Blog

Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua perlu mengedepankan pendekatan kemanusiaan, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat, tanpa mengesampingkan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari koordinasi untuk memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya.

“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.

Menurut Dudung, pendekatan yang mengutamakan hati nurani dan komunikasi diharapkan dapat membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat serta situasi keamanan di lapangan.

Dudung juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang kondusif dinilai menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik.

“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.

Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kampung-kampung dan wilayah terpencil.

Karena itu, upaya menjaga keamanan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Kehadiran negara diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui perlindungan, pelayanan, komunikasi yang baik, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.

Ia menjelaskan, kerja sama lintas sektor diperlukan agar penanganan gangguan keamanan dapat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi. Setiap institusi diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangannya serta saling mendukung dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

Hengki juga menekankan perlunya kegiatan bersama yang direncanakan secara terarah agar setiap upaya penanganan keamanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi, Hengki mengingatkan seluruh personel Polri agar tetap menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.

Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki sebelumnya memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.

Polda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa penanganan gangguan keamanan turut mengedepankan pendekatan persuasif atau soft approach dan pendekatan kemanusiaan atau humanity approach.

Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan selaras dengan peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Pendekatan yang memperhatikan aspek keamanan, kemanusiaan, serta kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, damai, dan sejahtera.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menegaskan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Manajemen ASN Berbasis Talenta, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Peningkatan Nilai DMS dan Indeks Kualitas Data di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang berlangsung di Hotel Rilich Panorama, Kota Sorong, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong itu dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta sejumlah staf dari masing-masing perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Anshar Karim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen ASN dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara profesional.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi, kedisiplinan, dan kinerja aparatur harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan manajemen ASN berbasis talenta sebagai upaya menempatkan pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja yang dimiliki.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan karier aparatur secara objektif, memperkuat evaluasi kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi.

Selain aspek pengembangan talenta, Wakil Wali Kota turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan perhatian terhadap pemutakhiran dan penginputan data kepegawaian secara berkala.

Ia meminta setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Akurasi data kepegawaian, menurutnya, menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Anshar menegaskan, sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti pada pemahaman terhadap regulasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Karena itu, para pimpinan OPD diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan disiplin, membangun budaya kerja yang produktif, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja masing-masing.

Ia juga meminta agar seluruh materi dan hasil sosialisasi ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, evaluasi secara berkala, serta koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah diperlukan agar penerapan kebijakan manajemen ASN dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan ASN yang semakin profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendorong aparatur untuk terus meningkatkan integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik.

Dengan demikian, penerapan manajemen ASN berbasis talenta, penegakan disiplin, dan peningkatan kualitas data kepegawaian diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Kota Sorong.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi perempuan melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang berlangsung di Ayla Hotel, Kota Sorong, Rabu (28/10/2026), ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas lembaga penyedia layanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.

Penguatan kelembagaan dinilai penting untuk memastikan perempuan yang mengalami kekerasan maupun menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan khusus dapat memperoleh pelayanan yang tepat, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba, S.P., Kanit PPA Satreskrim Polresta Sorong, Ipda Eka Tri Lestari Abusama, serta Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Maizal Arthur Hehanussa, S.H. Ketiganya hadir sebagai narasumber bersama para tamu undangan.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga peradilan menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam memberikan perlindungan kepada perempuan.

Melalui kegiatan ini, DP3A Kota Sorong berharap koordinasi dan sinergi antarlembaga semakin kuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pendampingan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dengan kerja sama yang lebih terarah, penanganan setiap kasus diharapkan dapat dilakukan secara terpadu, sehingga perempuan yang membutuhkan perlindungan memperoleh layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Maluku Tengah mulai menyiapkan langkah pembenahan dan penguatan pembinaan atlet setelah mengevaluasi pelaksanaan turnamen tenis meja yang baru saja digelar di Masohi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pengurus adalah minimnya jumlah peserta yang mengikuti turnamen tersebut. Kondisi ini mendorong PTMSI Malteng untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet tenis meja potensial di daerah.

Ketua PTMSI Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan program pembinaan yang lebih terarah agar olahraga tenis meja semakin berkembang dan diminati masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

“Salah satu yang akan kami dorong yakni program Pingpong Go To School,” ungkap Musriadin yang akrab disapa Bang Mus saat diwawancarai awak media seusai penutupan turnamen, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, program Pingpong Go To School dirancang untuk memperkenalkan olahraga tenis meja secara lebih luas di lingkungan sekolah. Melalui program tersebut, siswa yang memiliki bakat dan minat diharapkan mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya hingga menjadi atlet berprestasi.

Sebagai langkah awal, PTMSI Maluku Tengah berencana membangun koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Maluku Tengah untuk mendapatkan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Dispora dan Dikbud Malteng agar sama-sama mendukung program ini,” tambah Bang Mus yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Di sisi lain, Bang Mus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan turnamen tenis meja tersebut. Ia mengakui, kegiatan itu masih berlangsung di tengah berbagai keterbatasan, tetapi tetap dapat terlaksana dengan baik.

“Kita bersyukur, walau dengan keterbatasan, kegiatan masih bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menanggapi dominasi atlet dari luar Maluku Tengah dalam daftar juara turnamen, khususnya atlet asal Kota Ambon, Musriadin menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang terukur, latihan berkelanjutan, serta pengalaman bertanding di berbagai tingkatan kompetisi.

Menurutnya, prestasi seorang atlet tidak dapat diraih secara instan. Dibutuhkan proses panjang, kedisiplinan dalam berlatih, serta kesempatan mengikuti berbagai turnamen untuk mengasah kemampuan dan membangun mental bertanding.

“Latihan yang kontinu itu pasti akan memberikan hasil yang maksimal. Sebab, atlet tidak akan mungkin muncul dan lahir dari sesuatu yang instan. Mereka selalu berproses, mengikuti turnamen di setiap level, di setiap daerah. Itu yang menjadi modal mental bertanding sekaligus memotivasi mereka untuk berlatih lagi dengan semangat,” jelasnya.

Ia menilai pengalaman berkompetisi menjadi salah satu faktor penting yang membedakan perkembangan atlet. Semakin banyak kesempatan bertanding, semakin besar pula peluang atlet untuk meningkatkan kemampuan teknis, mengukur kekuatan lawan, serta membangun kepercayaan diri ketika menghadapi kompetisi.

Karena itu, PTMSI Maluku Tengah memandang pembinaan yang berkesinambungan perlu menjadi perhatian bersama. Tidak hanya mengandalkan turnamen sebagai ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat latihan rutin dan memperluas kesempatan bagi atlet untuk mengikuti pertandingan di berbagai daerah.

Pola pembinaan sejak usia dini juga dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan. Sekolah dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk menjaring bibit-bibit potensial yang selama ini belum mendapatkan ruang pembinaan secara maksimal.

Melalui program Pingpong Go To School, PTMSI Malteng berharap olahraga tenis meja semakin dikenal di kalangan pelajar dan mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat aktif. Dukungan pemerintah daerah, sekolah, serta pihak terkait diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi pascaturnamen ini pun diharapkan menjadi momentum bagi PTMSI Maluku Tengah untuk meningkatkan jumlah peserta pada kompetisi mendatang, memperkuat sistem pembinaan, serta mendorong lahirnya atlet lokal yang mampu bersaing dengan atlet dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Maluku.

Dengan pembinaan yang terarah, latihan yang konsisten, dan kompetisi yang berkelanjutan, PTMSI Maluku Tengah optimistis pengembangan tenis meja di daerah dapat berjalan lebih baik sekaligus membuka jalan bagi atlet-atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional. (HUAT)

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Semangat persatuan, perjuangan, dan pengabdian generasi muda kembali digaungkan dari Bumi Pamahanunusa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026.

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, memimpin langsung upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Bupati Maluku Tengah, Rabu (28/10/2026) pagi.

Dalam upacara tersebut, Zulkarnain bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, di hadapan seluruh peserta upacara.

Dalam sambutan itu, ditegaskan bahwa pemuda Indonesia memiliki tekad besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Namun, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan gedung-gedung tinggi, perkembangan teknologi, ataupun kekayaan yang melimpah.

Lebih dari itu, kemajuan sejati ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kekuatan karakter, kecintaan terhadap tanah air, ketangguhan menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.

“ Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama,” demikian petikan sambutan Menpora yang dibacakan Bupati Zulkarnain.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Pemuda tidak hanya dituntut memiliki keberanian untuk memimpin, tetapi juga kerendahan hati untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat.

Melalui sambutan tersebut, Menpora juga mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi generasi yang teguh dalam membela kepentingan bangsa sekaligus memiliki kepedulian sosial dengan membantu sesama.

“Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat bersinergi membangun generasi muda yang patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, serta memiliki empati dalam kehidupan bermasyarakat.

Semangat kepemudaan, menurut pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut, harus diwujudkan melalui tindakan nyata, karya yang bermanfaat, dan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara.

“Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui, masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama,” demikian pesan Menpora.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai persatuan, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab generasi muda dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa.

Dari Bumi Pamahanunusa, semangat tersebut diharapkan mampu menginspirasi pemuda Maluku Tengah untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengambil bagian aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Maluku Tengah Bangkit.

Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Tengah, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi kepada 15 pemuda berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah melalui berbagai bidang, mulai dari olahraga, seni dan keagamaan, hingga akademik, kewirausahaan, serta kepemudaan.

Apresiasi tersebut diberikan dalam rangkaian upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang berlangsung di Kota Masohi, pada Rabu (28/10/2026).

Pemberian apresiasi ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap kontribusi, kerja keras, dan prestasi generasi muda Maluku Tengah yang telah menunjukkan kemampuan serta daya saing di berbagai ajang, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Selain sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian yang diraih, apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemuda lainnya untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kreativitas, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Adapun 15 pemuda berprestasi yang menerima apresiasi berupa piagam penghargaan dan sejumlah uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

1. Distevano Jovandro Tutupari, Meraih Juara I kategori junior pada Kejuaraan Tinju Nasional tahun 2025 di Palu
2. Chalik Rizaldy Tipaheuw, Meraih Juara I pertandingan tenis meja Bupati Cup tingkat pelajar tahun 2025.
3. Damianus Marthin Dopeng, Meraih Juara I Kumite kelas +84 kilogram putra pada Kejuaraan Karate Piala Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026.
4. Putri Kalidupa, Meraih Juara III Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Maluku dalam ajang LDI Pusprenas tahun 2026.
5. Ria Tomagola, Meraih Juara II Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) dan Juara III Pra-PON cabang olahraga Muaythai saat mewakili Provinsi Maluku.
6. Shalsa Nuraida Latuconsina, Menerima apresiasi atas partisipasinya dalam Kejuaraan Karate Piala Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026.
7. Zahra Izzah Alkatiri, Meraih Juara II cabang Tilawah pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 saat mewakili Kabupaten Maluku Tengah.
8. Keisya Eka Putri Radi, Menerima apresiasi atas keikutsertaannya mewakili Kabupaten Maluku Tengah dalam ajang Lomba Debat Indonesia tingkat Provinsi Maluku tahun 2026.
9. Sorray Tanate, Mendapat penghargaan sebagai pemerhati olahraga, khususnya pada cabang olahraga bola voli di Kabupaten Maluku Tengah.
10. Dwi Syahrani, Meraih prestasi sebagai mahasiswa Universitas Darussalam Ambon (Unidar) dalam program bantuan dana wirausaha LLDikti Wilayah XII tahun 2026 melalui inovasi kuliner bertajuk “Dimsum Mantul: Inovasi Kuliner Dimsum Berbasis Cita Rasa Lokal”.
11. Muhammad Rizki Ode, Meraih Juara I kategori pelari putra 10 kilometer pada ajang Saparua Berlari Maluku Berprestasi yang digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-69 Kota Masohi di Kecamatan Saparua.
12. Mey Latuperissa, Meraih Juara I kategori pelari putri 10 kilometer pada ajang Saparua Berlari Maluku Berprestasi dalam rangka menyongsong HUT ke-69 Kota Masohi di Kecamatan Saparua.
13. Jerian Tamalla, Terpilih sebagai peserta terbaik dalam penataran pelatih Muaythai tingkat Provinsi Maluku.
14. Sahadila, Meraih Juara I Lomba Debat Hukum tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah Maluku/Maluku Utara.
15. Nisa Saraswati Sopalatu, Menjadi finalis yang mewakili Kabupaten Maluku Tengah dalam ajang Putri Lentera Muslimah Indonesia tingkat nasional tahun 2026.

Pemberian apresiasi kepada 15 pemuda tersebut menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, saat memberikan langsung apresiasi tersebut menyampaikan bahwa prestasi yang diraih diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya di Maluku Tengah.

Ia menambahkan, momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, kerja keras, kreativitas, dan daya juang pemuda merupakan modal penting dalam mewujudkan Maluku Tengah yang semakin maju dan berdaya saing.

“Prestasi yang diraih diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya di Maluku Tengah,” ucap Zulkarnain. (HUAT)

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Club Biliar MTS R4 kembali menggelar turnamen biliar di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus menjadi wadah bagi para atlet dan pecinta biliar lokal untuk mengembangkan kemampuan serta menjunjung tinggi sportivitas.

Turnamen yang berlangsung selama tiga hingga empat hari tersebut diikuti 80 peserta. Panitia membuka tiga kelas pertandingan, yakni kelas pemula, HC 3, dan HC 4, dengan total hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta.

Presiden CB-MTS R4, Muh Taufik Sarasa, mengatakan turnamen ini merupakan bentuk kegiatan positif dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga biliar di Raja Ampat perlu didukung melalui penyelenggaraan kompetisi yang terarah.

“Kami melihat bahwa pecinta biliar di Raja Ampat cukup banyak, sehingga CB-MTS R4 memutuskan menggelar turnamen untuk tingkat lokal Raja Ampat,” ujar Taufik.

Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi para atlet untuk mengasah teknik, meningkatkan performa, serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih besar, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dari sisi hadiah, panitia menyiapkan Rp7 juta untuk juara pertama, Rp2 juta untuk juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga.

Taufik juga mengimbau seluruh peserta agar bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, menjaga ketertiban, serta menghormati sesama atlet selama kompetisi berlangsung.

Melalui turnamen ini, CB-MTS R4 berharap semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui kegiatan olahraga yang membangun persaudaraan, mendorong prestasi, dan membuka peluang bagi atlet biliar Raja Ampat untuk berkembang.

Melanesiatimes.com, Jakarta – BPJS Kesehatan telah merealisasikan penggunaan dana bantuan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp5,1 triliun hingga 23 Oktober 2026. Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa dana bantuan sebesar Rp10 triliun dari pemerintah telah diterima BPJS Kesehatan pada 14 Oktober 2026. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp4,9 triliun akan digunakan untuk membayar klaim rumah sakit yang masih dalam proses verifikasi.

Penyelesaian pembayaran klaim tersebut ditargetkan paling lambat pada akhir Oktober 2026, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan hasil verifikasi terhadap setiap pengajuan klaim dari fasilitas kesehatan.

“Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan tersebut kami tegaskan hanya untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Karena itu, penggunaan dana dilakukan sesuai tujuan penyalurannya dan dicatat secara terpisah dari pencatatan keuangan rutin BPJS Kesehatan,” terang Rizzky dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).

Ia menegaskan, pencatatan secara terpisah dilakukan untuk memastikan penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian, penyaluran bantuan tersebut dapat dipantau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Rizzky menjelaskan, setiap klaim yang diajukan fasilitas kesehatan harus melalui proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan. Pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses verifikasi menjadi bagian penting sebelum klaim dibayarkan karena setiap klaim harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan pembayaran dilakukan terhadap klaim yang memenuhi persyaratan sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana Program JKN.

Ketentuan pembayaran klaim rumah sakit sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 15 hari kalender sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap.

BPJS Kesehatan mencatat, sepanjang 2025, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit mencapai 13,6 hari kalender. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembayaran klaim dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain bantuan tahap pertama, pemerintah juga merencanakan pencairan dana bantuan tahap kedua sebesar Rp10 triliun pada November 2026. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembayaran klaim fasilitas kesehatan, dengan pelaksanaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rizzky menuturkan, pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Melalui kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan, peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan ketentuan program, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga pelayanan rujukan di rumah sakit.

Besarnya kebutuhan pelayanan tersebut sejalan dengan luasnya cakupan kepesertaan JKN. Per 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN tercatat lebih dari 284,8 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Untuk mendukung pelayanan bagi peserta, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebanyak 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang yang meliputi apotek, laboratorium, dan optik.

Jaringan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, kelancaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan turut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan mengimbau peserta untuk secara rutin memeriksa status keaktifan kepesertaan agar dapat mengakses layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi Mobile JKN atau layanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

“Kami mengimbau para peserta untuk rutin memastikan status keaktifan kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN atau Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA),” tutup Rizzky.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai patriotisme, kegigihan, dan empati melalui pengabdian, perjuangan, serta kepedulian terhadap sesama.

Ajakan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Landscape Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (28/10/2026).

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, yang menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dalam sambutan tersebut, Erick Thohir mengingatkan bahwa ikrar Sumpah Pemuda yang lahir 98 tahun lalu merupakan tonggak sejarah yang menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Semangat persatuan itu, menurutnya, harus terus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta mempersiapkan masa depan Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan sumber daya. Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia, kekuatan karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian sosial menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Nilai patriotisme, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi negara. Sementara itu, kegigihan tercermin dari sikap pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan.

Adapun empati menjadi landasan penting bagi generasi muda untuk membangun kepedulian terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan dan perhatian.

Generasi muda juga didorong untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya yang bermanfaat, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya pembangunan. Keberanian untuk memimpin harus berjalan seiring dengan kesediaan melayani masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mendorong pemuda di Kota Sorong agar terus mengembangkan potensi diri, menjaga persatuan, dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sorong, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli dan para asisten Sekretariat Daerah Kota Sorong, KNPI Kota Sorong, organisasi kepemudaan, perwakilan pelajar tingkat SMP dan SMA, serta tamu undangan lainnya. (***)

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki legalitas usaha yang jelas sebagai langkah memperkuat daya saing dan memperluas peluang pengembangan usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Transformasi Usaha Informal ke Formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Kota Masohi, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas, administrasi, serta tata kelola usaha yang lebih profesional.

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Maluku Tengah, Zahlul Ikhsan, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan seluruh pihak yang berkomitmen mendukung pengembangan usaha mikro di daerah.

Ia menegaskan, usaha mikro memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Menurutnya, pelaku usaha mikro merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah yang harus diberikan kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas, serta meningkatkan skala usahanya.

Namun, potensi usaha yang dimiliki masyarakat perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik, legalitas yang jelas, pemahaman administrasi, kualitas produk yang terjaga, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar.

Zulkarnain menilai, transformasi usaha informal menjadi usaha formal merupakan langkah penting agar pelaku usaha tidak hanya mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.

Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin mendorong pelaku usaha agar mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan pendapatan, dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu instrumen dasar untuk memberikan legalitas kepada pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.

Melalui kepemilikan NIB, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan jaringan pemasaran, mengakses berbagai program pemberdayaan, serta memperoleh peluang pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Karena itu, Bupati mengingatkan agar pengurusan NIB tidak dipandang sekadar sebagai kewajiban administrasi, melainkan sebagai investasi awal untuk mendukung masa depan dan perkembangan usaha.

Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti diklat dengan serius agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Selain legalitas, pelaku UMKM didorong untuk terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki tata kelola usaha, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dan peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha untuk bertahan sekaligus bersaing di tengah dinamika perekonomian.

Melalui kegiatan diklat tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap semakin banyak pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas, mampu menjalankan usaha secara lebih profesional, serta memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan skala usahanya.

Pemerintah daerah juga berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat serta mendorong kemajuan Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)