Blog

MELANESIATIMES.COM – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua (AMP3) berencana akan melakukan aksi lanjutan depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Rencana aksi tersebut terkait dengan dugaan kasus menyebar luaskan video mesum yang diduga kuat melibatkan mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika. Koordinator Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua (AMP3), tegaskan bahwa, akan melakukan aksi lanjutan untuk mengawal kasus tersebut.

“Bareskrim Mabes Polri segera tetapkan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika, jika tidak maka kami akan mendesak kapolri untuk segera copot Kabareskrim Mabes Polri.”

Sebelumnya Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Papua (AMP3) gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri, Senin (28/9/2020).

Massa AMP3, mengatakan terpaksa melakukan hal ini di tengah pandemi Covid-19, lantaran menilai proses hukum terhadap Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng yang diduga terlibat dalam menyebarluaskan, video mesum mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika melalui beberapa grup whatsApp tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

“Demi keadilan kami terpaksa meski di tengah covid-19, kami datang ke Gedung Mabes Polri karena merasa proses hukum kasus menyebarluaskan, video mesum mantan anggota DPRD tidak tepat,” kata Koordinator AMP3, Ifan kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

AMP3, kata Ifan, mendesak Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw segera menaikan statut Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng sebagai tersangka, bila dalam prosesnya ditemukan alat bukti yang cukup.

“Kami juga mendesak Pak Kapolri, untuk memerintahkan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw agar segera menangkap Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng,” tandasnya.
Ivan menambahkan, Polisi meski segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan. Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng pada kasus menyebar luaskan video mesum mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika. Hal ini penting agar tidak menimbulkan stigma negatif dalam pengungkapan kasus tersebut.n “Biar tidak terlihat tebang pilih dalam kasus ini, maka harus segera diusut tuntas. Semua proses pemeriksaan pun harus transparan,” tutupnya.

MELANESIATIMES.COM – Ramainya Pilkada di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat rupanya tak seramai berita seputaran Bupati yang hari ini juga menjadi kontestan di Pilkada 2020 melawan kotak kosong.
Berbagai kasus yang dirasakan belum tuntas terus disuarakan oleh pangamat-pengamat politik, ini seperti kejahatan yang sudah dibuat secara sistematis sehingga semua bungkam.

Ditemui di Jakarta, Senin 5/10/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah memgatakan, biarlah ini sedang proses, semua syarat khan sudah saya masukkan sesuai mekanisme, pak AFU jangan terlalu pede dulu. Kata Iskandar sambil tersenyum. Lebih lanjut Ia (Iskandar) tegaskan bahwa, Besok (Selasa, 6/10/2020) saya dipanggil BKN guna menyerahkan bukti-bukti penggunaan nama Hasan Tamima (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang saat ini digunakan oleh Husein adik kembar beliau, yang kebetulan atas nama Hasan Tamima sudah almarhum.

“Ini pemalsuan dan pidana sudah pasti jelas.” ETOS Indonesia Institute juga akan menyurati Kajati Papua Barat terkait adik kandung bupati sekarang (incumbent) yaitu saudara Muchamad Nur Umlati (Kabid Bina Marga kab. Raja Ampat), yang statusnya sudah tersangka tapi masih bebas diluar.

Hal ini yang harus dipertanyakan kepada Kajati, mau di sel atau dilepas begitu aja rampok-rampok ini?, kata Iskandar keras.

Rakyat saja kalau sudah ketahuan salah langsung di sel kok, kata Iskandar, tidak ada basa basi lagi, ini manusia sudah berstatus tersangka masih berkeliaran bebas,harus dipertanyakan, surat tembusanpun akan kita layangkan ke Jampidsus hari rabu besok (7/10/2020.)

Karena saya yakin “peristiwa yang menyeret adik kandung incumbent akan menyeret incumbent juga, tak mungkin orang ini bergerak tanpa fasilitator, ya kakaknya selaku pimpinan birokrat di Kabupaten Raja Ampat.”

Catatan buruk keuangan di kabupaten Raja Ampat Papua Barat ini mulai terlihat dengan mundurnya Kepala Bidang Anggaran Munadi Kastella karena beliau juga tidak mau terbawa-bawa kasus hukum nantinya, karena melihat kekisruhan didalam soal keuangan, jadi tak perlu terlalu lama jikalau memang serius menangani ini semua. Tutur Iskandar

Jangan sampai rakyat berasumsi yang tidak-tidak, dan saya khawatirkan lagi jika rakyat sendiri yang akan mengadilinya. Bobroknya sudah nyata, bukti sudah jelas, apa lagi? Tutur Iskandar lagi

Terkait pencalonan incumbent maju kembali?, Iskandar hanya berkata bukan urusan saya, yang jelas orang ini banyak berurusan dengan hukum, jadi harus segera direalisasikan ketajaman hukum yang sebenarnya di Indonesia ini tanpa pandang bulu, kalau ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.

Ketika ditanya kekuatan incumbent di Pilkada nanti?, Iskandar menjawab dia sudah tidak diinginkan masyarakat disana, kotak kosong lah pemenangnya, saya yakin itu.
Jangan terlalu over confidence pak Incumbent, kata Iskandar sambil tertawa.
Kalau kotak kosong menang, tinggal Rakyat yang nanti sebagai penentu siapa pemimpin yang mereka mau dan yang layak memimpin kabupaten Raja Ampat.

“Tak perlu juga siapapun intervensi atas kemenangan kotak kosong nanti.”

Percayalah timbulnya kotak kosong sebagai opsi calon tunggal adalah simbol hilangnya legitimasi penyelenggara Pilkada yaitu KPUD di daerah nya yang hari ini menghadirkan kotak kosong.

Terakhir ditanya soal kasus yang di tangani ETOS, apakah mas is yakin ini akan terungkap semua?, Iskandar menjawab sangat yakin, ini cara Allah SWT membongkar ketidakbenaran dari arah matahari terbit, yaitu di kabupaten raja ampat, semoga ini menjadi triger bagi semua daerah untuk lebih berhati-hati memilih calon kepala daerahnya. Tutup Iskandar

Melanesiatimes.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. Proses pemilihan Pengurus PKS masa bakti 2020-2025 berlangsung pada sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).

“Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di 5 tahun kedepan,” kata Habib Salim dalam pidato sambutannya sesaat setelah ditetapkan sebagai ketua Majelis Syura.

“Pelaksanaan sidang menaati protokol kesehatan covid-19. Semua peserta mengikuti swab test terlebih dahulu dan dinyatakan sehat, memakai masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan. Semoga semua anggota Majelis Syura yang hadir selalu dalam kondisi sehat,” kata Habib Salim.

Habib Salim Segaf Al Jufri sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2009-2014. Pada kepengurusan PKS 2015-2020 lalu Habib Salim terpilih menjadi ketua Majelis Syura menggantikan allahyarham KH Hilmi Aminuddin. Kini Habib Salim terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syura PKS.

“Di PKS ini semua tugas tidak ada yang berat karena semua dikerjakan bersama-sama. Dipikirkan, dirumuskan dan disepakati bersama. Jadi saya sebagai ketua tak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti dihadapan Allah. Apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini,” kata Habib Salim.

Anggota Majelis Syura yang hadir dalam musyawarah ini adalah utusan masing masing provinsi. Mereka terpilih menjadi anggota Majelis Syura 2020-2025 pada Pemira (Pemilihan Raya) anggota MS dengan sistem pemilihan eletronik. Para kader PKS seluruh Indonesia telah melaksanakan pemilihan anggota Majelis Syura PKS pada 26 Juli lalu. Hasilnya 66 anggota terpilih mewakili 34 provinsi. Merekalah yang hadir bersidang pada Musyawarah Majelis Syura di Bandung.

Sementara itu, kepada Ahmad Syaikhu yang ditunjuk menggantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, Habib Salim berpesan agar Saudara Ahmad Syaikhu bisa melanjutkan dan meningkatkan capaian prestasi yang telah diwariskan oleh Saudara Sohibul Iman.

“Tradisi di PKS, jabatan Presiden itu hanya satu periode saja. Dan itu tradisi yang sangat baik untuk dilanjutkan. Agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan.” Ujar Sohibul Iman menjelaskan terkait pergantian posisi Presiden PKS dari dirinya ke Ahmad Syaikhu. Saat ini Sohibul Iman diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mendampingi Habib Salim.

“Ahmad Syaikhu salah satu kader terbaik partai yang layak melanjutkan tugas sebagai Presiden PKS. Beliau pribadi yang santun, berintegritas dan totalitas dalam berjuang!” Tambah Sohibul mengomentari penerusnya.

Ahmad Syaikhu insya Allah siap melanjutkan kepemimpinan yang ditugaskan kepadanya.

“Terimakasih kepada Kang Sohibul Iman karena telah meletakan fondasi yang sangat baik bagi PKS. Ini adalah bekal terbaik bagi kami di kepengurusan mendatang. Insya Allah, kami akan terus lanjutkan perjuangan lebih baik lagi!” kata Syaikhu

Dalam sambutannya, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan nasional. Oleh karena itu kita harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah melewati ujian yang maha berat ini. “Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat!” Tegas Syaikhu

“Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945 dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya!” jelas Syaikhu

“Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” kata Syaikhu

Dalam kesempatan itu juga Syaikhu yang pernah menjadi wakil walikota Kota Bekasi dan saat ini menjadi anggota DPR RI menyampaikan terima kasihnya atas kinerja kepengurusan partai periode 2015-2020 yang telah banyak membawa kemajuan bagi partai dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Musyawarah MS PKS diselenggarakan 2-5 Oktober di Bandung. Tanggal 2 semua peserta dilakukan test swab. Tanggal 3 Oktober peserta di karantina di kamar hotel masing-masing sambil menunggu hasil test swab. Semua peserta setelah dinyatakan test swab negatif baru mengikuti Sidang tanggal 4-5 Oktober.

Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua Majelis Syura. Untung Wahono sebagai sekretaris Majelis Syura. Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP.(DI/B)

Bersatu Koalisi Gerakan Rakyat Papua Bersatu RDP di MRP Papua Barat.

Penulis: Feridi
Geham Mnukwar

Melanesiatimes.com – Geham Bersatu, Manokwari-Koalisi Gerakan Rakyat Papua Bersatu menyerahkan dokumen penolakan rakyat Papua terkait otsus jilid II di acara Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar oleh Majelis Rakyat Papua di Papua Barat, Kamis, 1 Oktober 2020.

RDP tersebut guna untuk mendengar aspirasi dari berbagai komponen masyarakat di Tana Papua terkhusus wilayah Domberai dan Bomberai.

Dengar pendapat tersebut merupakan ruang di mana rakyat Papua akan menentukan Otsus akan lanjut atau tidak berdasarkan usulan kepada MRP PB sebagai lembaga kultur orang Papua.

Koalisi Gerakan Rakyat Papua Bersatu mewakili semua organisasi gerakan sipil yang ada di Papua untuk menyampaikan aspirasi penolakan ke MRP agar otsus tidak dilanjutkan.

Ketua umum KNPB Mnukwar Alex Nekenem menekankan bahwa perjanjian New York Agrimen dan Roma Agrimen merupakan sejarah yang menjadi masa kepahitan rakyat Papua, semua itu hanya di)akukan sepihak oleh Indonesia demi kepentingan eksplolitasi kekayaan alam Papua.

Jek Waingai  juru bicara WPNA memberi saran kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka diri dengan rakyat Papua dalam menyelesaikan konflik Papua, maka perlu Pemerintah Indonesia segera mengundang ULMWP untuk berdialog dengan difasilitasi pihak internasiaonal.

Septi Meidodga kemudian membacakaan pernyataan sikap KOALISI GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU PAPUA BARAT.

1. Menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi khusus jilid II dalam bentuk dan nama apapun di teritorial West Papua Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Menolak segala bentuk kompromi sepihak serta agenda-agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan.

3. Segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, apakah menerima otsus atau merdeka sebagai sebuah negara.

4. Kami mendukung suara 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi pada tahun 2017 yang meminta supervisi internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum.

5. Apabila pernyataan butir 1,2,3,4, di atas tidak di lakukan maka seluruh rakyat Papua akan melakukan mogok sipil nasional secara damai di seluruh wilayah West Papua.

Demikan pernyataan yang di bacakan dalam penyerahan aspirasi KOALISI GERAKAN RAKYAT PAPUA BERSATU PAPUA BARAT kepada pimpinan sidang  rapat dengar pendapat RDP MRP PB.

MELANESIATIMES.COM – Ditengah memanasnya politik dan wabah covid 19 di negeri ini, belum lagi ekonomi kita yang semakin terjun bebas, rasa kepercayaan rakyatpun berdampak yang sangat signifikan terhadap pemerintahan sekarang. Disinilah beredar isu besar kehadiran tokoh atau orang yang layak memimpin bangsa ini ke depan.

Ditemui di bilangan cibubur, minggu 4/10/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah memberikan tanggapannya, ini krisis yang harus kita cermati, bukan kita berpikiri sangat premature tapi ini adalah bentuk kewaspadaan kita sebagai anak bangsa atas krisis yang terjadi di negeri ini.

Trust masyarakat sudah menurun terhadap kekuasaan dan ini harus segera dipulihkan. Kalau dibiarkan akan semakin berbahaya ke depannya, karena kekuatan rakyat tak bisa dianggap enteng. Kata Iskandar.

Kita perlu sosok atau figur yang mampu memberi kesejukkan, tidak berapi-api, bisa masuk ke semua kalangan untuk menjahit ini pelan-pelan.

Apakah orang parpol?

Iskandar menjawab bisa iya bisa tidak, rakyat lah yang mempunyai pilihan nantinya.

Banyaknya anak mantan politisi yang hari ini mempunyai peluang menuju RI 1 di kemudian hari, apakah ada yang menurut mas is berpeluang menduduki posisi RI 1?

Iskandar menjawab bahwa, tidak ada sejarah bukan warisan, sejarah adalah perbuatan, siapapun orangtuanya buat saya tak punya peluang didepan nanti, apalagi menjadi orang nomor 1 di negeri ini.

Siapa yang lebih berpeluang manjadi RI 1 ke depan prediksi Mas Is ?

Saya jagokan Mas Bamsoet (Ketua MPR RI sekarang.)

Portofolio nya jelas, tak perlu kawan-kawan media mempertanyakan nya lagi.

Bisa diterima di semua kalangan, berbahasa selalu baik di hadapan publik. Jadi buat saya beliau calon tunggal yang menurut saya paling memenuhi syarat itu.

Kehadiran Giring Nidji yang hari ini memulai kampanye nya menjadi RI1?

Menurut saya terlalu percaya diri, ini mau ngurus negara yang besar bukan mengarang lagu, seperti yang beliau lakukan buat group band nya, jadi buat saya ini ngawur.

Maksudnya apa gak jelas saja kata Iskandar, walaupun setiap warga negara punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin negeri ini, tapi kembali lagi harus kita lihat dan kita ukur, apa alasannya menuju kesitu? bukan ujuk-ujuk nongol tanpa proses politik yang jelas. Buat saya Giring Nijdi cuma dagelan saja.

Jadi dapat dipastikan Mas Bamsoet paling layak ya mas is?

Saya pastikan hanya beliau yang paling layak dan ideal ke arah situ. Kata Iskandar saat menutup wawancaranya

MELANESIATIMES.COM – Orang Papua Wajib Baca Sampe Habis Biar Paham. Kalau Otsus dan Pemekaran Dilanjutkan:

1. West Papua akan menjadi ladang eksploitasi SDA besar-besaran karena Otsus dan Pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya pada kapitalis asing dan indonesia. Akibatnya, masyarakat adat tergusur, termarjinal, terasing di atas negerinya sendiri.

2. West Papua akan diduduki dan dikuasai oleh TNI/Polri dari kampung-kampung hingga ke perkotaan (mengikuti wilayah pemekaran) untuk melindungi eksploitasi SDA. TNI/Polri akan menghadapi rakyat Papua yang protes dan melawan atas hak-haknya.

3. Akan ada Migrasi pendatang besar-besaran secara masif menduduki semua wilayah-wilayah pemekaran. Mereka akan dilindungi TNI/Polri untuk menguasai sektor-sektor kehidupan orang Papua. Warga pendatang, para kapitalis, dan militer yang akan memiliki hak atas tanah air dan SDA di West Papua.

4. Orang Papua akan disedot masuk mengisi birokrasi kolonial di wilayah-wilayah administrasi baru, lalu dibius dalam uang Otsus dan Pemekaran sehingga melumpuhkan kesadaran pada penindasan dan perjuangan. Disinilah kemenangan dan kejayaan kolonialisme dan kapitalisme terjadi.

5. Setelah orang Papua termarginal di segala sisi, kedudukan Politik (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRP, DPRD, dan segala unsur kepemimpinan) sudah pasti dimiliki oleh para pendatang yang akan dilindungi BIN dan TNI/Polri. Karena demokrasi akan dimiliki oleh mayoritas pendatang, kapitalis yang dibantu TNI/Polri.

6. Lalu orang Papua akan menjadi bangsa yang hanya duduk meratapi dalam penyesalan akibat penindasan tidak terbendung; yang selanjutnya diwariskan pada anak cucunya kelak bila masih menghuni bumi West Papua. Orang Papua yang tersisa akan dipecah belah dan diadu domba dalam konflik-konflik horizontal.

7. Situasi ini juga akan dialami oleh segelintir oportunis orang Papua yang saat ini getol mendukung Otsus dan Pemekaran di Jakarta. Mereka oportunis ini jugalah yang akan menanggung segala penderitaan yang sedang dan akan terjadi bila Otsus dan Pemekaran dilanjutkan.

Kalau Rakyat Papua menentukan nasib sendiri:

1. Maka akar konflik West Papua versus Indonesia akan teratasi, sehingga kejahatan di bawah kolonialisme, kapitalisme dan militerisme akan berhenti.

2. Orang Papua akan menggenggam hak demokratik penuh diatas tanah airnya sendiri; menentukan arah politik, ekonomi dan sosial/budayanya sendiri, sehingga martabat dan jati dirinya sebagai manusia dan bangsa dihargai.

3. Kemerdekaan politik akan menjamin orang Papua untuk berkembang membangun dirinya, memproteksi tanah air, hutan dan segala isinya dari eksploitasi kapitalis-imperialis; sehingga West Papua tetap menjadi rumah bagi seluruh makhluk hidup yang mendiaminya, dan tetap menjadi paru-paru bumi.

4. Maka cita-cita pembebasan nasional yang demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, setara dan adil secara sosial, dan budaya partisipatif yang ilmiah dan kontekstual dapat dicapai; menciptakan West Papua dan dunia tanpa kelas penindas dan tertindas; dengan semangat one people, one soul, one destiny.

Pilihan perjuangan anda hari ini menentukan nasib masa depan anda, keluarga, suku dan bangsamu!

Oleh: Jubir Internasional KNPB
Tuan :Victor Yeimo

Sumber : Postingan Nona Melany di Grup Facebook West Papua

Melanesiatimes.com – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa pihaknya tak akan mengikuti aksi mogok nasional yang akan digelar oleh beberapa serikat buruh untuk menolak RUU Cipta Kerja pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Salah satu alasan mengapa pihaknya tidak ikut bergabung, lantaran kegiatan tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas dan bisa merugikan pihak buruh sendiri.

“Terkait aksi mogok massal, tidak semua serikat buruh setuju. Termasuk KSBSI. Alasannya, pertama, karena mogok tidak diatur di dalam UU ketenagakerjaan,” kata Elly dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/10/2020).

Selain itu, Elly pun menduga, aksi mogok nasional 6 sampai 8 Oktober sudah ada yang menunggangi. 

“KSBSI tidak mau ormas lain seolah membantu aksi tapi ada kepentingan politik. Aksi buruh harus murni. Tidak boleh ada kepentingan yang menunggangi,” kata Elly. 

Diketahui, kelompok KAMI besutan Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mendukung aksi mogok massal buruh 6 hingga 8 Oktober.

Selain itu, alasan di balik sikap KSBSI menolak mogok massal karena menurutnya, advokasi soal omnibus law sudah melalui jalan panjang. Dimulai dari melakukan kajian kritis, mengirim surat massal bersama, lobi-lobi atau audiensi ke pemerintah dan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), publikasi media, hingga aksi unjuk rasa.

Dikatakannya, KSBSI akan melakukan aksi nasional, tetapi bukan mogok nasional dan bukan di tanggal 6 sampai 8 Oktober.

“KSBSI merasa sudah diajak pembahasan, jadi belum perlu aksi mogok. Kalaupun nanti ada aspirasi buruh yang tidak dimasukkan dalam UU tersebut, KSBSI akan aksi sendiri. Sambil menunggu kepastian berapa banyak yang diusulkan oleh buruh ditampung di UU, dan apa saja yang didegradasi,” ungkap Elly.

Aksi mogok nasional rugikan buruh

Diingatkannya, aksi mogok justru merugikan buruh. Buruh terancam di-PHK setelah aksi mogok 3 hari. Selain itu, sikap tak ikut mogok nasional ini juga lantaran situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. 

“Sudah banyak buruh kehilangan pekerjaan. Karenanya, saya yakin buruh pun ketakutan kehilangan pekerjaan pasca mogok 3 hari. Selain itu, situasi penyebaran Covid-19 belum mereda. Kita tak ingin aksi buruh justru menjadi klaster baru. Kami mengimbau semua untuk menahan diri,” pungkas Elly. 

Sejumlah serikat pekerja menyatakan menyiapkan aksi demonstrasi dan mogok nasional menjelang rapat paripurna DPR pada 8 Oktober 2020. Sidang paripurna itu ditengarai juga akan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diklaim sudah rampung dibahas.

Sejumlah serikat buruh yang menyatakan akan menggelar aksi di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

Adapun rencana mogok nasional pada 6-8 Oktober disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal. “Sampai tadi siang 25 provinsi siap bergabung dari 32 federasi dan konfederasi. Ada sekitar 3.000 perusahaan, memang tidak semua perusahaan. 

“Itu kan ada kelas menengah ke atas, ada juga kecil. Yang ikut ini mayoritas perusahaan menengah ke besar, otomotif, elektronik, ritel, farmasi, kimia, energi. Itu diperkirakan 2 juta orang,” kata Presiden KSPSI Said Iqbal.

Iqbal mengklaim, akan ada 2 juta buruh ikut aksi unjuk rasa secara tersebar, dan diutamakan di lingkungan perusahaan atau pabrik. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama berunjuk rasa. *

Melanesiatimes.com – Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah pengembangan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Di lokasi tersebut, Kepala Negara meninjau perkembangan penataan kawasan setempat melalui pembangunan dan penataan jalan, pedestrian, tepi pantai, serta drainase pendukung.

“Di situ kita tata trotoarnya, pelabuhan lama yang semuanya kita rombak, kita pindah ke pelabuhan yang baru di Wae Kelambu. Kita harapkan tahapan yang pertama akan selesai di akhir tahun 2020 kemudian tahapan kedua akan selesai di tahun 2021,” ujar Presiden.

Sebelum melakukan peninjauan di Kampung Ujung, Kepala Negara diketahui terlebih dahulu meninjau sejenak kawasan Pelabuhan Labuan Bajo.

Dari Kampung Ujung, rangkaian kunjungan kerja tersebut kemudian berlanjut pada peninjauan kawasan dan sarana gedung di Batu Cermin yang berjarak kurang lebih 5,3 kilometer dari lokasi peninjauan pertama.

Kegiatan penataan di lokasi tersebut telah dimulai pelaksanaannya pada 16 Maret 2020 lalu. Saat ini perkembangan penataan telah mencapai 47 persen dan akan terus berproses ke depannya.

“Di sini memang dibangun di titik-titik kawasan yang telah ditentukan, yang telah direncanakan tahun yang lalu. Ini sudah dimulai, seperti sekarang yang kita lihat ini di kawasan Batu Cermin yang sudah dimulai seperti ini,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara dan rombongan terbatas juga sejenak meninjau proyek pembangunan terminal multifungsi yang berada di daerah Wae Kelambu. Terminal tersebut nantinya akan fokus dan diperuntukkan untuk mendukung aktivitas bongkar muat peti kemas kapal.

Selepas peninjauan sejumlah prasarana tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dari Labuan Bajo.

MELANESIATIMES.COM – Isu tentang kenakalan rumah sakit terhadap pasien selama pandemi Covid-19 mencuat saat Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Moeldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jateng, Kamis (1/10). Moeldoko menilai, harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani.

Awalnya, Moeldoko datang menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal terkait penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengatakan bahwa isu rumah sakit mengcovidkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat.

“Tadi saya diskusi banyak dengan pak Gubernur, salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19,” kata Moeldoko.

Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.

“Ini perlu diluruskan, agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu,” imbuhnya.

Hal itu disambut baik oleh Ganjar. Ganjar membenarkan, bahwa isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi di Jawa Tengah.

“Tadi pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit dicovidkan. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah, ada orang diperkirakan Covid terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini,” kata Ganjar.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, untuk menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.

“Seluruh rumah sakit dimana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar,” terangnya.

Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi delay data soal angka kematian. Namun menurutnya, delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

MELANESIATIMES.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta negara menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu Pancasila. Negara diminta tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang ingin mengganti idiologi bangsa itu.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila secara virtual di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (1/10). Menurut Ganjar, kesaktian Pancasila terus digoyang oleh sekelompok pihak setiap saat.

“Pancasila selalu digoda setiap saat, selalu digoyang setiap saat. Negara harus tegas pada soal itu, ndak boleh ada kompromi,” kata Ganjar.

Selain upaya menangkal paham yang ingin menyerang Pancasila, pemerintah lanjut Ganjar juga harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Cara dan metode yang digunakan juga harus memenuhi unsur kebaruan.

“Kalau dulu modelnya penataran, di ruang tertutup dan sifatnya klasikal, maka sekarang mesti dibuat yang lebih menarik. Dengan video, dengan pemanfaatan media sosial dan lainnya,” jelasnya.

Apalagi, media sosial saat ini sudah digempur dengan banyak isu yang melawan Pancasila. Untuk itu, saatnya mengisi media sosial dengan isu-isu Pancasila agar masyarakat bisa mendapatkan inspirasi untuk berbuat baik.

“Ya isu gotong royong, tolong menolong, menghormati perbedaan alias toleransi dan lainnya. Yang begini-begini ini harus memenuhi semua media, termasuk media sosial,” tegasnya.

Tak hanya pemerintah, masyarakat lanjut Ganjar juga diminta tetap menjaga kesaktian Pancasila. Siapapun masyarakat, dari generasi apapun harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pancasila kepada masyarakat.

“Tak hanya sosialisasi, tapi juga harus dibumikan melalui contoh dan teladan yang baik. Misalnya saat Pandemi ini, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dengan menolong sesama, gotong royong demi kemanusiaan yang adil dan beradab,” pungkasnya.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti sejumlah menteri serta tamu undangan lainnya.

Upacara juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan pemerintah daerah lainnya melalui daring.