Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRK Kota Sorong terhadap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno XXVI Paripurna XIII Masa Persidangan III Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPRK Kota Sorong, Senin (28/9/2026).

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., unsur pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong, serta jajaran Pemerintah Kota Sorong.

Dalam tanggapannya, Pemkot Sorong mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRK sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan APBD Perubahan 2026.

Menanggapi Fraksi Golkar, pemerintah mengapresiasi proses pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur DPRK Kota Sorong.

Pemerintah menegaskan anggaran akan diarahkan pada sejumlah program prioritas, meliputi pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan, penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan di distrik dan kelurahan.

Sementara terhadap Fraksi PKS, pemerintah memberikan perhatian terhadap pengelolaan Pasar Sentral Remu, pelayanan kebersihan, pemeliharaan pohon di sepanjang trotoar, serta kondisi Kantor Kelurahan Klasabi.

Evaluasi akan dilakukan terhadap pengelolaan retribusi, aspek administrasi dan legalitas, efektivitas anggaran, hingga kepastian tempat pelayanan masyarakat.

Dengan keterbatasan kemampuan APBD, pemerintah menyatakan pelaksanaan program akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi Fraksi Gerakan Indonesia Maju dan Fraksi APPSA, Pemkot Sorong menyatakan target pendapatan dan defisit akan disesuaikan dengan kondisi riil, kemampuan fiskal daerah, hasil audit BPK RI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian anggaran tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas daerah.

Pemerintah juga memastikan konsistensi data pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan, termasuk penyampaian perbandingan APBD induk dengan rancangan perubahan APBD secara terperinci.

Seluruh proses pembahasan APBD Perubahan 2026, kata pemerintah, akan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Sementara terhadap masukan Kelompok Khusus DPRK, perhatian pemerintah diarahkan pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat.

Pengelolaan Dana Otsus, termasuk alokasi 1,25 persen dan SiLPA, akan dievaluasi sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tepat sasaran, berbasis data dan by address.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan pengusaha OAP, perluasan kesempatan kerja, peningkatan infrastruktur lingkungan, serta dukungan operasional bagi staf ahli, asisten sekretaris daerah dan lurah.

Selain itu, penyelesaian status tanah sekolah turut menjadi perhatian dalam tindak lanjut masukan kelompok khusus DPRK Kota Sorong.

Di bidang peningkatan kapasitas aparatur, Pemkot Sorong mendukung pengembangan ASN OAP melalui pendidikan jenjang S1, S2 hingga S3 dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kemampuan Dana Otsus.

Pemerintah Kota Sorong menegaskan seluruh masukan fraksi-fraksi dan kelompok khusus akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan APBD, ketentuan pengelolaan Dana Otsus, serta prioritas pembangunan daerah.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kota Sorong kembali mencatatkan prestasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama iNews.

Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Sorong berhasil meraih Terbaik Pertama Tingkat Provinsi pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri menilai sejumlah aspek, mulai dari pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, hingga efektivitas program pemerintah daerah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan inovasi daerah dalam menghadirkan berbagai solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa isu kebersihan dan lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sorong.

Tak hanya pada bidang lingkungan, Kota Sorong juga mencatat prestasi lainnya dalam ajang yang sama. Kota Sorong menjadi pemenang tingkat kota/kabupaten pada kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dua penghargaan tersebut menjadi capaian tersendiri bagi Pemerintah Kota Sorong karena diberikan atas pelaksanaan program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Sorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi menjadikan apresiasi tersebut sebagai dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan juga dinilai penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, Kota Sorong diharapkan semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, nyaman, dan sejahtera.

Prestasi pada bidang pengelolaan lingkungan dan implementasi pembangunan perumahan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pembangunan daerah sekaligus meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Kota Sorong.(***)

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Batanta, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dilaporkan masih terjadi hingga Senin malam, 28 September 2026. Informasi tersebut disampaikan Stengling Saleo melalui laman Facebook pribadinya sekitar tiga jam sebelum berita ini diterbitkan, dengan melaporkan adanya api yang masih terlihat di kawasan perbukitan.

Dalam unggahannya, Stengling Saleo meminta perhatian Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat membantu mengoordinasikan penanganan kebakaran. Permintaan itu disampaikan karena medan perbukitan yang tinggi dan sulit dijangkau membuat upaya pemadaman dengan kemampuan yang tersedia menghadapi kendala.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran kebakaran dapat meluas ke kawasan hutan dan lingkungan di sekitar permukiman serta wilayah pesisir Batanta.

Stengling Saleo menyebut masyarakat telah berupaya menangani kebakaran dengan sumber daya yang ada. Namun, keterbatasan akses menuju lokasi api menjadi salah satu persoalan utama dalam proses pemadaman.

Karena itu, melalui unggahan tersebut, Presiden diminta membantu mengoordinasikan pihak terkait agar dukungan penanganan dapat segera diarahkan ke lokasi terdampak.

Permohonan tersebut sekaligus menjadi seruan masyarakat agar kondisi kebakaran di Batanta mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, luas area terdampak dan perkembangan terkini kebakaran masih menunggu verifikasi dari pihak berwenang. Warga berharap penanganan segera diperkuat guna mencegah api meluas dan melindungi kawasan hutan serta lingkungan Batanta.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Golkar DPRK Kota Sorong menekankan pentingnya ketepatan program, efektivitas anggaran, serta percepatan pelaksanaan kegiatan dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Pleno XXV Paripurna XIII Masa Sidang III Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPRK Kota Sorong, Senin (28/9/2026).

Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dibacakan oleh Muhammad Saman Bugis. Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong yang telah menyampaikan materi RAPBD Perubahan 2026 kepada DPRK.

Fraksi Golkar menegaskan, pemandangan umum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kekurangan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Masukan yang diberikan merupakan bentuk dukungan agar arah kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan secara baik oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Fraksi Golkar, RAPBD Perubahan tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen penyesuaian angka. Perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan program, menyelesaikan kebutuhan mendesak, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan hingga akhir tahun.

Dengan waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, seluruh OPD diminta bekerja lebih fokus, cepat, dan terarah. Program yang dimasukkan dalam RAPBD Perubahan juga harus benar-benar siap dari sisi administrasi, teknis, sumber daya, maupun waktu pelaksanaan.

Fraksi Golkar mengingatkan agar ketersediaan anggaran tidak berujung pada keterlambatan pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus memiliki target yang jelas sehingga tidak menimbulkan program yang tidak selesai dan berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Namun, percepatan pelaksanaan anggaran juga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap kegiatan tetap harus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Golkar menilai keberhasilan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya penyerapan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan program yang selesai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam RAPBD Perubahan 2026, Fraksi Golkar meminta agar pendapatan daerah disusun secara realistis berdasarkan potensi dan capaian penerimaan. Sementara belanja daerah diarahkan pada pelayanan dasar serta kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Sejumlah sektor juga dinilai perlu tetap menjadi perhatian, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan, penanganan banjir, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan di tingkat distrik dan kelurahan.

Fraksi Golkar juga meminta program yang belum siap atau sulit diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran agar dievaluasi. Setiap kegiatan yang diprioritaskan harus memiliki lokasi, target, penerima manfaat, anggaran, serta batas waktu penyelesaian yang jelas.

Selain itu, setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan. Belanja yang dinilai kurang mendesak atau belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat diminta untuk dikendalikan.

Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antar-OPD. Hambatan yang berkaitan dengan administrasi, pengadaan maupun pengambilan keputusan diharapkan dapat diselesaikan lebih awal agar tidak mengganggu pencapaian target program.

Dalam pembahasan RAPBD Perubahan, Fraksi Golkar juga meminta proses dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur DPRK sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk fraksi, Badan Anggaran, dan komisi-komisi.

Masukan dari komisi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan OPD mitra kerja, aspirasi masyarakat, hasil rapat kerja, hingga temuan pengawasan di lapangan. Karena itu, setiap komisi diharapkan diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan rekomendasinya.

Fraksi Golkar berharap dokumen pembahasan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, seluruh fraksi memperoleh akses informasi yang sama, serta setiap perubahan penting dalam pembahasan anggaran dapat dikomunikasikan secara terbuka.

Keterbukaan tersebut dinilai dapat memperkuat proses pengambilan keputusan sekaligus mencegah kesalahpahaman di internal DPRK. Fraksi Golkar juga meminta koordinasi antara pimpinan DPRK, fraksi-fraksi, dan Badan Anggaran terus diperkuat selama proses pembahasan berlangsung.

Dalam sikap akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima materi RAPBD Perubahan Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Golkar menegaskan penerimaan tersebut bukan merupakan persetujuan akhir. Pembahasan selanjutnya akan tetap mencermati kesesuaian program, kemampuan pelaksanaan, prioritas belanja, serta manfaat setiap anggaran bagi masyarakat Kota Sorong.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Kota Sorong menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno XXV Paripurna XIII Masa Sidang III Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor DPRK Kota Sorong, Senin (28/9/2026).

Pemandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Nuryadi. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menilai perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan mempertajam program pembangunan.

Fraksi PKS meminta seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, cermat, rasional dan berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Berdasarkan materi yang disampaikan Pemerintah Kota Sorong, pendapatan daerah setelah perubahan direncanakan mencapai sekitar Rp.1,034 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp.1,099 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan tercatat sekitar Rp.65,93 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.1,395 miliar.

Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap kondisi ketika peningkatan belanja lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan. Pemerintah Kota diminta memastikan tambahan belanja benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang mendesak dan realistis diselesaikan pada sisa tahun anggaran.

PKS juga meminta penjelasan rinci mengenai sumber kenaikan pendapatan sebesar Rp.71,491 miliar serta tingkat kepastian realisasinya hingga akhir 2026. Hal serupa diminta terhadap tambahan belanja yang mencapai Rp.91,412 miliar.

Menurut Fraksi PKS, kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana belanja tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pengelolaan Pasar Sentral Kota Sorong.

Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota memberikan data transparan mengenai kontribusi Pasar Sentral terhadap PAD, mulai dari potensi penerimaan, target dan realisasi, jumlah objek retribusi, tunggakan hingga mekanisme pemungutan dan penyetoran ke kas daerah.

PKS menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan, tetapi juga menyangkut tertib administrasi, keadilan bagi pedagang, transparansi pemungutan serta upaya mencegah kebocoran pendapatan daerah.

Fraksi PKS juga mendorong adanya kajian komprehensif mengenai kemungkinan pengelolaan Pasar Sentral melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bentuk kelembagaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang lebih profesional, menurut Fraksi PKS, diharapkan dapat meningkatkan pencatatan penerimaan, pemeliharaan fasilitas, pelayanan kepada pedagang, kebersihan dan keamanan pasar serta evaluasi kinerja pengelola.

Di bidang lingkungan, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, khususnya bidang kebersihan, yang dinilai telah memperluas pelayanan pengangkutan sampah hingga lorong dan lingkungan permukiman warga.

Namun, Fraksi PKS juga menyoroti kondisi tanaman di sejumlah trotoar dan ruas jalan utama yang mengalami kekeringan. Pemerintah diminta menyiapkan pola penyiraman dan pemeliharaan rutin, terutama saat kondisi cuaca panas.

Selain itu, Fraksi PKS kembali mengangkat persoalan Kantor Kelurahan Klasabi yang selama kurang lebih 20 tahun masih menggunakan bangunan kontrakan. Aspirasi mengenai kondisi tersebut disebut berulang kali disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRK Kota Sorong.

PKS meminta pembangunan Kantor Kelurahan Klasabi menjadi salah satu prioritas pemerintah, dengan terlebih dahulu memastikan legalitas lahan, perencanaan teknis dan ketersediaan anggaran.

Jika pembangunan belum dapat direalisasikan melalui Perubahan APBD 2026 karena keterbatasan waktu dan kemampuan fiskal, Fraksi PKS meminta tahapan persiapan dimulai dan pembangunan fisiknya diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait pembiayaan, Fraksi PKS juga meminta penjelasan terbuka mengenai penerimaan pembiayaan sebesar Rp.65,93 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp.1,395 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp.64,535 miliar tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan direncanakan nol.

Fraksi PKS menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada penyelesaian program prioritas, pelayanan dasar, kebersihan dan lingkungan, pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat.

PKS berharap jawaban Wali Kota Sorong nantinya memberikan penjelasan komprehensif atas berbagai catatan tersebut, sehingga pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Sorong.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kegiatan Papua Idol Band yang sedianya digelar dalam rangka memperingati Hari Noken Sedunia dengan puncak acara dijadwalkan pada 4 Desember 2026, resmi dibatalkan oleh panitia.

Keputusan tersebut diambil setelah jumlah peserta yang mendaftar dan mengirimkan video penampilan belum memenuhi kuota minimal yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan lomba. Senin (18/9/2026)

Koordinator Papua Idol Band, Dey Imbiri, mengatakan keputusan pembatalan dilakukan setelah panitia melakukan evaluasi terhadap proses pendaftaran hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Dey, panitia sebelumnya menetapkan sedikitnya 20 peserta sebagai kuota untuk dapat melaksanakan kegiatan Papua Idol Band.

Namun, hingga pendaftaran ditutup, jumlah peserta yang mengirimkan video penampilan bahkan belum mencapai 10 peserta.

“Jumlah peserta yang mendaftar dan memasukkan video tidak sampai pada kuota yang telah ditetapkan panitia. Karena itu, kami memutuskan untuk membatalkan kegiatan ini,” ujar Dey Imbiri.

Ia menjelaskan, pembatalan juga mempertimbangkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Biaya yang dipersiapkan panitia disebut mencapai ratusan juta rupiah.

Dengan jumlah peserta yang jauh di bawah target, panitia menilai pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana konsep dan ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Dey menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mendaftar dan mengirimkan video sebagai bagian dari proses seleksi Papua Idol Band.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme serta keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta perhatian terhadap Papua Idol Band. Partisipasi yang diberikan sangat berarti bagi kami,” katanya.

Menurut Dey, rendahnya jumlah peserta menjadi tantangan tersendiri bagi panitia dalam merealisasikan kegiatan yang sejak awal diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua untuk menyalurkan bakat dan kreativitas di bidang musik.

Meski kegiatan tahun ini dibatalkan, semangat untuk mendorong perkembangan musik band dan membuka ruang bagi talenta-talenta muda Papua tetap menjadi bagian dari tujuan Papua Idol Band.

Panitia berharap keputusan tersebut dapat dipahami oleh seluruh peserta maupun pihak-pihak yang sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, pengalaman dari pelaksanaan proses pendaftaran ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan Papua Idol Band agar dapat menghadirkan konsep yang lebih matang dan menjangkau lebih banyak talenta muda Papua.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Senin, 28 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dilaporkan terjadi di wilayah Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Warga melaporkan titik api diduga telah berlangsung hampir satu bulan dan hingga Senin (27/9/2026) masih menyisakan bara di kawasan yang terbakar.

‎Laporan warga menyebut, kebakaran berada di kawasan Kampung Waidim dan Samate. Api disebut telah bertahan dalam waktu cukup lama sehingga memunculkan kekhawatiran warga terhadap kemungkinan bara kembali membesar dan meluas ke kawasan di sekitarnya.

‎Warga menduga keberadaan material kayu damar di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api dan bara bertahan lama. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi material yang terbakar serta penyebab api dapat bertahan dalam waktu panjang.

‎Warga meminta BPBD Kabupaten Raja Ampat bersama instansi terkait segera turun ke lokasi untuk memastikan kondisi terkini, memetakan titik api, mengetahui luas kawasan terdampak, serta melakukan langkah penanganan agar kebakaran tidak meluas.

‎Hingga berita ini diterbitkan, luas area terbakar, titik api secara pasti, penyebab kebakaran, serta kondisi terkini di lokasi masih menunggu verifikasi resmi dari pihak berwenang.

‎Warga berharap laporan karhutla di Samate segera mendapat respons cepat sebelum bara kembali membesar dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DARURAT! Kebakaran masih mengancam kawasan Pulau Dayan, Distrik Batanta Utara, Raja Ampat, hingga Senin malam. Warga yang berupaya menangani kobaran api mengaku mulai kewalahan dan menyerukan bantuan segera karena tidak lagi mampu menghadapi kondisi tersebut seorang diri.

‎Seruan darurat itu disampaikan melalui akun Facebook Stengling Saleo sekitar pukul 23.23 WIT.

‎Dalam unggahannya, Stengling menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran. Namun, api disebut masih menjadi ancaman dan kondisi semakin sulit dikendalikan.

‎“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi keadaan ini. Berbagai cara sudah kami lakukan, tetapi saat ini kami benar-benar sudah tidak memiliki jalan lain lagi.” tulisnya

‎Warga kemudian meminta bantuan kepada pihak mana pun yang memiliki peralatan, tenaga maupun kemampuan untuk membantu proses pemadaman.

‎“Kami tidak ingin menyerah, tetapi kami tidak bisa menghadapi kondisi ini sendirian. Mohon bantuannya.” ujarnya

‎Seruan tersebut menjadi permintaan terbuka agar bantuan dapat segera dikerahkan ke lokasi. Warga berharap pihak yang memiliki kapasitas penanganan kebakaran dapat memberikan pertolongan secepatnya.

‎“Semoga ada pertolongan dan orang-orang baik yang tergerak untuk membantu kami,” demikian isi unggahan tersebut.

‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi terverifikasi mengenai luas area yang terbakar, titik pasti kebakaran, maupun perkembangan terakhir penanganan di lapangan. Kondisi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari BPBD, pemerintah distrik maupun pihak terkait.

‎Situasi di Pulau Dayan kini menjadi perhatian karena warga secara terbuka menyatakan membutuhkan bantuan untuk menghadapi ancaman api.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Jerman untuk mendukung pelestarian sekaligus pengembangan kawasan wisata mangrove Kelawalu, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Jerman untuk Republik Indonesia bersama sejumlah pihak yang memiliki perhatian terhadap kawasan hutan dan mangrove ke destinasi wisata mangrove Kelawalu, Minggu (27/9/2026).

Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Helmi, mengatakan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung potensi serta kondisi kawasan mangrove Kelawalu yang dinilai masih membutuhkan pengembangan.

Menurut Zikri, salah satu pihak yang memiliki perhatian terhadap kawasan mangrove adalah Forest Programme VI. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan terhadap upaya pelestarian mangrove sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

“Kami berharap ada dukungan untuk bagaimana kawasan mangrove ini tetap terjaga, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan komunitas yang berada di sekitar kawasan wisata,” ujar Zikri.

Ia menjelaskan, masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Karena itu, pengembangan kawasan wisata harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam kunjungan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Sorong turut menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan yang terdapat di kawasan wisata mangrove Kelawalu. Di antaranya berkaitan dengan pengembangan fasilitas pendukung, pembenahan infrastruktur, serta upaya mengembalikan daya tarik kawasan wisata yang sebelumnya pernah ramai dikunjungi masyarakat.

“Dulu tempat ini pernah ramai. Kami ingin bagaimana kawasan ini bisa kembali menarik perhatian, sehingga peluang bantuan maupun kerja sama dapat terbuka, baik untuk pemberdayaan, kebutuhan mangrove maupun perbaikan infrastruktur,” katanya.

Zikri juga menyampaikan bahwa Pemkot Sorong membuka ruang bagi investor untuk terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, dukungan investasi dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengembangkan wisata berbasis ekowisata tanpa mengesampingkan fungsi ekologis mangrove.

“Kami membuka peluang bagi investor untuk masuk. Harapannya, melalui lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap hutan dan mangrove di Jerman, ke depan bisa ada dukungan berupa material, program maupun investasi,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat setempat, mulai dari lurah, RT hingga komunitas masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan wisata mangrove Kelawalu. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar setiap rencana pengembangan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan warga setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Oliver Sperling selaku Wakil Duta Besar Jerman; Sascha Reebs, Penasehat BMZ sekaligus Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman; serta Dr. Angelika Stauder, Penasehat BMZ sekaligus Wakil Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman.

Selain itu, hadir pula Dr. Bettina Kellersmann dari BMZ selaku Kepala Divisi 311 Asia Tenggara dan Thomas Staiger dari BMZ Divisi 311 Asia Tenggara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran instansi teknis ini menjadi bagian penting mengingat pelestarian hutan dan mangrove membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas serta mitra pembangunan.

Zikri berharap kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda melihat kondisi kawasan, tetapi dapat dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama yang lebih konkret, baik melalui dukungan program, pemberdayaan masyarakat, penguatan sarana prasarana maupun peluang investasi.

“Harapan kami, kawasan wisata mangrove ini bisa kembali berkembang dan ramai dikunjungi, tetapi kelestarian hutannya tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan wisata ini,” pungkasnya.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polres Raja Ampat bersama personel Brimob mengerahkan 40 anggota untuk berpatroli di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu malam, 26 September 2026. Patroli berlangsung pukul 20.00 hingga 00.00 WIT dengan menyasar Pasar Baru, kawasan WTC, pelabuhan, dan sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas.

‎Patroli digelar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengantisipasi tindak kriminal 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta menertibkan aktivitas malam yang berpotensi mengganggu ketertiban.

‎Personel gabungan menyisir pusat aktivitas masyarakat dan memantau situasi di lapangan. Aktivitas anak dan remaja yang masih berada di luar rumah hingga larut malam turut menjadi perhatian.

‎Petugas mengarahkan mereka secara persuasif untuk kembali ke rumah sebagai bentuk perlindungan dan upaya menjaga ketertiban ruang publik.

‎Di kawasan pasar, WTC, pelabuhan, dan titik rawan lainnya, personel meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap pelanggaran atau tindak pidana ditangani sesuai tugas dan kewenangan kepolisian.

‎Polisi mengimbau warga bersama-sama menjaga kamtibmas, mewaspadai barang dan kendaraan, tidak mengganggu ketertiban umum, serta segera melaporkan tindak kriminal atau gangguan keamanan.

‎Orang tua juga diminta mengawasi aktivitas anak dan remaja pada malam hari serta memastikan mereka berada di rumah saat larut malam.