ujarnya.

Lanjut Gunawan Al Bima, pada sisi lain jika mengamati jajaran menteri pada periode kali ini, Erick Tohir tentu berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri. Pasalnya pria kelahiran jakarta 1970 itu menduduki jabatan menteri yang sebelumnya adalah murni seorang pengusaha yang mempuni dan tidak terhitung bagian atau kader partai politik, sehingga murni atas dasar kapasitas dan kemampuan yang dimilkinya maka langkah dan terobosan Erick adalah semata-mata untuk memperbaiki Kementrian BUMN guna mewujudkan kesejahteraan rakyat indonesia tanpa tendensi apapun.

“Kami mengajak rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Mentri BUMN untuk memulihkan ekonomi Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 dan kami yakin dan percaya sosok Erick Tohir mampu menyelesaikan semua itu”, ujarnya.

Untuk diketahui bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan perombakan pada sejumlah perusahaan pelat merah. Terakhir, BUMN minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina (Persero), di mana jumlah direksi dipangkas setengahnya dari 11 menjadi 6 orang. Sebelum Pertamina, Erick Thohir juga telah melakukan perubahan pengurus besar-besaran pada BUMN, termasuk di dalamnya BUMN Karya. BUMN itu antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

MELANESIATIMES.COM – Fadli Rumakefing, Ketua Korupsi Nasional Watch (KORONA WATCH), menyoroti hembusan kabar adanya kedekatan (hubungan khusus) Jaksa Agung dan Jaksa Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra. Diataranya surat izin bepergian ke luar negeri yang di peroleh dari pimpinan di Kejangsaan Agung serta beberapa pertemuan yang dilakukan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra selalu dilaporkan kepada Jaksa Agung. Diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dimana Pinangki mengungkapkan bahwa sempat melakukan video call dengan Baharuddin pasca Djoko Tjandra sepakat membayar USD100 untuk pengurusan fatwa.

Menurut Fadli, dari keterangan yang disampaikan Jaksa Pinangki dalam pemeriksaan tersebut serta beberapa bukti-bukti lainya yang di dapatkan oleh penegak hukum dalam kasus tersebut mengindikasikan melibatkan banyak orang yang harus di proses secara hukum sampai tuntas. “Harus ada formula baru untuk membongkar siapa saja dan jaringan apa saja yang terlibat dalam kasus buronan Djoko Tjandra.” Imbuh Fadli, Selasa (22/09/2020) malam.

Lanjut fadli, Jangan sampai kerja-kerja hukum yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri menjadi sia sia, artinya tidak menemukan hasil yang memuaskan. Olehnya itu, dalam kasus ini pentingnya semua perangkat negara turut andil dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ujarnya.

Dalam rangka dan upaya penegakan hukum yang jujur dan adil, maka keterangan-keterangan dan hembusan angin nama Jaksa Agung dalam kasus Djoko Tjandra tidak hanya diseriusi oleh penegak hukum, akan tetapi juga Presiden, Presiden harus turun tangan. Pungkas Fadli.

Terakhir, Fadli juga mendorong kepada Presiden untuk segera melakukan trobosan baru sebagai upaya dan solusi membantu penegak hukum dalam kasus Djoko Tjandra tersebut, Presiden harus segera PLT kan Kejangsaan Agung !” Tegas Fadli.

Penulis : Sufrin Ridja (Mahasiswa Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya Jakarta).

MELANESIATIMES.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, akan terjadi patahan sebatas narasi, ketika masyakat menerima narasi politik para pasangan calon secara mentah, akan melahirkan tata cara penyelenggaraan, serta konflik di kalangan masyarakat secara fisik maupun argumentasi politik yang berujung pada menguras energi.

Penyelenggara masi sebatas berkutat pada cara pelaksanaannya, sementara rakyat sebagai hak kedaulatan dicuekin, tanpa perantara kompotitor. Bukankah masi sebatas narasi?.

Pilkada di masa pendemi bagai memutar waktu. Mengapa tidak, nyaris tak ada yang beda pada tataraan penyelanggaraan. Sebab, rata-rata Paslon sekedar memenuhi unsur Pilkada. Artinya, Visi dan misi sebatas memenuhi unsur pencalonan Paslon di KPUD. Kondisi ini di perparah dengan perilaku Paslon yang sulit merealisasikan janji ketika terpilih. Paslon perlu tahu, pemilih tak hanya masyarakat awam. Tapi ada klasifikasi pemilih intelektual, termasuk mahasiswa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Hmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kabpuaten Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabu, Kota Ternate, serta Kota Tidore Kepulauan.Bakal dihelat tanggal 9 desember 2020 mendatang. Pasangan calon, dan elemen masyarakat menyalurkan hak pilih masing-masing.

Akankah Pilkada berlangsung mulus?

Pilkada ditengah pendemi memberi efek tersendiri. Pola lama masi kental, tak seperti sebelumnya kecenderungan Pilkada patahan-patahan narasi yang dibangun para calon. Visi dan Misi pasangan calon minim mengedukasi warga dengan alasan kerumunan massa.

Pilkada masa pendemi gagal. Bayang-bayang kegagalan, itu ketika kampanye di batasi jumlah warga berkerumun. Penyampaian Visi, dan Misi pasangan calon tak tersalurkan secara maksimal.

Mengapa penyelanggara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengabaikam media komunikasi, misalnya media cetak, media online, radio, dan media televisi sebagai saluran kampanye masing-masing pasangan calon.

Pilkada sengaja di undur hingga 9 desember dari sebelumnya pada 23 september 2020 akibat adanya COVID – 19. Hemat penulis melanggar konsititusional. Salah satunya pelanggaran terhadap hak asasi mansusia (HAM). Apalagi akan digelar melibatkan 270 wilayah di Indonesia.-Meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kota. Rangkaian Pilkada menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, phisical distancing saat pencoblosan ke Tempat Pengumutan Suara (TPS).

Keresahan sebagaimana ulasan di atas, Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan. Leonard W. Doob, mejelaskan komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka dalam masyarakat harus ditetapkan.

Ada tiga kategori yang diidentifikasi, yakni politikus, bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesonal dalam politik, dan aktivis/komunikator paruh waktu.

Sebab, menurut Itzhak Galnoor, komunikasi Politik merupakan bagian dari infrastruktur politik, sebuah kombinasi dari interaksi sosial dimana informasi digabungkan ke dalam karya kolektif dan hubungan kekuasaan yang saling mengisi.

Merujuk pada perspektif komunikasi politik, komunikator politik tanpa menunggu fasilitator menjangkau warga sebagai kedaulatan, apalagi pemilih pemula menyalurkan pesan politik secara baik, dan di terima masyarakat, yang tertebani kondisi kesehatan makin amburadul. Masa kampanye mestinya dimanfaatin Paslon menyampaikan gagasan barunya untuk kepentingan membangun daerah lima tahun.

Pergulatan Paslon pada ranah Pilkada kini, cenderung evoria semata, tanpa mengedukasi dalam narasi bangunan, kemajuan, serta kesejahteraan warganya di daerah.

Pilkada selama kurun waktu, janji dalam bentuk Visi dan Misi bagi Paslon, nyaris alergi diperdebatkan di lingkungan kampus. Terlepas dari itu, tak sedikit mahasiswa juga melakukan kajian hanya sebatas narasi kekuatan dari pasangan calon. Bukan janji, yang selanjutnya bisa dikontrol.

SebabVisi dan Misi hanyalah sebuah gambaran umum, kemudian dijabarkan secara sub, misalnya pembangunan infrastrktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah.

Evoria demokratisasi di tengah-tengah pendemi,perlu pertimbangan jumlah angka kematian, dan angka positif terpapar meningkat. Karena itu, masyarakat, partai politik, maupun penyelenggraan Pilkada untuk perpartisipasi menjaga kesehatan, menerapkan protokoler yang ketat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungannya.

Kondisi ini perlu problem solving. Tidak terjebak pada narasi Covid-19 semata, tranformasi pesan politik sepaket dengan covid-19, dikaji secara kemanfaatan, agar masyarakat menerima pesan politik dengan tidak mengabaikan protap protokol kesehatan. Sebab, kondisi ini menganggu psikologis masyarakat yang belum stabil menghadapi pandemik. Intinya, kepentingan Pilkada adalah penentu masa depan daerah lima tahun mendatang. Kepentingan daerah justeru menguatamakan keselamatan hidup masyarakat.*)

Penulis : Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH.

MELANESIATIMES.COM – Hampir seluruh negara-negara di dunia saat ini sedang dilanda wabah virus Covid-19, termasuk Indonesia. Berbagai langkah dilakukan pemerintah dalam mencegah, mengatasi, menekan laju penyebaran, hingga menyiapkan sarana prasarana pengobatan. Namun, hingga kini penambahan pasien positif Covid-19 tidak dapat dikendalikan dan terus melonjak. Bahkan, penambahan pasien positif Covid 19 pada tanggal 21 September 2020 berjumlah sebanyak 4176 orang, merupakan rekor penambahan tertinggi sejak kasus perdana covid-19 diumumkan, dengan total jumlah kasus positif kasus sebanyak ± 248.000 orang.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada ancaman kesehatan, lebih luas hal ini dapat berakibat buruk pada stabilitas ekonomi dan sosial, seperti terjadinya resesi di beberapa negara, jumlah pengangguran akibat PHK meningkat, penurunan daya beli masyarakat, serta menimbulkan goncangan politik akibat tuntutan-tuntutan pengendalian yang lebih baik.
Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam memutus rantai penyebaran dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengendalikan penyebaran dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Untuk beberapa waktu, penyebaran covid-19 dapat ditekan, namun paska putusan PSBB dicabut dan diganti dengan new normal, dimana kegiatan kembali berjalan normal dengan syarat-syarat disiplin tertentu, angka penambahan positif Covid-19 terus meningkat.

Penyebabnya adalah masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan belum dapat menyesuaikan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perkantoran, Tempat Umum, pusat perbelanjaan, hingga keramaian tidak bisa dikendalikan sehingga sangat sulit memutus rantai penyebaran covid 19.

Disamping itu, masih ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan pandemi Covid-19 demi kepentingan politik dengan membangun opini negatif dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Kelompok tersebut mengumpulkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas di ruang publik seperti deklarasi dan unjuk rasa tanpa mengkhawatirkan potensi penyebaran covid-19, sehingga menimbulkan kluster baru.

Pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia juga menjadi salah satu klaster baru penyebaran. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi tanggal 7 September 2020, Pilkada menjadi salah satu klaster yang perlu diwaspadai. Kegiatan-kegiatan pasangan calon kepala daerah yang terjun menemui masyarakat, membuat pertemuan dan mengumpulkan massa dalam kampanye-nya, bahkan dalam PKPU No. 10 tahun 2020 memberikan peluang peserta Pilkada untuk melaksanakan konser musik, bazar, dan pentas seni budaya yang dapat membuat kerumunan.

Pada kondisi yang sangat darurat ini, pemerintah harus melakukan Moratorium Politik, bertindak tegas dengan memberlakukan Pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan-kegiatan yang non-vital, terutama kegiatan-kegiatan politik yang hanya akan menambah permasalahan dan merusak persatuan bangsa. Aparat penegak hukum harus tegas untuk tidak memberi izin atas kerumunan dan keramaian dengan alasan apapun. Segala hak politik untuk demonstrasi, deklasrasi, perkumpulan, haruslah ditahan dan ditunda terlebih dahulu sampai situasi aman dan membaik.

Untuk pelaksanaan Pilkada, akan sangat membantu, jika pemerintah tidak memberikan izin kepada pasangan calon Kepala Daerah untuk melakukan kampanye terbuka, bahkan jika tidak dapat dikendalikan maka pelaksanaan Pilkada patut untuk ditunda. Anggaran pelaksanaan Pidana yang begitu besar juga akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke pengobatan dan penanganan krisis kesehatan. Bilamana pelaksanaan Pilkada tidak dapat ditunda, maka langkah terbaik yang dapat diupayakan adalah dengan cara merubah sistem pelaksanaan kampaye dari kampanye terbuka kepada kampanye virtual melalui media elektronik, sosial media, serta tulisan-tulisan yang dapat dipahami dan dimengerti masyarakat. Hal demikian harus didukung dengan bantuan instrumen media TV, Surat Kabar, Radio, serta media online untuk melancarkan kampanye secara virtual.

Saat ini yang terpenting adalah seluruh elemen lapisan masyarakat dapat bersama-sama dengan kompak mengatasi permasalahan ini. Lupakan segala kepentingan politik, kelompok, kontestasi, dan perbedaan, serta mengeluarkan seluruh potensi yang ada untuk sumbangsih pikiran, mengawasi berjalannya pengendalian, serta menahan diri melakukan perbuatan yang akan mempersulit pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19. (Dr.K/a)

MELANESIATIMES.COM – Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo menegaskan bahwa di dalam menghadapi pandemi, semua pihak perlu bersatu padu dalam menghadapi covid 19. Ia memastikan dan tidak meragukan solidaritas yang ada di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sampai saat ini Indonesia masih memiliki tingkat solidaritas yang sangat tinggi.

“Kita bisa saksikan betapa semangatnya masyarakat Indonesia seperti contohnya di malang ada kampung tangguh, kampung jaga. Itu di bangun oleh masyarakat bawah tanpa melihat suku adat dan budaya, dan menjadi bukti bahwa di tingkat akar rumput solidaritas sangat tinggi tapi sebaliknya para elit di atas malah memecahkan dengan statement yang memecahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini yang sangat kita sayangkan, karena solidaritas tumbuh subur di akar rumput tapi yang saya katakan tadi tidak tumbuh subur di elit politik.” Bebernya. Karyono Wibowo, dalam diskusi bertema “Merajut Persatuan untuk Menjaga Kebhinnekaan Indonesia : Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19”, Senin (21 September 2020).

Kemudian belum lama ini muncul dekalarasi KAMI, kata dia, memang itu wajar di laksanakan karena dilindungi UU dan konstitusi, tetapi ada hal yang paradok, memang perlu penyampaian atau pandangan yang di sampaikan kepada pemerintah pusat soal anggaran penanganan covid, maupun aturan lainnya tapi penyampaian itu perlu di sampaikan pada tempatnya. Katanya, ada yang menarik didalam narasi yang di lontarkan oleh dekalrator KAMI salah satunya adalah “Meminta kepada pemerintah untuk menangani dengan serius covid 19 agar angkanya menurun” .

“Tapi di sisi lain mereka membuat kerumunan yang sudah pasti ada cluster baru di sana. Ini yang saya katakan paradoks. Karena dengan waktu yang sama, rakyat mendapat musibah malah ada yang menari-nari di atas penderitaan masyarakat, dengan kepentingan politik mereka. Soldaritas sosial kita, perlu kita tingkatkan, insya Allah bangsa kita bisa keluar dari sarang pandemi Covid 19,” pungkasnya.