Blog

MELANESIATIMES.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menegaskan sikapnya menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam memperjuangkan sikapnya DPP GMNI akan menempuh langkah hukum dengan mengajukan “judical review” ke Mahkamah Konstitusi setelah mengawalinya dengan aksi demonstrasi bersama-sama dengan elemen buruh.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino dalam diskusi daring bertajuk “Pemuda Bicara Omnibus Law”, Minggu (11/10/2020).

Forum diskusi itu, dihadiri pimpinan dan perwakilan pimpinan pusat organisasi yang tergabung dalam forum Cipayung Plus. Yaitu PMKRI, GMKI, KMHDI, IMM, HMI, KAMMI dan LMND.

“Yang kita soroti, bagaimana pengelolaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mampu dijalankan oleh negara ini. Kemudian ada bank tanah,” kata Arjuna, menyampaikan salah satu alasan penolakan UU Cipta Kerja.

Arjuna memahami kepentingan negara dalam UU tersebut adalah untuk menumbuhkan investasi. Namun, aturan itu harus dikritisi, jangan sampai merugikan bangsa Indonesia.

Arjuna membeberkan sejumlah alasan penolakan terhadap UU Omnibuslaw diantaranya adalah persoalan upah minimum. Menurutnya, beleid tersebut dinilai bisa menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan karena tak ada sanksi tegas bagi korporasi yang merusak lingkungan. Selain itu, pengaturan soal pertambangan yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pembuat kebijakan.

“UU Cipta Kerja ini untuk investasi. Tapi tidak boleh merampas hak-hak masyarakat. Mengundang investasi silakan. Tapi tidak boleh merusak alam dan merugikan masyarakat,” kata ketua umum yang terpilih pada Kongres GMNI di Ambon, tahun 2019 itu.

Menurut Arjuna, pembahasan terhadap undang-undang ini terkesan tertutup. Juga kurang partisipatif. Dalam artian, hanya sedikit melibatkan partisipasi masyarakat.

Arjuna menegaskan langkah GMNI selanjutnya. Menempuh jalur litigasi. Yaitu judicial review (JR). “Omnibus law tak bisa sesimpel itu. Maka dari itu, DPP GMNI menilai, ada peluang untuk digugat secara konstitusional. Kita review (JR) ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Arjuna tegas.

Dalam forum diskusi yang sama, pimpinan maupun perwakilan pimpinan pusat organisasi yang hadir, di antaranya sepakat. Melakukan hal sama. Yakni upaya litigasi (judicial review).

Aldo mewakili PP PMKRI, mengatakan, Judisial Review menjadi komitmen awal organisasinya. Selain melakukan upaya aksi massa.

“Kedepannya, dimulai dengan konsolidasi gerakan secara nasional. Kita tetap bangun gerakan. Tetap kita akan mengajukan JR ke MK. Dan itu menjadi komitmen awal PMKRI,” katanya.

Rezki mewakili PP KAMMI, menegaskan organisasinya tetap menolak UU tersebut. Langkah-langkah hukum dapat dilakukan agar agar UU batal. Yakni judicial review, legislative review dan executive review.

“UU ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Tetap jaga solidaritas. Apapun yang terjadi kita tetap bersama rakyat,” tegasnya.

DPP IMM juga demikian. Menyerukan JR. “Membangun kekuatan harus dilakukan. Kita juga perlu menempuh jalur hukum. Kita harus melakukan JR. Yudikatif harus berpihak pada kita,” ungkap Najih Prastiyo.

Sebelumnya, DPP GMNI yang kini dipimpin ketua umum Arjuna Putra Aldino dan sekretaris jenderal M. Ageng Dendy Setiawan menolak tegas UU Cipta Kerja. Sikap itu diwujudkan dengan aksi demonstrasi bersama barisan massa buruh, 8 Oktober.

Ada beberapa poin-poin yang jadi alasan penolakan. Di antaranya, soal adanya bank tanah. Terdapat dalam pasal 127 UU Cipta Kerja mengenai bank tanah. Hal itu dinilai memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian soal tak adanya sanksi pidana bagi korporasi. Dinilai sebagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Berikutnya soal ancaman kebebasan pers. Dirubahnya isi dari pasal 11 dan pasal 18 UU Pers pada UU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis.

MELANESIATIMES.COM – Jelang Pilkada Serentak 2020 Partai Politik peserta pemilu kian hari memberikan berbagai agenda dan perombakan struktur ditubuh partai.

Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk dari pembahuaruan partai agar mesin partai berjalan dengan efektif dan dinamis menuju pemilihan nanti.

Hal ini terlihat pada Partai Besutan Surya Palo. Peristiwa ini terlihat setelah Ketua DPD Partai Nasdem, yang juga Wakil Bupati Buton Tengah meninggal (Lantau) DPP menunjuk Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Buton Tengah yang baru beserta pengurusnya.

Penunjukan tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (SK – DPP) Nomor : 440 – kpts/ DPP – NasDem/IX/2020.

Sebagai mana terdapat dalam Surat Keputusan (SK) tersebut,salah satu putra terbaik Buton Utara, Sukardin ditunjuk sebagai Ketua Bapilu NasDem Buton Tengah.

Sukardin yang juga putra asal Kecamatan Gu tersebut, secara kapasitas dinilai layak memimpin Bapilu NasDem Buton Tengah.

Selain itu, kabar yang kini menguat di Kabupaten Buton Tengah. Ketua Bapilu (Sukardin) juga, kini digadang – gadang sebagai Bacalon Wakil Bupati Buton Tengah untuk menggantikan Lantau (Almarhum) yang juga satu Kecamatan dengan Ketua Bapilu NasDem Buton Tengah.

MELANESIATIMES.COM – Ramainya analisa seputar regulasi terkait terbitnya Omnibuslaw RUU Ciptaker membuat banyak kalangan memberikan pendapatnya, memang terlihat ganjil tapi memang terlihat faktanya,

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute mengatakan, Hari ini saya mendapat rekomendasi 12 orang dibalik terbitnya Onibuslaw RUU Ciptaker, dan ini menjadi tranding topic di medsos-medsos, saya berpendapat bahwa apa yang sampaikan adalah benar, pelaku nya adalah orang-orang Parpol yang berkoloborasi dengan para pengusaha-pengusaha.

Baik di legislatif maupun di eksekutif adalah orang parpol, mereka sengaja memang membuat gaduh negeri ini, dan saya yakin ini mainan mereka guna mengalihkan isu pilkada di daerah-daerah, yang mereka takutkan akan tetap berjalan.

Karena Pilkada serentak 2020 adalah planning panjang mereka di pileg/pilpres 2024, tapi harus diingat, rakyat hari ini sudah cerdas, Pilkada maupun regulasi Omnibuslaw/ RUU Ciptaker adalah produk parpol yang tamak kekuasaan.

Saya menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi akan dagelan elit-elit parpol yang mengaku wakil rakyat ini.
Pilkada 2020 saya yakinkan rakyat sudah kehilangan gairah nya, pertama karena kondisi covid 19 yang semakin masiv, ditambah tingkah parpol yang selalu ingkar pada rakyat.

Apakah tingakat kepercayaan rakyat kepada parpol sudah menurun?, Iskandar menjawab, bukan cuma turun, tapi rakyat sudah muak sama tingkah elit-elit parpol yang terlihat seperti orang paling benar di republik ini, tapi juga rakyat sudah muak dengan apa yang sering mereka sajikan kepada masyarakat, semua cuma bisa mengadu rakyatnya sendiri, jadi saya pastikan memang Parpol layak dibubarkan, kata Iskandar.

Tak ada peran parpol dalam peristiwa suksesi di negeri ini, dari Siekarno ke Soeharto, begitu juga Soeharto tumbang tahun 1998, yang ada adalah peran pemuda, mahasiswa dan rakyat.

Begitu juga di pra kemerdekaan hingga paska kemerdekaan, tak ada satupun peran parpol. Jadi jelas tanpa parpol pun republik ini tetap berdiri.

Bukan kah para legislatif adalah wakil rakyat?, kata siapa?, mereka wakil parpol nua masing-masing, rakyat dikelabui janji-janji manis terus diberikan uang untuk memilih lewat parpol nya, mana ada wakil rakyat gratisan naik disana, mereka membeli suara rakyat, lalu mereka klaim mereka wakil rakyat.

Tapi hari ini rakyat sudah tanggap dan cerdas, satupun parpol tak akan laku lagi nanti.

Termasuk peristiwa pilkada 2020 ini adalah projek transaksional para bacalon kepala daerah. Peristiwa pilkada melawan kotak kosong di hampir 63 wilayah kali ini jangan dianggap enteng, karena ini adalah bagian simbol dari perlawanan rakyat terhadap parpol-parpol gudang nya manipulasi, sudah paham rakyat kok kesitu, jadi sudah pantas juga kalau parpol-parpol dibubarkan

Mana ada bacalon kepala daerah dapat dukungan parpol karena terlihat punya kemampuan mimpin, tidak ada, mereka bicara berapa harga kursi di setiap dukungan, tak perlu berpura-pura lagi manusia-manusia ini kepada rakyat, maka saya tekankan lagi, sudah benar mari bubarkan parpol, sumber dari semua malapetaka negeri ini.

Tapi saya yakin kekuatan, kebohongan, kepura-puraan mereka semua kepada rakyat akan musnah lewat cara Allah SWT.

Mau uangnya tak seri, hartanya tak habis-habis dinakan 1000 turunan, tapi kalau Allah berkehendak mereka bukan siapa-siapa.

Makanya hanya yang sepakat hukum Allah lah yang mampu menghukum mereka semua. Hukum manusia bisa mereka kotak katik seenak mereka kok.

Terkait sikap aparat pengamanan terhadap kawan-kawan media saat meliput aksi?, Iskandar menjawab, tak perlu lah over acting, biasa aja, kawan-kawan media juga anak bangsa ini, tak perlu bergaya mengamuk seperti itu, tak elok, aparat kepolisian itu sipil loh, bukan militer, ini khan jelas sejak terpisah dari TNI, sejak era Alm. Gus Dur presiden nya, ABRI dipecah, jadi sesama sipil tak perlu over acting sesama rakyatnya sendiri,

Diakhir wawancara nya Iskandar katakan, saatnya rakyat bersatu, hati-hati para penumpang gelap yang coba memprovokasi setiap gerakan kawan-kawan mahasiswa.

Yakinlah bahwa kekuatan Allah akan meleburkan semua pemimpin-pemimpin yang ingkar kepada rakyatnya. Sekuat apapun pasti roboh jika itu kehendak Allah.

 

MELANESIATIMES.COM – Omnibus Law Cipta Kerja yang telah mendapatkan dukungan penuh dari parlemen untuk menjadi UU menimbulkan demonstrasi besar-besaran.

Aksi demonstrasi tersebut berujung ricuh di berbagai daerah.

Menanggapi persoalan tersebut Ketua Umum Perkumpulan Muda Indonesia (PERMINDO) Putri Khairunissa, angkat bicara.

Via WhatsApp Messengernya, Nisa (sapa’an) akrabnya, katakan bahwa, dirinya sangat mengapresiasi aksi tersebut, karena penyampaian pendapat sangat dijamin dalam UU. Kata Nisa

Namun, Eks Putri Pariwisata Indonesia, sangat menyayangkan aksi tersebut karena berakhir, “awalnya saya sangat apresiasi, namun dalam perjalanan ternyata bukan membuahkan hasil, malah penyampaian pendapat tersebut berakhir dengan ricuh dan merusak berbagai fasilitas.

“Jangan sampai gerakan mahasiswa hari ini ditunggangi segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.” Tuturnya

Terakhir, Ia (Nisa) pun berharap, kedepan jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. “Boleh kita berpendapat dan memperjuangkan hak rakyat, tapi bukan seperti kemarin.” Tutupnya

Melanesiatimes.com – Sejumlah aktivis dan mahasiswa muslim asal Papua Barat di Jakarta mendorong pemerintah melanjutkan otonomi khusus jilid II. Mereka juga meminta agar otsus dapat memperhatikan pendidikan pesantren orang Papua. Demikian hal itu di ungkapkan aktivis muslim Papua dalam jumpa pers yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa Muslim Papua Bersatu yang berlangsung di Asrama Bekasi pada Jum’at (09/10)

Hadir dalam jumpa pers itu, tiga aktivis Muslim, Yusran Imasuli dan Bilken Puarada dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Rumadhan Burawerei dari Universitas Juanda Bogor menyampaikan aspirasi kalangan mahasiswa Muslim yang menginginkan pemerintah memberlakukan Otsus Jilid II untuk kepentingan masa depan Papua.

“Pada dasarnya kami mahasiswa Muslim Papua yang ada di Jakarta memberi dukungan untuk Otsus Jilid II, tetapi kami juga berharap dalam otsus ini adaperhatian bagi pendidikan pesantren”, ungkap Bilken Puarada saat itu.

Tiga akitis ini menilai memang Otsus sangat penting dan terbukti memberi kontribusi besar untuk Papua, namun sektor pendidikan keagamaan belum diberi perhatian secara total dan merata.

“Ada kesan pemerintah membagi dana otsus itu lebih kepada yang berada di daerah, sementara pendidikan anak-anak Papua yang berada di luar daerah tidak mendapat porsi yang sama. Padahal, pesantren itu milik anak-anak Papua dan telah mendidik begitu banyak anak-anak untuk kedepan mereka melakukan perubahan di Papua”, jelasnya.

Pada sisi lain, mereka mengungkapkan kalau di Papua itu di dominasi tiga agama besar dan menjadi agama orang saudara. Karena itu, sangat tepat bila anggaran yang diberikan itu sama-sama mendapat porsi dan perhatian dari dana otsus itu sendiri.

Mereka juga berharap otsus ini bisa dilanjutkan dengan catatan ada evaluasi yang baik dari pemerintah agar memperbaiki sektor yang menjadi kebutuhan orang Papua.

MELANESIATIMES.COM – Dulu diera Order Baru, Indonesia itu hanya milik keluarga Cendana ini. Keringat dan darah segenap rakyat Indonesia dikuasai mutlak oleh keluarga Cendana selama 32 tahun.

Keluarga Cendana !!!Sekelompok monarki samar-samar yang dikomandani kaisar tanpa tahta. Soeharto yang lahir dari sebuah kemelut politik, tumbuh dan berkemban menjadi sebuah monarki oligarki.

Era Soeharto yang dijamannya disebut bapak pembangunan, yang sebetulnya hanya membangun keluarga dan kroni-kroninya.

Ingat Yayasan Super Semar ?
Sebuah yayasan yang sebetulnya media untuk mengambil uang rakyat. Dibentuk tahun 1976, dimana ada klausal 50 persen laba Bank disetor ke yayasan ini. Hasil dari setoran tersebut diyakini dipakai untuk bisnis keluarga dan kroni-kroninya.

Anak-anak Soeharto adalah anak sultan sebenarnya, merajalela di semua bisnis.
Jalan tol, media, otomotif dan banyak lagi, banyak sekali.

Bahkan Soeharto tak segan-segan keluarkan Kepres demi memuluskan usaha anak-anaknya.

Mobil nasional dan niaga cengkeh (BPPC), sebuah keputusan Presiden yang menguntungkan anak-anaknya tapi menyengsarakan rakyat.

Sekarang keluarga ini koar-koar bahwa Jokowi melakukan praktek Oligarki.
Kalian salah alamat, karena kalianlah rajanya OLIGARKI.

Silahkan runtut sejarah kalian ketika Soeharto berkuasa.

Menuduh Jokowi, ya kalian gegar akal.
Anak-anaknya hanya usaha martabak, tak butuh Kepres. Atau goreng pisang tak butuh intervensi Pemerintah.

Ini kalian sebut Oligarki…?
Tolong intelektual kalian diperbaiki.

Masalah sebenarnya adalah keluarga Cendana sekarang dalam sebuah ketakutan yang amat sangat.

Karena Jokowi terus terusan mengejar para koruptor, bahkan dana orang Indonesia diluar negeri dengan cara apapun akan diambil alih oleh Negara.
Termasuk uang keluarga Cendana yang kabarnya Sangat besar, besar sekali.

Diplomasi kalian gagal pada Jokowi, sehingga kalian putus asa dan melakukan manuver menyerang lewat Ormas yang kalah dalam Pilpres, Jenderal yang tak terpakai, media dibeli dan pengamat yang dipelihara.

Ciptakan Isyu bahwa Pemerintah Jokowi seolah-olah sedang darurat, membenci Islam, Oligarki, gagal atasi pandemi dan…ah kalian hanya sebuah drama Turgi.

Maaf keluarga Cendana, Jokowi adalah orang baik yang muncul tak terduga.
Bukan dari keluarga pengusaha, ataupun pengusaha besar.

Jokowi tak punya beban masa lalu, tak ada catatan menyakiti siapapun, tak punya data mencuri uang rakyat…

Dan paling penting, saya ingatkan kepada keluarga Cendana, Jokowi adalah pemberani, Catat itu…! ! ! Dan kami rakyat ada dibelakangnya.

Jan Andrew Rohitu
(Ketum KPA2B)

Salam Waras #Ojolalibahagia

Melanesiatimes.com – Aksi mahasiswa pada hari kamis 8 Oktober 2020 menolak Omnibuslaw RUU Ciptaker hampir serentak di penjuru tanah air menyisakan cerita beberapa aktivis mahasiswa/siswi, pelajar bahkan masyarakat umum ditahan oleh pihak Kepolisian karena aksi dianggap anarkis.

Aksi yang begitu masif membuat suasana hampir di seluruh kota besar ditanah air termasuk DKi Jakarta menjadi sedikit mencekam.

Dihubungi lewat teleponnya, pada Kamis 8/10/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute menjelaskan, peristiwa hari ini sangat memprihatinkan, begitu masivnya gerakan yang secara sporadis di tanah air ini atas penolakan undang-undang tersebut (Omnibuslaw RUU Ciptaker) rupanya banyak berjatuhan korban, baik mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, bahkan aparatnya sendiri selaku petugas pengamanan.

Saya prihatin anak bangsa diadu sesama anak bangsa dilapangan hanya satu kepentingan politik yang buat saya tak mendasar dan terlalu dipaksakan. Anggota Polri juga anak bangsa ini dan juga aset besar republik ini, jadi siapapun hari ini yang menjadi korban kekerasan, apapun itu statusnya tetaplah anak bangsa yang perlu kita bela. Kata Iskandar.

Banyak nya tindak kekerasan yang dilakukan aparat dilapangan terhadap para mahasiswa, pelajar, juga masyarakat umum harus dipertanggung jawabkan, begitu juga apabila ada pihak aparat yang menjadi korban, pelaku harus diberikan sanksi nya. “Saya miris melihat anak-anak bangsa ini diadu hanya sebuah kepentingan politik dagelan para elit bangsa ini.”

Elit-elit politik bangsa ini harus bertanggung jawab, jangan lepas tangan begitu aja, ini kan ulah mereka yang membuat gaduh, sehingga timbullah aksi ini.

Petugas keamanan yaitu POLRI dan juga TNI hanya sebagai pihak yang mengamankan, jadi cukup sudahi para elit berulah di negeri ini.

Sudah benar Parpol dibubarkan saja, tak elok juga anak-anak bangsa ini diadu hanya untuk kepentingan elit tak bertanggung jawab kata Iskandar.
Saya sedang mendata berapa korban atas peristiwa ini.

Korban bukan hanya dari pihak pendemo saja, tapi pihak keamanan juga kami data, bagaimana pun juga mereka sedang melakukan tugas. Dan besok Jumat 9/10/2020 kami sudah siapkan laporan kepada Komnas HAM atas peristiwa kekerasan-kekerasan yang dilakukan bukan hanya pihak aparat tapi juga pihak pendemo.

Negara ini punya pimpinan yaitu Presiden, beliaulah yang harus bertanggung jawab.

Apapun alasannya pemimpin harus lah bertanggung jawab, jangan lepas tangan begitu kata Iskandar menambahkan.

Saya berharap laporan saya hari ini kepada Komnas HAM terkait peristiwa ini segera ditindak lanjutkan.

Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas korban-korban kekerasan yang terjasi selama peristiwa demontrasi ini?, Iskandar menjawab, ya presiden lah, bersama menterinya selaku pembantu yang memang ini wilayah nya.

Lalu siapa mereka ini?

Ya para elit politik yang dilahirkan dari parpol. Jadi jelas pelaku utamanya peristiwa ini ya para elit parpol dan harus kita sudahkan.

Sudah cukup rakyat menderita, rakyat tetap menjadi objek penderita atas ambisi para elit yang hari ini Iskandar mengajak seluruh partai supaya membubarkan partainya, jika masih keras gayanya , saya khawatir rakyat para mahasiwa/pelajar dan maskyarakat yang akan memaksa parpol-parpol untuk bubar, dan sadar diri memang parpol lah pembuat gaduh sesama anak bangsa selama ini.

Sudah benar kalau mereka segera ditiadakan, saya minta dukungannya dari segala pihak untuk bisa membantu anak-anak bangsa ini. Terkait laporan Komnas HAM, siapa yang dilaporkan?

Pertamasaya laporkan Presiden RI, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini,
Kenapa tidak elit parpol nya saja bang is (Iskandarsyah)?

Iskandarmenjawab, loh presiden ini khan produk parpol, jadinya pun lewat proses dukung mendukung Parpol, jadi presiden kita ini produk buatan Parpol, jadi sudah cukup beliau yang bertanggung jawab atas ini semua, karena buat saya tidak ada istilah prajurit goblok, yang ada jendral tolol, semua selalu dari atas sumbernya. kata Iskandar mengakhiri wawancaranya.

MELANESIATIMES.COM – Setelah terjadi aksi yang dilakukan ribuan massa dalam menolak OmniBus Law Ciptaker. Terlihat puing – puing berserakan akibat dari ulah massa aksi.

Akibat dari ulah massa aksi, “Petugas Kebersihan harus Bereskan Puing – Puing Karena Ulah Mereka.”

Berikut laporan pantauan kerja nyata petugas kebersihan sekitar titik aksi.

Laporan Tugu Tani :

Pukul 10.15 WIB tim penanganan kebersihan dan prasarana Umum Kelurahan Kebun Sirih Jakarta Pusat bersma aparat kepolisian melakukan relokasi pembersihan Pos Polisi Yang terbakar oleh amuk masa aksi tolak RUU OMNIBUSLAW yang di gelar pada Kamis,8 Oktober lalu.

Selain itu juga terpantau di lapangan pihak kepolisian juga melakukan penertiban jalan kembali.

Laporan Patun Kuda :

Tim Tugas Pembersihan Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur Pukul 7.00 WIB pagi tadi melakukan pemberihan Sampah dan Pos Polisi yang terbakar oleh amuk masa aksi unjuk rasa tolak RUU OMNIBUSLAW dan selesai pada 11.00 WIB

Ruas Jalan sudah dilakukan penertiban hingga sampai saat ini terpantau lancar arah jalan menuju Harmoni, Kota Tua maupun arah Bundaran HI.

Laporan : Perempatan Harmoni :

Gabungan Tim Pemberisihan Kota yang terdiri dari kebersihan dan prasarana Umum Taman Sari dan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI jakarta Menggelar Pembersihan secara bersama puing-puing pengrusakan Pos Pantau Polisi dan Pos Reklame di areal Perempatan Lampu Merah Harmoni Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat.

Pembersihan sudah dilakukan pada pukul 10.30 WIB tadi dan berakhir pada pukul : 11.15 WIB.

Ruas Jalan sekitar terpantau lancar dan aparat kepolisian juga melakukan penertiban jalan di areal tersebut.

Laporan : BUNDARAN HI :

Tim Pemberisihan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI jakarta melakukan pemberihan bahan pengrusakan Halte Bundaran HI oleh Pendemo Tolak RUU OMNIBUSLAW pada 8 Oktober 2020 kemarin telah usai pukul : 10.15 WIB.

Menurut keterangan warga di areal setempat menyatakan puing-puing pengrusakan sudah dibersihkan pihak aparat kepolisian dan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI jakarta pukul 08.00 Pagi tadi

Terpantau halte Bundaran HI setelah di bersihkan hanya tersisa tiang penyangganya. Menyangkut ruas jalan terpantau lancar setelah dilakukan pembersihan.

Melanesiatimes.com – Dalam proses biltus setuju/ menolak OLCK, GPM harus mempertimbangkan banyak aspek, baik positif (mendukung) maupun negatif (menghambat).

Sebagai ormas pergerakan yang berbasis Ideologis , parameter positif/ negatif harus mengacu pada:

– Kepentingan nasional _(national interest)._
– AD/ART GPM.
– Visi GPM sebagai ormas berbasis Marhaenisme dan Ajaran-ajaran Bung Karno.

Faktor yang mendukung :

– Disetujui/ didukung DPR.
– Menyederhanakan perizinan.
– Membuka peluang investasi.
– Meningkatkan ekonomi makro.
– Menjamin kepastian hukum.

Faktor yang mengambat:

– Kondisi sosio-politik dan sosio-ekonomi tidak kondusif atau belum memungkinkan akibat pandemi dan resesi.

– Menjadi klaster baru penyebaran Covid akibat konsentrasi massa/ maraknya demo di mana-mana.
– Mentalitas birokrat dan penegak hukum kita masih sangat korup sehingga sebaik apapun UU dibuat, keluarannya tidak akan efektif.
– Resistensi masyarakat bawah/ buruh/ kaum Marhaen sangat kuat, bahkan sejak wacana OLCK pertama digulirkan April lalu.

Maka berdasarkan premis tsb, daripada situasi politik makin panas dan ekonomi makin terpuruk sehingga memicu _chaos_ nasional, maka DPP GPM meminta kepada Bapak Joko Widodo baik selaku Kepala Pemerintahan RI maupun sebagai Kepala Negara RI untuk MENUNDA PEMBERLAKUAN OMNIBUSLAW CIPTA KERJA yg telah di Sah kan oleh DPR RI melalui PERPPU.

Dan selanjutnya lebih baik
Fokus membangun perkuatan KOPERASI dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk lebih diberdayakan dengan melalui gerakan “Revolusi Mental” dikobarkan!

Semarang, 8 Oktober 2020
DPP GERAKAN PEMUDA MARHAENIS ::

Ttd
Drs.Heri Satmoko, MH
Ketua Umum

Ttd
Didik Supandri,SE
Sekjen

MELANESIATIMES.COM – Ditengah ramainya pemberitaan seputar disahkan nya Omnibuslaw dan disahkan nya RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah pada tanggal 5/10/2020 dinihari lalu banyak mengundang kontroversial.

Betapa tidak, ini seperti mengulang peristiwa pengumuman pemenang Pilpres 2019 di Mei 2020 lalu, yang juga dilakukan tengah malam, ada apa dengan pemerintah hari ini?

Dihubungi lewat telepon, rabu 7/10/2020, Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute memberikan komentarnya, ini sepertinya legislatif dan eksekutif sedang membuat dagelan dihadapan publik, apa latar belakangnya saya kurang paham, yang jelas ini membuat gaduh semua pihak,termasuk dari kalangan-kalangan buruh, mahasiswa, juga element bangsa yang lain.

Sudahi lah gaya seperti ini, rakyat sudah muak dengan model yang beginian, jangan meremehkan rakyat lah, rakyat juga punya kesabaran yang ada batasnya.

Omnibuslaw ataupun RUU Ciptaker adalah produk Parpol, bagaimana tidak, semuanya didalam situ adalah orang-orang parpol, baik di legislatif maupun eksekutif adalah orang-orang parpol, kalaupun ada yang bukan kader parpol iramanya atau gayanya ke parpol-parpolan.

Saya rasa tak sulit juga pemerintah membatalkan itu semua untuk kemaslahatan rakyat banyak, toh itu bukan baku, hukum manusia bisa dirubah kok, kecuali hukum Tuhan nanti.

Kalau kita telaah semua peristiwa ini dimulai dari awal adalah usulan pemerintah lalu legislatif lah yang mengesahkan, artinya memang ini bersinergi, karena legislatif dan eksekutif adalah orang parpol dan mereka semua berkawan.

Regulasi yang mereka keluarkan bersama melalui mekanisme yang terlihat tertib padahal ngawur buat saya adalah regulasi yang bisa menyelamatkan parpol-parpol mereka kok.

“Mereka di senayan kan wakil parpol, bukan wakil rakyat.”

Mereka duduk diatas sana parpol mereka lah kendaraannya, berbeda dengan DPD RI yang terpilih karena mewakili daerahnya masing-masing.
Hanya DPD memang dibuat bungkam dengan Undang-Undang yang membatasi gerak mereka, sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa.

Ada solusi terkait penyelesaian Omnibuslaw atau RUU Ciptaker yang sudah digulirkan dan disahkan pemerintah lewat legislatif?, batalkan kan gk sulit kata Iskandar, cuma ini kan dari awal memang sudah banyak kepentingan-kepentingan parpol, jadi susah, mereka lebih kepada parpol mereka ketimbang rakyat nya, maka dari itu masyarakat harus jeli, sudah saatnya kita mempertimbangkan parpol terlalu dominan disini, apalagi dalam mengambil suatu kebijakan kata Iskandar.

Saya katakan lebih baik bubarkan saja parpol-parpol itu, tak sulit juga apabila rakyat berkehendak.

Rakyat terus-terusan dijadikan objek penderita, lebih baik mulai sekarang disudahi gaya mereka-mereka itu kata Iskandar.

Legislatif dan eksekutif sudah saya sampaikan berkali-kali sedang berselingkuh, berselingkuh dari siapa?, dari rakyatnya sendiri, dimana-mana bicaranya rakyat, pertanyaan saya “Rakyat yang mana???” Ujar Iskandar lagi.

Rakyat tak pernah digubris kok, hari ini kemiskinan sudah merambah naik presentase nya, banyak rakyat yang tidak bekerja lagi, kebutuhan ekonomi mereka tak terpenuhi, kriminalitas tinggi, ekonomi kita sudah terjun bebas, apanya yang plus dari semua ini?,
Kondisi wabah yang tak tahu sampai kapan selesai, negara setengah hati menyikapi ini semua, rakyat nya pun menjadi tak tertib.

Ditambah ulah mengesahkan Omnibuslaw dan RUU Ciptaker, ini seperti memang merancang bom waktu buat diri mereka (pemerintah) sendiri. Belum lagi pelaksanaan Pilkada serentak yang hari ini pun diwarnai kekisruhan-kekisruhan, dari anggaran yang belum turun 100% kepada KPUD di daerah-daerah, kontestan banyak juga diisi kotak kosong, beberapa bacalon kepala daerah yang incumbent wafat karena wabah Covid 19 ini, sampai pada persoalan beberapa bacalon yang terindikasi postif covid 19, artinya ini warning, tapi tetap mereka jalankan, untuk urusan politik tak bisa ditunda, kalau yang lain-lain boleh, rakyat pun berasumsi yang tidak-tidak pastinya. Kata Iskandar.

Saya rasa sudahi penghianatan kalian terhadap rakyatmu sendiri, saya yakin 2024 kalian tak laku lagi, saya yakin itu.
Mosi tidak percaya kepada parlement dan pernyataan sikap rakyat untuk menolak parpol sudah semakin masiv, jadi memang hari ini rakyat berperan, saya bilang jangan pernah meremehkan rakyat.

Memang ini harus segera disudahi, pemerintah apabila bijak segera batalkan ini semua, kalau tidak sangat riskan, tak terbendung lagi rasa sakit rakyat ini kata Iskandar.

Lukanya sudah benar-benar kronis, bukan cuma diobati tapi juga harus perawatan kata Iskandar.

Bubarkan parpol apakah sudah opsi final menyikapi ini semua?, Iskandar menjawab dengan tegas iya, tak perlu basa basi lagi sekarang, catatan sejarah suksesi negeri ini tak ada peran parpol, mahasiswa bersama rakyat lah yang berperan, jadi biarlah rakyat yang menentukan nasib bangsa ini ke depan, kita bangsa yang menjungjung tinggi musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal yang hari ini dihadirkan ke hadapan rakyat, tidak mengenal suara terbanyak, tapi musyawarah mufakat, jadi saya sangat yakin ini adalah solusi terbaiknya kata Iskandar menutup wawancaranya.