Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD -Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat memberikan pidato pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Masa Sidang III, dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (21/9/2026).

Dalam pidatonya, Gubernur menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD merupakan tindak lanjut atas perkembangan pelaksanaan APBD pada tahun berjalan. Perubahan tersebut juga mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, perkembangan kebijakan pemerintah pusat, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan untuk memastikan program dan kegiatan prioritas tetap berjalan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

“Perubahan APBD bukan semata-mata perubahan terhadap angka-angka pendapatan dan belanja. Perubahan APBD merupakan instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian dan penajaman terhadap kebijakan anggaran,” kata Elisa Kambu.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya fiskal harus dikelola secara cermat agar dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Elisa Kambu juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan positif. Pada Triwulan II, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 2,82 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah turut mencermati sejumlah indikator lainnya, mulai dari perkembangan inflasi, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan belanja daerah, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan demikian, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program produktif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan besaran anggaran maupun mengejar tingkat penyerapan belanja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu memperkuat peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap koordinasi antara komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja masing-masing.

Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, mengatakan tahapan tersebut dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD teknis menyelesaikan pembahasan materi RAPBD secara terperinci.

Hal tersebut disampaikan Ortis usai menerima penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam rapat paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Senin (21/9/2026).

Menurut Ortis, setelah pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, selanjutnya alat kelengkapan dewan melalui komisi-komisi akan melakukan pembahasan bersama OPD sesuai bidang tugas dan mitra kerja masing-masing.

“Yang ada di alat kelengkapan dewan, komisi-komisi akan membahas bersama mitra komisi, yaitu OPD-OPD yang ada sesuai dengan jadwal,” kata Ortis.

Ia menjelaskan, sebagian besar materi RAPBD telah dibahas secara rinci dalam pembahasan sebelumnya, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Hampir semua materi itu sudah dirampungkan. Sudah dibahas secara rinci oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran dan juga OPD-OPD teknis pada KUA-PPAS,” ujarnya.

Ortis menyebutkan, dokumen KUA-PPAS tersebut juga telah ditandatangani pada 8 September 2026. Karena itu, pembahasan yang dilakukan saat ini lebih diarahkan untuk memantapkan materi anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.

“Ini tinggal dimantapkan lagi,” jelasnya.

Terkait jadwal pembahasan hingga penetapan, Ortis mengatakan DPRP PBD telah menyiapkan tahapan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Jika tidak terdapat hambatan, pembahasan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis.

“Jadi kita dalam jadwal, Kamis rencana, kalau tidak ada hambatan,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Transformasi pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah terus didorong, khususnya dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari proses pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Daerah Digitalisasi Pembelajaran Jenjang SD yang diselenggarakan Direktorat Sekolah Dasar di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang diikuti 50 peserta dari sejumlah satuan pendidikan SD di lingkup Kabupaten Maluku Tengah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi di sekolah.

Salah satu panitia dari Tim Pelatihan Direktorat Sekolah Dasar, Nuril Farikha Fitri, mengatakan digitalisasi pembelajaran tidak boleh berhenti sebagai sebuah program, tetapi harus diwujudkan dalam praktik belajar mengajar di sekolah.

Menurutnya, melalui Bimtek tersebut, para guru tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai konsep pembelajaran digital, tetapi juga dibekali keterampilan melalui praktik penggunaan berbagai perangkat pendukung pembelajaran.

“Digitalisasi pembelajaran bukan sekadar program. Para guru dapat mengawal implementasi pembelajaran secara mendalam, termasuk praktik penggunaan papan interaktif digital yang sudah diberikan ke sekolah,” kata Fitri saat diwawancarai awak media usai pembukaan kegiatan.

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi secara maksimal diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Di sisi lain, penggunaan perangkat digital juga diharapkan mampu mendorong peserta didik menjadi lebih aktif selama mengikuti proses belajar mengajar.

Fitri menegaskan, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan kreativitas. Dengan demikian, perangkat digital yang tersedia tidak hanya digunakan sebagai fasilitas tambahan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran yang lebih interaktif.

“Guru juga perlu mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran, sehingga teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik,” ujarnya.

Setelah mengikuti Bimtek, para peserta juga akan menjalani Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disiapkan untuk masing-masing sekolah. RTL tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Ini tentu agar mereka dapat mengimplementasikan digitalisasi dengan baik di sekolah masing-masing,” tambah Fitri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Arifin Ely, yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Husein Mukadar.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Universitas Pattimura Ambon serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku.

Melalui penguatan kapasitas guru tersebut, digitalisasi pembelajaran diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan Bimtek, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, kreatif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik di Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mendorong para guru untuk serius mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Daerah Digitalisasi Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar (SD).

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Sekolah Dasar (SD), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut diikuti 50 guru SD dari sejumlah sekolah di Kabupaten Maluku Tengah.

Bimtek berlangsung di Aula Pertemuan Hotel Isabella, Kota Masohi, Senin (21/9/2026), dan dijadwalkan selama empat hari. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas serta kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Maluku Tengah, Arifin Ely, yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Husein Mukadar, mengatakan Bimtek tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam menghadapi perkembangan sistem pembelajaran berbasis digital.

“Yang jelas, kehadiran bapak ibu dari kementerian dan para narasumber hari ini menjadi penegasan bagi kita semua betapa pentingnya kegiatan Bimtek Digitalisasi,” kata Arifin.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat terus melakukan berbagai pengembangan dalam penerapan digitalisasi di lingkungan sekolah. Karena itu, program dan fasilitas yang telah disiapkan perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap satuan pendidikan.

“Pemerintah Pusat sudah melakukan perubahan terkait dengan pengembangan digitalisasi di sekolah-sekolah. Dan itu harus kita manfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Arifin juga menyinggung program Digitalisasi Merah Putih yang mulai direalisasikan sejak 2025. Menurutnya, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pendidik agar mampu mengimplementasikan teknologi digital secara tepat dalam kegiatan belajar mengajar.

Ia menegaskan, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya penting bagi guru, tetapi juga perlu dikenalkan kepada peserta didik sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak dapat memahami serta memanfaatkan teknologi secara tepat dalam proses pendidikan.

“Hal ini (Digitalisasi) bukanlah barang mewah yang tak boleh disentuh sama sekali oleh anak-anak. Malah sebaliknya, mereka harus kita kenalkan dengan digitalisasi sejak dini agar dipahami dengan baik,” jelasnya.

Karena itu, Arifin meminta seluruh peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan selama Bimtek dengan serius dan sungguh-sungguh. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan di sekolah masing-masing.

“Harapannya, bapak ibu guru para peserta lebih proaktif, agar dapat mengembangkan digitalisasi di satuan bapak ibu guru masing-masing,” pungkas Arifin. (HUAT)

Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD — Personel Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Dofior 2026 Polda Papua Barat Daya bergerak cepat menangani kebakaran bangunan yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat Km 13, Kelurahan Klasaman, Kota Sorong, Minggu (20/9/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIT. Mendapat informasi tersebut, personel Unit Sipammat Ditsamapta Polda Papua Barat Daya langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 16.00 WIT.

Setibanya di lokasi, personel kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat setempat langsung melakukan upaya pemadaman. Personel juga membantu mencegah agar kobaran api tidak meluas ke bangunan maupun area lain di sekitar lokasi kejadian.

Selain membantu proses pemadaman, personel kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar mobilisasi kendaraan pemadam kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., melalui Karo Ops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Muji Windi Harto, S.I.K., S.H., M.M., mengatakan kehadiran Satgas Preventif merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan respons cepat terhadap situasi yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Personel Satgas Preventif terus diarahkan untuk hadir dan memberikan respons cepat ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan di lapangan, termasuk kejadian kebakaran,” ujar Muji Windi Harto.

Penanganan dilakukan secara bersama-sama hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.30 WIT. Setelah api berhasil dikendalikan, situasi di sekitar lokasi kemudian dinyatakan aman dan terkendali.

Berdasarkan penanganan awal di lokasi, kebakaran diduga berkaitan dengan korsleting listrik dan peralatan elektronik. Bangunan dan lahan yang terdampak diperkirakan memiliki luas sekitar 130 x 150 meter persegi.

Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Penanganan kebakaran melibatkan personel Unit Sipammat Ditsamapta Polda Papua Barat Daya, Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Unit Pemadam Kebakaran Kota, serta masyarakat setempat.

Karo Ops Polda Papua Barat Daya juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan peralatan elektronik dalam kondisi aman.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan peralatan listrik yang masih menyala tanpa pengawasan. Kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari upaya Polri memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

“Kami juga mengajak masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran,” pungkasnya.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong menggelar penggeledahan atau razia gabungan di blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pada Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Razia merupakan tindak lanjut atas arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan serta ketertiban pada satuan kerja Pemasyarakatan.

Pelaksanaan razia melibatkan jajaran petugas Lapas Kelas IIB Sorong bersama personel Kepolisian dan TNI melalui Babinsa Kelurahan Sawagumu.

Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi aparat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di lingkungan Lapas.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian serta sejumlah area di sekitar blok WBP.

Pemeriksaan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, ketertiban dan keamanan, serta memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain sebagai bentuk pengawasan rutin, razia juga bertujuan mendeteksi sejak dini keberadaan barang-barang terlarang maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Sorong menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib dan kondusif bagi petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selama pelaksanaan razia, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Hasil pemeriksaan kemudian didokumentasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Memperingati Milad ke-60 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), KAHMI Kabupaten Raja Ampat menggelar tasyakuran sekaligus mempererat silaturahmi antaralumni HMI di Kabupaten Raja Ampat.

‎Momentum tersebut tidak hanya menjadi ruang refleksi perjalanan organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali semangat keumatan dan kebangsaan yang menjadi bagian penting dari perjalanan kader dan alumni HMI.

‎Dalam pertemuan itu, keluarga besar KAHMI Raja Ampat turut membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk pendataan kembali anggota dan alumni serta persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) KAHMI Papua Barat Daya (PBD).

‎Koordinator KAHMI Raja Ampat, Umar Wailissa menyampaikan bahwa, terdapat sejumlah agenda organisasi yang sebelumnya telah direncanakan namun masih mengalami penundaan karena beberapa kendala teknis dan organisasi.

‎Salah satunya berkaitan dengan agenda seminar yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan organisasi.

‎“Masih tertunda masalah ini, soal seminar. Mungkin masih ada beberapa kendala-kendala yang disusul oleh organisasi,” ujarnya.

‎Ia berharap berbagai agenda tersebut dapat dibahas secara bersama melalui komunikasi dan diskusi, sehingga setiap persoalan organisasi dapat dicarikan solusi secara kolektif.

‎Lebih dari sekadar agenda internal, peringatan Milad ke-60 KAHMI menjadi momentum untuk merawat hubungan kekeluargaan sekaligus memperkuat kontribusi alumni HMI di tengah masyarakat.

‎Menurutnya, silaturahmi tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang koordinator, melainkan harus dijaga dan dirawat bersama oleh seluruh keluarga besar KAHMI.

‎“Saya berharap bahwa silaturahmi ini terus terjalin, terus dirawat baik,” katanya.

‎Semangat tersebut dinilai penting karena alumni HMI memiliki ruang pengabdian yang luas, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam pembangunan daerah.

‎Dalam perspektif keumatan, KAHMI diharapkan dapat terus mengambil bagian dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat persaudaraan, serta mendorong lahirnya gagasan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

‎Sementara dalam perspektif kebangsaan, keberadaan KAHMI diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kehidupan demokrasi, serta mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

‎Pertemuan Milad ke-60 tersebut juga menjadi ruang untuk membicarakan agenda Rakorwil KAHMI Papua Barat Daya.

‎Rakorwil diharapkan menjadi forum konsolidasi antar-KAHMI di wilayah Papua Barat Daya untuk menyatukan gagasan dan memperkuat koordinasi organisasi.

‎KAHMI Raja Ampat melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat komunikasi antarkader dan alumni sekaligus merumuskan agenda organisasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya.

‎Dengan semangat keumatan dan kebangsaan, KAHMI Raja Ampat berharap perjalanan organisasi ke depan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kerja-kerja nyata yang memberikan kontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

‎RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Raja Ampat semakin mengkhawatirkan. Sedikitnya 10 titik api dilaporkan berada tidak jauh dari ibu kota kabupaten, bahkan sejumlah titik berada di kawasan Kota Waisai.

‎Kondisi tersebut membuat Ketua DPRK Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak bersikap lamban menghadapi ancaman karhutla.

‎Taufik meminta pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menambah dukungan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) kepada BPBD Raja Ampat.

‎Menurutnya, keberadaan 10 titik api di sekitar Waisai bukan persoalan yang dapat dianggap ringan. Jika penanganan tidak dilakukan secara cepat dan terukur, titik api berpotensi bertambah dan kebakaran dapat berlangsung lebih lama.

‎“Kalau tidak segera ditangani dengan cepat, kita khawatir titik api ini terus bertambah dan kebakaran berlangsung berkepanjangan,” kata Taufik.

‎Ketua DPRK menilai dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar BPBD bersama Satgas Karhutla dapat bergerak maksimal di lapangan.

‎Ia mempertanyakan apakah dukungan pemerintah daerah saat ini sudah cukup untuk menjawab kondisi darurat yang terjadi, mengingat titik api telah berada di sekitar kawasan ibu kota kabupaten.

‎“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.

‎Taufik juga meminta TAPD tidak menunggu kondisi semakin parah untuk memperkuat anggaran penanganan bencana.

‎Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen BTT yang dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Ia merujuk pada ketentuan Permendagri serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/100/1059/SJ/PBPD terkait dukungan penganggaran dalam penanganan keadaan darurat bencana.

‎Bagi DPRK, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut pemadaman api, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, lingkungan, fasilitas publik, serta kawasan di sekitar Waisai.

‎Karena itu, Taufik meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga dukungan pembiayaan bagi tim yang berada di lapangan.

‎“Jangan sampai kita baru bergerak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

‎Dengan laporan 10 titik api yang berada di sekitar Waisai, perhatian kini tertuju pada seberapa cepat pemerintah daerah memperkuat responsnya.

‎Sebab, semakin lama penanganan dilakukan, semakin besar pula risiko meluasnya kebakaran.

Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Papua Barat Daya memastikan hingga Jumat, 18 September 2026, belum menerima laporan maupun pengaduan resmi terkait dugaan penyanderaan atau persoalan lain yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Austria sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Bidpropam Polda Papua Barat Daya melalui PS Kasubbid Provos AKP Brury, S.H., bersama Kasubbid Paminal AKP Arifal Utama, S.T.K., S.H., S.I.K., M.H., atas nama Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Mathias Yosias Krey, S.Pd.

AKP Brury menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut. Karena itu, Bidpropam belum dapat melakukan penanganan dari aspek profesi maupun disiplin anggota Polri.

“Sampai saat ini kami belum menerima laporan terkait persoalan tersebut di Bidpropam Polda Papua Barat Daya. Apabila terdapat laporan resmi yang masuk, tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar AKP Brury.

Ia menegaskan, Bidpropam Polda Papua Barat Daya tetap membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan atau pengaduan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

Setiap pengaduan yang diterima, kata dia, akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu guna memastikan materi laporan, kronologi kejadian, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Sementara terkait pemberitaan mengenai WNA Austria yang disebut melaporkan dugaan pengancaman di Pulau Kawe, Kabupaten Raja Ampat, penanganan perkara pidana berada pada kewenangan satuan reserse yang menangani laporan tersebut.

Adapun Bidpropam memiliki kewenangan untuk menangani aspek disiplin, kode etik, atau dugaan pelanggaran anggota Polri apabila terdapat laporan serta dasar pemeriksaan yang berkaitan dengan anggota kepolisian.

“Kami menghormati proses penyelidikan yang sedang berjalan. Untuk aspek Propam, sampai saat ini belum ada laporan yang kami terima terkait hal tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, Kasubbid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, turut menjadi narasumber dalam penyampaian informasi terkait persoalan tersebut.

Bidpropam Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap pengaduan dapat ditangani secara objektif berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua Barat Daya menggelar aksi kemanusiaan melalui kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalu Lintas ke-71, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIT tersebut berlangsung di Aula Polda Papua Barat Daya. Aksi sosial ini melibatkan berbagai unsur, baik dari internal kepolisian maupun TNI dan instansi terkait.

Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K., bersama para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah personel Polda Papua Barat Daya dan jajaran juga ambil bagian dalam aksi donor darah.

Tidak hanya dari unsur Polri, kegiatan tersebut turut melibatkan personel TNI, di antaranya POMAL Kodaeral XIV, Denpom XVIII/1, serta Yonif 762/VYS. PMI Kabupaten Sorong juga berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tersebut.

Dirlantas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Sigit Hari Wibowo, S.I.K., M.H., mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas ke-71 sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tengah menjalani perawatan medis dan memerlukan transfusi darah.

“Donor darah ini merupakan wujud kepedulian dan kontribusi Polri bersama TNI serta seluruh pihak yang terlibat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan semakin memperkuat semangat kebersamaan serta kepedulian sosial,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, kegiatan donor darah juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, PMI, dan berbagai unsur lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain menjadi bagian dari peringatan HUT Lalu Lintas ke-71, aksi donor darah tersebut sekaligus mengajak seluruh personel untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi nyata. Ketersediaan stok darah yang memadai juga menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan terkendali. Melalui aksi kemanusiaan tersebut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan antarlembaga.