Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menyerahkan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sesuai mekanisme perundang-undangan. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor DPRP Papua Barat Daya, Kamis (22/10/2026).

Delapan rancangan regulasi itu terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan enam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi).

Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengatakan pihaknya menargetkan proses pemberian pertimbangan terhadap dua Raperdasus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Dalam dua materi Raperdasus itu, kami akan upayakan dalam waktu sebelum satu bulan. Singkatnya begitu, karena kemungkinan tidak banyak koreksi,” ujar Alfons.

Ia menjelaskan, pembahasan kedua Raperdasus tersebut akan memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjuangan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Namun, materi regulasi tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Menurut Alfons, koordinasi antara MRP dan DPRP perlu terus diperkuat agar proses pembahasan berjalan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia juga berharap kerja sama kedua lembaga tersebut dapat menghasilkan kemajuan dalam pembentukan produk hukum daerah, khususnya regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Salah satu materi penting dalam Raperdasus tersebut berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pengakuan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya Fredrik Frans Adolof Marlissa,  menjelaskan, penyerahan enam Raperda kepada MRP merupakan bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Khusus untuk Raperdasus, pertimbangan dan persetujuan MRP diperlukan sebelum rancangan tersebut melanjutkan tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya hari ini harus ada persetujuan dan pertimbangan Majelis Rakyat Papua untuk menjadi dasar penetapan sebagai peraturan daerah khusus,” jelasnya.

Ia menerangkan, setelah melalui proses pembahasan dan penetapan dalam rapat paripurna, Raperdasus masih harus menjalani tahapan fasilitasi sesuai mekanisme perundang-undangan sebelum dapat diundangkan.

Adapun enam Raperdasi akan diproses melalui mekanisme fasilitasi bersama Kementerian Dalam Negeri tanpa melalui tahapan persetujuan khusus dari MRP sebagaimana Raperdasus.

DPRP Papua Barat Daya menargetkan delapan Raperda tersebut dibahas dalam rapat paripurna pada Jumat (23/10/2026). Agenda tersebut mencakup penetapan rancangan peraturan daerah non-APBD sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wakil Ketua DPRP menyebutkan, dari sekitar 21 Raperda yang sebelumnya direncanakan, delapan rancangan dapat dilanjutkan pada tahap ini. Sementara itu, sejumlah rancangan lainnya masih ditunda karena kendala pembiayaan maupun materi yang belum siap.

Penyerahan delapan Raperda ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi DPRP dan MRP Papua Barat Daya, sekaligus mendorong lahirnya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik khusus daerah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI) Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Waisai, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda.

‎Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Raja Ampat yang bertindak sebagai pemateri. Turut hadir Kabid Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol, Wakapolsek Waigeo Selatan, serta Wakil Kepala SMKN 2 Waisai.

‎Wakil Ketua DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat, Kundrat Kaisiepo, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya membangun pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan gotong royong.

‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa-siswi tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Generasi muda harus menjadi pelopor toleransi, persatuan, dan nasionalisme,” ujarnya.

‎Menurut Kundrat, wawasan kebangsaan penting ditanamkan sejak dini agar para pelajar memiliki karakter yang kuat, menghargai perbedaan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.

‎Wakil Kepala SMKN 2 Waisai, Mersiolita, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

‎Ia menilai sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembentukan karakter generasi muda, khususnya para pelajar SMKN 2 Waisai, agar tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, berintegritas, dan memiliki rasa cinta tanah air.

‎Mersiolita juga berharap pendidikan nilai-nilai moral dan nasionalisme dapat membentengi pelajar dari perilaku negatif maupun tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

‎Selain memberikan materi wawasan kebangsaan, DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat turut membagikan buku dan alat tulis kepada siswa-siswi SMKN 2 Waisai.

‎Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan belajar para siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di Kabupaten Raja Ampat.

‎Melalui kegiatan ini, BMP-RI berharap para pelajar dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter, menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia.

Melanesiatimes.com, Maybrat – Tahapan pencalonan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat periode 2025–2030 berlanjut. Dari tiga bakal calon yang sebelumnya mendaftarkan diri, hanya dua kader yang telah mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia Musyawarah Daerah (Musda) IV Golkar Kabupaten Maybrat.

Kedua bakal calon tersebut adalah Ortis F. Sagrim, ST., M.Ak., dan Ferdinando Solossa, SE. Keduanya mengembalikan formulir pendaftaran sesuai tahapan yang telah ditetapkan panitia.

Sebelumnya, tiga nama tercatat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat pada Rabu (21/10/2026). Selain Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa, terdapat Sarteis Wanane yang turut mengikuti tahapan pendaftaran.

Namun, hingga tahapan pengembalian formulir, baru Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa yang menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada panitia.

Pengembalian formulir ini merupakan bagian dari rangkaian proses pencalonan yang telah dijadwalkan panitia. Setelah tahapan tersebut, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan organisasi Partai Golkar.

Adapun tahapan verifikasi berkas dan penetapan calon merupakan proses tersendiri yang belum dapat disimpulkan dari pengembalian formulir semata. Karena itu, status Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa saat ini masih sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat.

Melalui tahapan Musda, Partai Golkar diharapkan dapat menjalankan proses organisasi sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dalam menentukan kepemimpinan DPD untuk masa bakti 2025–2030.

Dengan demikian, pengembalian formulir oleh dua bakal calon tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian pencalonan Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat, sementara tahapan berikutnya tetap menunggu proses sesuai jadwal dan ketentuan panitia.

Melanesiatimes.com, Jakarta – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan akhlak, pembentukan karakter, dan penjagaan nilai-nilai moral generasi muda. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital, pesantren didorong meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama.

Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), H. Nanang Mubarok, S.H.I., M.Sos., menegaskan bahwa pesantren dan masjid harus menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adab.

Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan, martabat, dan masa depan para santri.

“Santri adalah aset terbesar peradaban bangsa. Hari Santri ini harus menjadi ikhtiar kolektif kita untuk memastikan lingkungan pesantren benar-benar aman, bersih, dan beradab. Tidak boleh ada ruang kompromi maupun sikap menutup mata terhadap bibit perundungan, kekerasan, apalagi perilaku seksual menyimpang di asrama. Menjaga santri berarti menjaga kesucian fitrah umat dan masa depan kepemimpinan Indonesia,” tegas Nanang di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menekankan, upaya perlindungan santri membutuhkan komitmen bersama dari pengelola pesantren, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Kajian PP Salimah sekaligus pegiat Gerakan Indonesia Berfitrah (GIF), Diana, menyoroti pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan keberanian mengungkap persoalan kekerasan di lingkungan asrama.

Menurut Diana, pengawasan yang lemah, relasi senioritas yang tidak terkendali, serta minimnya saluran pengaduan dapat membuat kasus kekerasan sulit terungkap. Karena itu, pesantren dan orang tua perlu membangun mekanisme perlindungan yang konkret dan mudah diakses para santri.

“Langkah pertama penyelamatan generasi adalah keberanian mengakui realitas dan menghentikan sikap penyangkalan. Data menunjukkan bahwa bahaya nyata kerap mengintai di balik celah minimnya pengawasan tata ruang dan relasi senioritas yang tak terkontrol. Pesantren dan orang tua harus bergandengan tangan membangun sistem mitigasi yang konkret—mulai dari audit tata ruang fisik kamar santri, penyaringan rekam jejak mental pembina, hingga membangun kanal pengaduan yang aman bagi santri,” ujar Diana.

Ia juga mengingatkan bahwa keberanian melaporkan tindakan yang melanggar batasan tubuh dan kehormatan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan sesama santri, bukan tindakan yang harus dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap lingkungan pesantren.

Sebagai langkah nyata, Gerakan Indonesia Berfitrah bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemerhati pendidikan mendorong penerapan standar keamanan asrama. Usulan tersebut meliputi penataan tempat tidur, pengurangan area yang tidak terpantau, penerapan prosedur sanitasi yang aman, serta pembekalan kemampuan deteksi dini bagi musyrif dan guru asrama.

Penguatan pengawasan juga perlu disertai mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan terhadap korban, serta penanganan laporan secara profesional. Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan dapat ditindaklanjuti tanpa intimidasi maupun upaya menutupi kejadian.

Menyambut Hari Santri Nasional 2026, GIF bersama BKPRMI dan PP Salimah mengajak pimpinan pondok pesantren, para asatidz, komite sekolah, serta wali santri di seluruh Indonesia memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

Ajakan tersebut diwujudkan melalui penerapan protokol kewaspadaan asrama, pembenahan tata ruang, edukasi perlindungan diri, serta kampanye publik melalui media sosial dengan tagar

#HariSantriBerfitrah, #PesantrenAmanAdabTerjaga, #GenerasiBerfitrah, dan #TolakKekerasanAsrama.

Selain kampanye edukasi, Gerakan Indonesia Berfitrah juga membuka saluran komunikasi untuk menerima pengaduan dan bertukar informasi mengenai dugaan perundungan, kekerasan, serta persoalan perilaku seksual di institusi pendidikan.

Melalui gerakan ini, seluruh pihak diharapkan semakin aktif membangun budaya saling menjaga, menghormati martabat setiap santri, dan memastikan pesantren menjadi tempat belajar yang aman, beradab, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di Masjid Raodah, Kilometer 8, Kota Sorong, Kamis (22/10/2026), pukul 04.15 WIT.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Polri mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, yakni Irwasda, Dirintelkam, Dirlantas, dan Dirpolairud, bersama jamaah Masjid Raodah.

Melalui kegiatan keagamaan ini, Kapolda ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran langsung pimpinan kepolisian di tengah jamaah juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai masukan terkait persoalan keamanan di lingkungan masyarakat.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, Subuh Keliling juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

Kapolda bersama jajaran juga mendorong masyarakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama dan memelihara kerukunan di tengah keberagaman. Sinergi antara Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan pendekatan pelayanan kepolisian yang humanis, dengan mengedepankan komunikasi, kebersamaan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan Subuh Keliling secara langsung di tengah masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat. Hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan gangguan kamtibmas sejak dini.

Informasi kegiatan tersebut disampaikan oleh Kasubbid PID Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., turun langsung menemui masyarakat melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di Jalan Sagu, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Kapolri untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kehadiran Kapolda di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi, membuka ruang komunikasi, serta menyerap aspirasi warga terkait situasi keamanan di lingkungan mereka.

Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Binmas Polda Papua Barat Daya, Wakapolres Sorong yang mewakili Kapolres Sorong, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Korneles Usili, Ketua RT 01 RW 02 Jalan Sagu Melly Usmani, tokoh masyarakat Musa Lasarus Malahan, S.Sos., M.Si., serta masyarakat Suku Moi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Papua Barat Daya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus lingkungan dinilai penting dalam membangun komunikasi dan memperkuat kebersamaan di tengah warga.

Sinergi antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Selain itu, komunikasi yang terjalin secara langsung juga menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang mengedepankan silaturahmi, komunikasi, dan kemitraan dalam pemeliharaan kamtibmas. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DPRK Raja Ampat meminta Bupati Orideko Iriano Burdam mengevaluasi penugasan dr. Laura Christanty, Sp.A., menyusul polemik pemindahan satu-satunya dokter spesialis anak di RSUD Raja Ampat ke Puskesmas Waisai Kota.

Berdasarkan pemberitaan Wahana News Papua Barat, penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Bupati Raja Ampat Nomor 800.1.11.1/382.3/SETDA tertanggal 5 Oktober 2026. Kebijakan itu menjadi sorotan karena RSUD Raja Ampat dilaporkan tidak lagi memiliki dokter spesialis anak setelah pemindahan tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat gabungan komisi, DPRK menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas sebelum menetapkan kebijakan penugasan. RDP tersebut turut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Raja Ampat, dr. Laura Christanty, serta staf RSUD Raja Ampat.

DPRK meminta Bupati meninjau kembali surat tugas tersebut agar pelayanan kesehatan anak di RSUD tetap terpenuhi. Kehadiran jajaran instansi terkait diharapkan dapat memperjelas dasar penugasan sekaligus mencari solusi atas keterbatasan dokter spesialis anak.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Ketua Komisi III DPRK Raja Ampat, Roni Rumbewas. Dalam pemberitaan Tribune Indonesia, Roni menyatakan akan memanggil Direktur RSUD Waisai, Meidi Lidia Maspaitella, untuk meminta penjelasan mengenai ketersediaan dokter spesialis anak pengganti.

Selain evaluasi penugasan, DPRK mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk membuka kesempatan bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis anak. Perencanaan kebutuhan tenaga medis juga perlu disesuaikan dengan kapasitas dan pengembangan RSUD Raja Ampat.

DPRK menegaskan, penataan tenaga medis harus mengutamakan kepentingan pasien. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan penugasan dr. Laura sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan dokter spesialis anak bagi masyarakat Raja Ampat.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Raja Ampat bersama Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mengagendakan apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Masjid Al-Furqon, Perumahan 100, Kompleks MTs Lim, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Kamis 22 Oktober 2026.

‎Peringatan tahun ini mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri.” Tema tersebut menjadi penegasan bahwa tradisi keislaman, nilai-nilai pesantren, serta semangat kebangsaan merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan menjunjung tinggi persatuan.

‎Apel Hari Santri ini menjadi momentum bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama di Raja Ampat untuk memperkuat komitmen keagamaan sekaligus meneguhkan peran santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‎Menguatkan Akar Tradisi mengandung makna pentingnya menjaga warisan keilmuan Islam, akhlak, adab, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para ulama dan pesantren. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi identitas santri, tetapi juga pedoman dalam membangun hubungan sosial yang dilandasi penghormatan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama.

‎Sementara itu, Menjaga Keutuhan Negeri menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Santri diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga kerukunan, menolak perpecahan, serta memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

‎Di Kabupaten Raja Ampat yang dikenal dengan keragaman masyarakat dan kekayaan budaya, nilai-nilai tersebut memiliki arti penting dalam merawat keharmonisan sosial. Peran tokoh agama, santri, dan organisasi kemasyarakatan dibutuhkan untuk terus menumbuhkan semangat persatuan serta menjaga kehidupan masyarakat yang damai.

‎Keterlibatan PCNU, Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPPNU dalam agenda apel ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas generasi. Perempuan Nahdliyin dan generasi muda memiliki peran strategis dalam meneruskan tradisi keagamaan, membangun karakter, serta menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi penerus.

‎Peringatan Hari Santri Nasional tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum ini perlu menjadi ruang refleksi untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

‎Melalui apel Hari Santri Nasional 2026, keluarga besar NU Raja Ampat diharapkan semakin memperkokoh semangat persaudaraan dan kebangsaan. Sebab, merawat tradisi bukan berarti terpaku pada masa lalu, melainkan menjaga nilai-nilai luhur agar tetap hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

‎Menguatkan tradisi, meneguhkan pengabdian, dan menjaga keutuhan negeri menjadi semangat yang diharapkan terus tumbuh dalam diri setiap santri demi Indonesia yang damai dan bersatu.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang diperingati setiap 22 Oktober, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Raja Ampat bersama Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar doa bersama dan istighosah untuk memohon keselamatan negeri serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‎Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Furqon, kawasan Perumahan 100, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Momentum ini menjadi ruang spiritual bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi negeri, sekaligus memanjatkan doa agar Indonesia senantiasa aman, damai, dan terhindar dari perpecahan.

‎Melalui doa bersama dan istighosah, keluarga besar NU Raja Ampat menegaskan pentingnya peran umat dalam merawat persatuan di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

‎Peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi momentum mengenang kontribusi santri dan ulama dalam sejarah perjuangan Indonesia, tetapi juga pengingat bahwa nilai keagamaan, semangat kebangsaan, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

‎Keterlibatan PCNU, Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPPNU dalam kegiatan tersebut turut mencerminkan pentingnya kebersamaan lintas generasi dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan.

‎Dengan semangat Hari Santri Nasional 2026, doa yang dipanjatkan di Masjid Al-Furqon diharapkan menjadi penguat ikhtiar bersama untuk menjaga perdamaian, memperkokoh persaudaraan, dan merawat keutuhan NKRI, termasuk di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

‎Hari Santri Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa menjaga negeri bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga panggilan moral seluruh elemen masyarakat.

Melanesiatimes.com, Maybrat – Sebanyak 3 orang kader terbaik atau yang mewakili telah melakukan registrasi sebagai bakal calon (balon) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat  dalam rangka Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat untuk masa bakti 2025–2030.

Ketiga bakal calon atau perwakilan yang telah terregister dan mengambil formulir adalah Ortis F. Sagrim, ST., M.Ak., Ferdinando Solossa, SE., dan Sarteis Wanane.  Registrasi diri dan mengambil formulir berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2026, pendaftaran telah berlangsung sesuai tahapan pendaftaran yang telah diumumkan oleh panitia Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat.

Pendaftaran ketiga bakal calon ini menandai dimulainya proses penjaringan kandidat yang akan mengikuti tahapan selanjutnya untuk memperebutkan posisi Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat periode 2025–2030.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hari ini dilakukan pengambilan formulir dan penutupan pendaftran, pada hari Kamis 22 Oktober 2026 akan menjadi tahapan pengembalian formulir pendaftaran sekaligus verifikasi berkas bakal calon.

Dalam tahapan tersebut, panitia akan memeriksa kelengkapan administrasi serta kesesuaian persyaratan masing-masing bakal calon untuk menentukan siapa saja yang memenuhi ketentuan dan dapat ditetapkan sebagai calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat.

Proses verifikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Musda guna memastikan setiap bakal calon mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam organisasi Partai Golkar.

Sebelumnya, panitia Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD melalui surat bernomor B-01/PAN-MUSDA IV/PG-MBT/VIII/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Penjaringan bakal calon ini berlangsung di Sekretariat Panitia Musda IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat, Hotel Alfira, Jalan Capitan Herahawer Solossa, Kelurahan Ayamaru, wilayah Mefkajim, Ayamaru, Kabupaten Maybrat.

Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat merupakan agenda lima tahunan sekaligus forum konstitusional partai yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ketua SC, Matheus Basna, sebelumnya menjelaskan bahwa Musda tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat struktur organisasi, mengonsolidasikan kader, serta mempersiapkan seluruh elemen partai menghadapi agenda politik di tingkat lokal maupun nasional pada tahun-tahun mendatang.

Dengan masuknya tiga bakal calon dalam tahapan registrasi, maka proses selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan administrasi dan penetapan kandidat sesuai ketentuan organisasi sebelum tahapan Musda berlanjut.