Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sebanyak 256 pasangan ambil bagian dalam Open Tournament Domino Orado 101 Piala Panglima TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Yonif 762/VYS, Kota Sorong, pada Sabtu (26/9/2026).

Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Kegiatan ini juga terhubung dengan agenda nasional Orado yang menggelar turnamen domino secara serentak di 101 titik di Indonesia dengan target pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Ketua Panitia Open Tournament Domino Orado 101, Raymond Karubaba, mengatakan Orado secara nasional berperan sebagai support system dalam pelaksanaan turnamen yang memperebutkan Piala Panglima TNI tersebut.

Menurut Raymond, setiap daerah memiliki target minimal 64 pasangan peserta. Jika dikalikan dengan 101 titik penyelenggaraan, jumlah peserta secara nasional ditargetkan menembus lebih dari 6.400 pasangan.

“Di Papua Barat Daya sendiri sebanyak 256 pasangan. Di Sulawesi malah hampir seribu pasangan. Secara nasional, untuk memenuhi standar memecahkan rekor MURI itu sudah masuk,” kata Raymond.

Ia menjelaskan, pencatatan peserta untuk kebutuhan rekor MURI dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional. Peserta tidak hanya terdaftar sebagai peserta turnamen, tetapi juga harus tercatat sebagai atlet Orado yang dibuktikan melalui kartu tanda anggota atau kartu atlet.

“Semua yang mengikuti open turnamen ini sudah ter-cover sebagai atlet Orado. Ini juga bagian dari pra-simulasi menuju Pra-PON dan PON 2028,” ujarnya.

Raymond mengatakan Orado saat ini terus membangun sistem organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga pengurus cabang di kabupaten dan kota. Struktur tersebut disiapkan untuk mendukung pengembangan olahraga domino secara berkelanjutan.

Ia berharap domino atau gaplek yang selama ini lebih dikenal sebagai permainan masyarakat di warung kopi, pangkalan ojek maupun tempat berkumpul, dapat berkembang menjadi olahraga yang memiliki wadah dan pembinaan lebih formal.

“Domino atau gaplek ini permainan rakyat di pangkalan ojek, di warung kopi. Tapi ini naik kelas. Kita berharap dengan event-event dan sosialisasi oleh Orado, permainan ini bukan sekadar permainan pinggiran, tetapi mulai dibawa ke ruang formal,” katanya.

Menurut Raymond, Orado telah ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga yang diakui KONI pada Juli 2026. Karakter olahraga domino dinilai memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi karena lebih mengandalkan kemampuan berpikir, konsentrasi dan kerja sama.

“Siapa saja bisa. Tidak butuh status atau latihan fisik yang terlalu berat, tetapi dengan daya pikir dan kerja sama yang baik, semua bisa menjadi atlet,” ujarnya.

Pengembangan Orado, lanjut Raymond, juga diarahkan untuk menjangkau lingkungan pendidikan. Organisasi tersebut tengah mendorong agar domino dapat diperkenalkan di sekolah dan perguruan tinggi, termasuk menjadi salah satu pilihan kegiatan ekstrakurikuler.

Ia berharap kehadiran Orado di Papua Barat Daya dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyalurkan energi pada kegiatan yang positif dan produktif.

“Kita berharap kegiatan ini bisa menarik perhatian kaum muda. Kegiatan-kegiatan negatif bisa berkurang dan perhatian mereka bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih positif,” tuturnya.

Raymond juga berharap olahraga domino dapat berkembang hingga tingkat kelurahan, distrik, lingkungan masyarakat, bahkan menjadi bagian dari aktivitas komunitas di berbagai tempat. Menurutnya, olahraga tersebut dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat.

“Biar ini bisa jadi perekat juga. Dengan TNI kita sudah sepakat bahwa ke depan kita akan jalan bersama. Babinsa juga terlibat proaktif, supaya tidak ada sekat dan masyarakat bisa lebih dekat,” katanya.

Dari sisi jumlah peserta, Papua Barat Daya disebut menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta cukup besar dalam pelaksanaan turnamen nasional tersebut. Raymond menyebut wilayah Indonesia Timur menempatkan Papua Barat Daya di posisi kedua, sementara Sulawesi menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak dengan hampir 1.000 pasangan.

Sementara itu, Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Nehemia Urim Perdana mengapresiasi kerja sama jajaran Orado Papua Barat Daya dalam menyukseskan turnamen tersebut. Ia menilai kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Orado dan segenap pengurus Orado Provinsi Papua Barat Daya. Ini merupakan kerja keras kita bersama sehingga kegiatan pagi hari ini bisa berjalan,” ujar Nehemia.

Ia menyebut persiapan turnamen telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Kompetisi dibuka pada Sabtu dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu.

Nehemia juga mengapresiasi perkembangan Orado yang tergolong cepat meski organisasi tersebut baru terbentuk pada 2026. Menurutnya, pelaksanaan turnamen dengan jumlah peserta yang besar menunjukkan adanya antusiasme masyarakat terhadap olahraga domino.

“Orado ini organisasi baru yang dibentuk tahun 2026. Ini merupakan hal yang luar biasa. Baru dibentuk tetapi bisa memecahkan rekor MURI,” katanya.

Ia menambahkan, hubungan TNI dan Orado dibangun dalam semangat saling mendukung. Orado turut berkontribusi dalam kegiatan Piala Panglima TNI dan peringatan HUT ke-81 TNI, sementara TNI memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga domino.

“Yang pasti kita TNI dan Orado ini saling support. Orado sudah men-support TNI dalam rangka Piala Panglima TNI dan HUT TNI ke-81. Kami pun dari TNI sangat support kepada Orado karena mottonya sangat bagus, yaitu ‘memintarkan Indonesia’,” ujarnya.

Selain menjadi ajang kompetisi, Nehemia berharap turnamen domino dapat menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat sekaligus membuka peluang pemberdayaan UMKM dan penjaringan calon atlet yang berpotensi dikembangkan menuju kompetisi tingkat nasional.

“Selain kita berekreasi, memintarkan otak, membuat otak kita bekerja, kita juga bisa mendapatkan bibit-bibit calon atlet yang bisa kita ikutkan untuk pertandingan ke depannya seperti PON 2028,” pungkasnya.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja Ampat menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat di Waisai, Jumat (25/9/2026).

‎Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Anwar Kopong, saat membacakan pandangan akhir fraksi, setelah mencermati arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang akan menjadi dasar menuju penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026.

‎Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerakan Indonesia Karya meminta KUA-PPAS Perubahan 2026 disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program, kegiatan, dan kebijakan anggaran selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Raja Ampat.

‎Anwar mengatakan arah kebijakan anggaran perlu diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia.

‎Fraksi juga menekankan KUA-PPAS Perubahan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman pengelolaan sumber daya daerah secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

‎Dalam mencermati rancangan tersebut, Fraksi Gerakan Indonesia Karya turut menyoroti masih adanya defisit dalam rancangan anggaran. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat tata kelola agar kebijakan anggaran yang nantinya dituangkan dalam APBD Perubahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎“Fraksi mendorong pemanfaatan potensi daerah, optimalisasi tata kelola serta mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja maksimal agar APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Raja Ampat,” kata Anwar saat membacakan pandangan akhir fraksi.

‎Fraksi juga meminta seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Penyelarasan program dan anggaran tersebut, menurut fraksi, harus tetap mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

‎Di akhir penyampaian pandangan, Anwar Kopong menegaskan Fraksi Gerakan Indonesia Karya dapat menerima dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

‎Fraksi berharap KUA-PPAS Perubahan 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif rutin, tetapi menjadi instrumen kebijakan anggaran yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, ditambah musibah kebakaran yang terjadi di beberapa lokasi, mendorong umat Islam di Kota Masohi melaksanakan Sholat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon turunnya hujan dari Allah SWT.

Sholat sunnah yang dikhususkan untuk memohon turunnya hujan tersebut digelar di halaman Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Maluku Tengah, Sabtu (26/9/2026).

Pelaksanaan Sholat Istisqa ini merupakan ikhtiar Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah dalam menindaklanjuti arahan dan imbauan Kementerian Agama RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyikapi kondisi cuaca panas dan kekeringan yang terjadi.

Kepala MAN 2 Maluku Tengah, Harman Muh Ali, menyampaikan rasa syukur karena Sholat Istisqa dapat dipusatkan di lingkungan madrasah yang dipimpinnya.

“Alhamdulillah, hari ini sudah terlaksana Sholat Istisqa yang diamanahkan kepada kami selaku tuan rumah. Kami bersyukur kegiatan sebesar ini yang melibatkan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan di MAN 2 dan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Menurut Harman, kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin antara pihak madrasah dengan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.

“Dalam menyiapkan segala kebutuhannya, kami juga melibatkan beberapa madrasah yang ada di Kota Masohi untuk sama-sama saling membantu menyiapkan kelengkapan sholat dan fasilitas penunjang lainnya,” jelas Harman.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Gani Wael, mengatakan Sholat Istisqa merupakan bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon perlindungan sekaligus turunnya hujan sebagai berkah dari Allah SWT di tengah kondisi kekeringan dan musibah kebakaran.

“Ini bentuk cobaan serta ujian dari Allah SWT agar kita selalu mengintrospeksi diri atas segala dosa yang telah kita perbuat,” kata Abdul Gani.

Ia menambahkan, kondisi kekeringan yang terjadi hendaknya menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus melakukan introspeksi diri.

“Mungkin saja ini adalah teguran dari Allah agar kita kembali ingat kepada-Nya,” tambahnya.

Abdul Gani berharap pelaksanaan Sholat Istisqa mendapat ridho Allah SWT dan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat agar wilayah Maluku Tengah segera memperoleh curahan hujan sebagai berkah yang menyelamatkan, bukan justru menjadi musibah.

“Mari berikhtiar dan selalu panjatkan doa kepada Allah SWT agar kita mendapatkan anugerah hujan. Sebab, tidak ada yang sulit jika Allah berkehendak,” ucapnya.

Sholat Istisqa tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Tengah, para guru, pelajar, serta masyarakat Kota Masohi.

Pelaksanaan Sholat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang berlangsung. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak umat memperbanyak doa dan introspeksi diri serta meningkatkan kepedulian dalam menjaga lingkungan dari berbagai potensi yang dapat memicu terjadinya kebakaran. (HUAT)

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Ketua Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat, Muamar Kadafi, menyampaikan pandangan Fraksi Hanura dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat, Jumat 25 September 2026, dengan menyoroti ketepatan waktu penyusunan dokumen pemerintahan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), serta perlindungan masyarakat adat.

‎Fraksi Hanura meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperbaiki ketepatan waktu penyampaian dokumen agar proses pembahasan di DPRK tidak kembali terkendala keterlambatan.‎

‎Dalam pandangan tersebut, Kadafi meminta Pemda Raja Ampat lebih serius menempatkan persoalan masyarakat adat sebagai prioritas pembangunan, memastikan dana Otsus digunakan tepat sasaran, serta terlibat aktif dalam penyusunan Perda Perlindungan Masyarakat Adat agar regulasi tersebut dapat segera ditetapkan.

‎Dorongan itu disampaikan sebagai bagian dari perhatian Fraksi Hanura terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan keberpihakan kebijakan daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

‎Kadafi mengatakan, ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian dokumen menjadi hal penting karena DPRK membutuhkan waktu yang memadai untuk mencermati, membahas, dan memberikan pandangan terhadap substansi dokumen tersebut.

‎“Kami mendorong penyusun dokumen agar tepat waktu, sehingga keterlambatan tidak sering terjadi pada saat memasuki pembahasan,” kata Kadafi.

‎Menurut Fraksi Hanura, persoalan keterlambatan dokumen tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap efektivitas tahapan pembahasan antara DPRK dan pemerintah daerah.

‎Dalam pandangan yang sama, Fraksi Hanura meminta Pemda Raja Ampat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan masyarakat adat.

‎Kadafi menegaskan, masyarakat adat harus diposisikan sebagai bagian penting dalam prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemanfaatan dana Otsus juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

‎“Fraksi Hanura juga meminta Pemda agar fokus terhadap persoalan masyarakat adat, diposisikan sebagai prioritas, dengan skema dana Otsus harus tepat sasaran,” tegasnya.

‎Fraksi Hanura juga menyoroti proses penyusunan Perda Perlindungan Masyarakat Adat di Raja Ampat.

‎Kadafi meminta Pemda tidak bersikap pasif dalam proses tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah diperlukan agar pembahasan regulasi dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi dan menghasilkan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

‎“Keterlibatan Pemda secara aktif agar Perda tersebut segera ditetapkan,” ujar Kadafi.

‎Fraksi Hanura berharap Pemda dan DPRK dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian regulasi tersebut, sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya menjadi komitmen dalam forum politik, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi daerah yang memiliki kepastian hukum.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran perkotaan.

‎Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Soleman Dimara, dalam pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026), sebagai respons atas berulangnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Raja Ampat.

‎Fraksi meminta anggaran tanggap darurat tersebut memiliki fleksibilitas sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat merespons cepat ketika terjadi kebakaran, termasuk untuk kebutuhan pemadaman, mobilisasi personel, peralatan dan penanganan dampak kebakaran.

‎Desakan tersebut muncul di tengah rangkaian kejadian karhutla yang terjadi di Raja Ampat. Sejumlah titik kebakaran sebelumnya dilaporkan terjadi di wilayah Waisai, sementara BNPB juga mencatat kebakaran di Pulau Dayan, Distrik Batanta Utara, pada awal September 2026 dengan luas sekitar 7,25 hektare.

‎Kondisi geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran karena mobilisasi personel dan peralatan menuju lokasi membutuhkan kesiapan serta dukungan anggaran yang memadai.

‎Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat secara tegas merekomendasikan kepada Bupati melalui TAPD agar melakukan penganggaran “dana tanggap darurat kebakaran termasuk kebakaran hutan/lahan atau perkotaan yang sifatnya fleksibel sesuai kebutuhan riil.”

‎Usulan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pemadaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat, lingkungan, habitat satwa dan kawasan konservasi yang terdampak potensi karhutla.

‎Fraksi Demokrat selanjutnya menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

‎Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Soleman Dimara, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK Raja Ampat, Jumat (25/9/2026).

‎Dalam pandangannya, fraksi memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Di antaranya meminta pemerintah segera membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK sesuai ketentuan.

‎Fraksi juga meminta penataan Pantai WTC sebagai wajah Kota Waisai serta meminta TAPD memperhatikan hak-hak keuangan DPRK dan kebutuhan anggaran Alat Kelengkapan Dewan.

‎Untuk APBD Perubahan 2026, Fraksi Demokrat menegaskan setiap program harus memiliki perencanaan, dasar, penganggaran dan sasaran yang jelas. TAPD juga diminta memberikan rincian penggunaan anggaran afirmasi, termasuk program, lokasi dan kelompok penerima manfaat.

‎Fraksi turut meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan, jembatan dan penguatan ekonomi masyarakat.

‎Menanggapi kondisi kebakaran yang terjadi di Raja Ampat, Fraksi Demokrat merekomendasikan penganggaran dana tanggap darurat kebakaran, termasuk karhutla dan kebakaran perkotaan, dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan riil.

‎Selain itu, fraksi meminta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat terkait Kampung Wejim Timur dan Kampung Beo melalui mekanisme TP-TGR apabila terdapat indikasi kerugian keuangan kampung.

‎Setelah menyampaikan seluruh catatan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan sesuai tahapan pembahasan anggaran daerah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik dugaan KKN dalam seleksi IPDN jalur afirmasi OAP kembali disorot. Roger Mambraku mendesak DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala BKPSDM untuk membuka proses verifikasi dan dasar penetapan peserta.

‎Roger menilai DPRK tidak boleh pasif ketika publik mempertanyakan transparansi seleksi yang menyangkut hak OAP.

‎“Panggil Kepala BKPSDM dan buka semuanya kepada publik. Kalau prosesnya benar, jelaskan. Kalau ada kekeliruan, harus diperbaiki. Jangan tunggu rakyat hilang simpati terhadap lembaga,” tegas Roger.

‎Ia meminta DPRK menguji seluruh dugaan berdasarkan dokumen dan fakta, termasuk proses verifikasi, rekomendasi, serta potensi konflik kepentingan.

‎Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar siapa yang lolos IPDN, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap afirmasi OAP dan kredibilitas pemerintah daerah.

‎Dugaan KKN tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi. Pihak terkait juga memiliki hak memberikan klarifikasi dan hak jawab.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik seleksi IPDN jalur afirmasi OAP di Raja Ampat kembali memanas. Ketua Gerakan Perempuan Adat Malamoi dari delapan suku, Ludia Mentansan, mendesak DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala BKPSDM untuk memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi.

‎Ludia menilai DPRK harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan hak afirmasi Orang Asli Papua (OAP) tidak diabaikan.

‎“Kalau DPRK tidak memanggil BKPSDM, jangan sampai lembaga ini mempertaruhkan marwah dan hak orang asli Papua demi orang asing,” tegas Ludia.

‎Ia juga menegaskan bakal melakukan blokade kantor BKPSDM Raja Ampat jika tidak ada langkah konkret dari DPRK Raja Ampat untuk membuka proses seleksi secara transparan.

‎Menurut Ludia, masyarakat berhak mengetahui dasar verifikasi, rekomendasi, serta mekanisme penetapan peserta dalam seleksi tersebut.

‎“Kami minta penjelasan, bukan janji. Buka dokumennya dan jawab masyarakat,” ujarnya.

‎Dugaan penyimpangan dalam proses seleksi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Pihak BKPSDM dan pihak terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (26/9/2026). Kebakaran dilaporkan terjadi di belakang SD YPPK Maria Regina, Kantor BPS Kabupaten Raja Ampat hingga kawasan belakang PLN ULP Waisai.

Lokasi kebakaran diduga berada di sekitar areal yang memiliki fungsi penting bagi habitat satwa dan vegetasi alami, sehingga peristiwa tersebut tidak hanya mengancam lahan, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem serta flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kawasan Waisai dan sekitarnya memiliki wilayah dengan fungsi konservasi yang perlu dilindungi. Batas dan status hukum setiap titik lokasi kebakaran tetap perlu dipastikan melalui verifikasi instansi berwenang, terutama apabila titik api berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan cagar alam maupun kawasan konservasi lainnya.

Raja Ampat sendiri dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna menjadikan kawasan ini memiliki nilai ekologis sekaligus menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata alam.

Salah satu satwa yang menjadi perhatian adalah burung cenderawasih, yang dikenal sebagai bagian penting dari kekayaan fauna Papua. Apabila kebakaran terjadi di habitatnya, kerusakan vegetasi berpotensi mengganggu tempat berlindung, mencari makan dan aktivitas kehidupan satwa tersebut.

Ancaman tidak hanya terhadap fauna. Flora alami yang menjadi bagian dari ekosistem hutan juga dapat terdampak apabila api meluas. Hilangnya vegetasi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperbesar tekanan terhadap satwa yang bergantung pada kawasan tersebut.

Kemunculan karhutla kali ini juga perlu dilihat dalam konteks sejumlah kejadian kebakaran yang sebelumnya terjadi di wilayah Raja Ampat. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan, terutama pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Pemerintah daerah bersama BPBD, instansi lingkungan hidup, pengelola kawasan konservasi, aparat keamanan dan masyarakat perlu segera memastikan posisi titik api terhadap kawasan konservasi, termasuk apakah lokasi tersebut berada di dalam, berbatasan atau berada di luar kawasan cagar alam.

Selain pemadaman, langkah penanganan perlu mencakup pemantauan terhadap flora dan fauna yang terdampak, khususnya apabila api mendekati habitat satwa yang dilindungi.

Pemerintah juga perlu memperkuat patroli, deteksi dini, pemetaan kawasan rawan kebakaran serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Langkah tersebut penting agar kebakaran tidak berkembang dan memasuki kawasan dengan nilai ekologis yang lebih tinggi.

Bagi Raja Ampat, persoalan karhutla bukan semata-mata tentang lahan yang terbakar. Di balik setiap kawasan hutan terdapat habitat, flora, fauna dan ekosistem yang menjadi kekayaan alam daerah.

Karena itu, kebakaran yang kembali muncul di Waisai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Jika titik api benar berada di sekitar atau dalam kawasan konservasi, penanganan cepat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas terhadap habitat satwa dan tumbuhan.

Hingga berita ini diterbitkan, luas lahan terbakar, penyebab kebakaran, posisi titik api terhadap batas kawasan konservasi, serta dampak terhadap flora dan fauna masih memerlukan verifikasi resmi di lapangan.

Penyelamatan kawasan bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan habitat dan keanekaragaman hayati Raja Ampat tetap terlindungi.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H., menggelar gala dinner bersama insan pers di Dapoer Aska, Waisai, Raja Ampat, Jumat malam. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Turut hadir Kasi Humas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, dan Kasat Narkoba Polres Raja Ampat, serta sejumlah wartawan. Diskusi diarahkan untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan pers dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Salah satu pembahasan utama adalah penguatan patroli dialogis untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Insan pers mengusulkan agar patroli diperketat, khususnya pada wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan.

Forum juga menyoroti dugaan kejahatan siber yang berkembang di Grup Opini Pileg Raja Ampat. Pers mendorong pengadaan atau penguatan unit cyber crime agar kepolisian memiliki kapasitas lebih kuat dalam menerima laporan, menelusuri bukti digital, dan menangani dugaan tindak pidana siber sesuai ketentuan hukum.

Kapolres Raja Ampat mengapresiasi pelaksanaan gala dinner serta berbagai masukan yang disampaikan insan pers.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh masukan dari teman-teman pers. Ini menjadi ruang komunikasi yang baik untuk bersama-sama melihat persoalan keamanan di Raja Ampat,” ujar Kapolres.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda silaturahmi, tetapi menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan pers dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari perlindungan anak dan perempuan, penguatan patroli dialogis hingga penanganan kejahatan siber di Kabupaten Raja Ampat.